<![CDATA[Pejabat Pembuat Komiten (PPK) merupakan utusan dari pemerintah dalam menjalankan kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam menjalankan kegiatannya diperlukan suatu manajemen komunikasi yang baik agar seluruh kegiatan proyek dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara mendalam semi-terstruktur (semi-structured in-depth interview) kepada PPK tentang bagaimana sistem manajamen komunikasi di saat sebelum pandemi dan saat pandemi sedang berlangsung. Permasalahan yang ditemukan saat ini adalah sistem manajemen komunikasi proyek belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya hal-hal yang tidak sesuai harapan PPK ketika menghadapi dan mengarahkan penyedia barang dan jasa. Untuk mendukung sistem manajemen komunikasi yang baik diperlukan suatu sistem terintegrasi mulai dari pembuatan firma/perusahaan, verifikasi lapangan dalam pemilihan penyedia jasa, evaluasi perpanjangan izin perusahaan. Ini bertujuan agar pengguna jasa mendapatkan calon penyedia jasa yang tepat dan, sesuai harapan. Untuk itu diperlukan sistem informasi teknologi yang mampu mengintegrasikan seluruh mekanisme yang dibuat. Selain itu diperlukan payung hukum terkait adanya usulan dan mekanisme baru yang dibuat.]]>
Copyrights © 2023
