<![CDATA[AbstractArticle 158 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower states that Employers can terminate employment relations with workers/ laborers on the grounds that they have committed serious mistakes such as theft, fraud, embezzlement, and immoral acts in the work environment. However, the provisions of this article are considered unconstitutional and violate the pressumption of innocence because there is no due process of law before the termination of employment. Therefore, the Constitutional Court issued a decision No.012/PUU-I/2003 which stated that the entrepreneur/employer and/or industrial relations dispute settlement institution could not use the provisions of the article to terminate the employment relationship due to a serious mistake before a criminal decision was made. which declares the worker/labourer guilty. This study aims to determine the extent to which the decision of the Constitutional Court is applied by both employers/employers and related industrial relations dispute settlement institutions in the settlement of termination of employment due to serious errors. The research method used is normative juridical by examining library materials or secondary data used to examine law as a positive norm in discussing doctrines or principles in positive law as outlined in the Manpower Act. The Ministry of Manpower and Transmigration issues a circular which states that employers/employers can terminate employment due to urgent reasons which in fact are the same as the provisions of Article 158. . Therefore, after the decision of the Constitutional Court, it was still found that the termination of employment was due to a serious error. The decision of the Constitutional Court is final and binding, therefore it must be immediately stated and/or strengthened by the revision of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, especially in terms of responding to termination of employment due to serious errors.Keywords: Layoffs, Serious Errors, Unconstitutional, The Constitutional Court's Decision, Disharmony AbstrakPasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap para pekerja/buruh dengan alasan telah melakukan kesalahan berat sepertihalnya pencurian, penipuan, penggelapan, dan tindakan asusila di lingkungan kerja. Namun ketentuan pasal tersebut dianggap inkonstitusional dan melanggar asas praduga tak bersalah (pressumption of innocence) karena tidak adanya due process of law sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan No.012/PUU-I/2003 yang isinya menyatakan bahwa pengusaha/pemberi kerja dan/atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dapat menggunakan ketentuan pasal tersebut untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat sebelum ada putusan pidana yang menyatakan pekerja/buruh tersebut bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterapkan baik itu oleh pengusaha/pemberi kerja maupun lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang digunakan untuk meneliti hukum sebagai norma positif dalam membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum positif yang dituangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemenakertrans menerbitkan surat edaran yang isinya menyatakan bahwa pengusaha/pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja karena alasan mendesak yang notabene isinya sama dengan ketentuan Pasal 158, Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran yang isinya menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih ditemukan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding oleh karena itu harus segera dituangkan dan/atau diperkuat dengan adanya revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam hal menyikapi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.Kata Kunci: PHK, Kesalahan Berat, Inskontitusional, Putusan MK, Disharmoni]]>
Copyrights © 2022
