<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2) di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, didasari pada kewajiban melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Masih adanya keterlambatan dan kesalahan dalam SPPT yang dikeluarkan Dispenda mengakibatkan keterlambatan dan permasalahan petugas pemungut di lapangan. This study aims to determine the realization of the collection of Rural Urban Land and Building Tax (PBB P2) in Matakali District, Polewali Mandar Regency, and to determine the inhibiting factors and supporting factors in implementing the policy of collecting Rural Urban Land and Building Tax (PBB P2) in Matakali District, Polewali Regency. Mandarin. This research is descriptive with a qualitative approach and is cross sectional. The results showed that the implementation of the PBB collection policy carried out by the Matakali District government, Polewali Mandar Regency, was based on the obligation to implement Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies and as an effort to increase regional income from the tax sector. There are still delays and errors in the SPPT issued by the Regional Office resulting in delays and problems with the collection officers in the field.]]>
Copyrights © 2022
