<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dilema reformasi perpajakan pasca terbit UU HPP terhadap PPN dan NPWP pada era post - pandemic. Terjadi reformasi setelah RUU (Rencana Undang-Undang) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi UU HPP dengan kenaikan tarif PPN 10% menjadi 11% per tanggal April 2022. Hal ini menjadi dilematik bagi para pengusaha dan bagi masyarakat Indonesia. Dilema dari sisi pengusaha dikarenakan kondisi perekenomian yang belum stabil, sedangkan dari masyarakat berpengaruh pada penurunan daya beli. Selain itu, nomor integrasi NIK sebagai NPWP akan menjadi SIN (Single Identity Number). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripstif dengan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian ini kebijakan atas kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan integrasi NIK sebagai NPWP menjadi SIN untuk perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan upaya peningkatan basis pada penerimaan pajak.]]>
Copyrights © 2022
