<![CDATA[Kendaraan jasa angkutan barang sudah menjadi hal yang lumrah terlihat di berbagai titik daerah di Indonesia karena merupakan perantara antara konsumen dengan pengusaha jasa angkutan untuk melakukan perpindahan barang dagangan yang memiliki muatan yang cukup besar, namun seringkali kendaraan jenis angkutan barang tidak memenuhi standar tipe pembuatan pabrik atau sudah dimodifikasi kembali dengan harapan memperoleh keuntungan dalam memasok barang angkutan sehingga terjadilah pelanggaran berlebihnya dimensi dan muatan Overdimension dan Overloading (ODOL). Penelitian ini tertujuan untuk menganalisa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL terhadap Pengangkutan Barang dan untuk mengetahui bentuk sanksi pelanggaran dalam kebijakan Zero ODOL. Metode penelitian digunakan yaitu normatif dan pendekatan analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL terhadap pengangkutan barang mengalami kemunduran selama lima tahun kebelakang hal ini disebabkan oleh pengemudi angkutan umum tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkutan, dimensi kendaraan. Sehingga sanksi yang diberikan bisa berbentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana kurungan. Pelanggaran ODOL termasuk pada sanksi golongan berat. Kesimpulan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan Zero ODOL belum berjalan secara efektif.]]>
Copyrights © 2023
