<![CDATA[Artikel ini mendiskusikan proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP dan IPR. Artikel ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi pada areal pertambangan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi, artikel ini berusaha menggambarkan dengan detail proses perumusan kebijakan yang terjadi sehingga menghasilkan konflik. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan Komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.]]>
Copyrights © 2013
