<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada pemberantasan kejahatan siber di Provinsi Jawa Barat dan mengkaji peran hukum dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan digital. Pendekatan metode campuran diadopsi, menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Studi ini menganalisis kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, dan perspektif pemangku kepentingan melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan utama dan analisis dokumen dan literatur hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk memerangi kejahatan siber. Namun, tantangan seperti sifat ancaman siber yang berkembang pesat, masalah yurisdiksi, hambatan hukum dan prosedural, masalah privasi, dan kesadaran publik yang terbatas menghambat penegakan hukum yang efektif. Para pemangku kepentingan menekankan pentingnya kerangka hukum yang dapat beradaptasi, peningkatan koordinasi di antara lembaga penegak hukum, sumber daya dan keahlian yang lebih baik, kemitraan pemerintah-swasta, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan strategi penegakan hukum, dan mendorong kerja sama publik, yang bertujuan untuk meningkatkan pemberantasan kejahatan siber di Provinsi Jawa Barat.]]>
Copyrights © 2023
