<![CDATA[Besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, menjadikan Presiden Joko Widodo menyiapkan dan meluncurkan agenda pembangunan baru Indonesia, yang bertitik-tolak dari kebijakan Poros Maritim (maritime axis) Dunia. Visi Poros Maritim Dunia merupakan salah satu upaya pengejawantahan geostrategis Indonesia yang berangkat dari upaya pemanfaatan aset-aset kelautan Indonesia baik secara ekonomis dan strategis. Kebijakan ini mengungkapkan penekanan Indonesia pada pembangunan sektor kelautan di berbagai aspek dalam masa pemerintahannya, untuk itu perlu dilihat bagaimana kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mencapai visi tersebut. Adapun permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimanakah upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah, serta perjanjian-perjanjian internasional. Adapun upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebaga poros maritim dunia adalah dengan membuat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan menjadikan Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi misi utama. Selanjutnya dengan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. Selain itu Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama baik yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral, karena visi Indonesia bagian dari visi global yang dicanangkan negara-negara didunia.]]>
Copyrights © 2023
