jurnal niara
Vol. 15 No. 1 (2022)

Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih

Ade fithrian (Universitas Andalas)
Asrinaldi (Universitas Andalas)
Aidinil Zetra (Universitas Andalas)



Article Info

Publish Date
01 May 2022

Abstract

Kurang berkualitasnya daftar pemilih salah satunya berawal dari proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pelanggaran pada proses pencocokan dan penelitian dapat terjadi, pelanggaran pemilu merujuk pada malpraktik pemilu. Malpraktik pemilu pada proses pencocokan dan penelitian menimbulkan banyaknya pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di saat hari pemungutan suara. Kota Solok merupakan tingkat pertama pengguna KTP dari 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Solok sebanyak 44.650 pemilih, dan pemilih menggunakan KTP sebanyak 1.192 pemilih. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pada studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya malpraktik pemilu seperti siapa aktor yang terlibat, apa yang mereka lakukan, dan apa motifasi mereka dari malpraktik yang terjadi dalam pelaksanaan coklit. Dari hasil penelitian permasalahan malpraktik pemilu dilihat dari pertama possible actor, memiliki tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat, dan pengalaman sebagai kader yang mengangap mereka telah mengenal masyarakatnya dan merasa tidak perlu lagi untuk melakukan pencoklitan dengan mendatangi langsung pemilih. Kedua Action, dalam melakukan pencoklitan PPDP tidak menemui seluruh pemilih yang ada didalam daftar pemilih,Ketiga Intent, ikut mensukseskan Pemilu dan menerima honor Keempat result, hasil dari kerja PPDP ini kurang maksimal menimbulkan tingginya pengguna KTP di hari pemungutan suara.

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

nia

Publisher

Subject

Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Description

The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral ...