Internet mengubah kehidupan manusia, termasuk dalam berdemokrasi. Namun, di Indonesia yang mayoritas penduduknya miskin, internet masih dianggap barang mahal meskipun jika ditinjau dari teori layanan publik internet seharusnya disediakan oleh negara secara gratis. Akibatnya, akses warga dibatasi oleh modal, sarana, dan kewenangan pengelolaan frekuensi. Tulisan ini mendiskusikan politik internet di Indonesia, khususnya bagaimana teori dan konsep demokrasi dalam hubungannya dengan praktek berinternet. Pembahasan menitikberatkan pada dua bidang yakni politik (melalui studi kasus Rebelnet) dan ekonomi (melalui studi kasus internet dan kemunculan kelas menengah Indonesia).
Copyrights © 2015