<![CDATA[Fiqih siyasah merupakan pengaturan terkait tentang lembaga pemerintahan. Islam lembaga yang mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat disebut dengan Ahl al-hall wa al- ‘aqd,sedangkan dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan dewan perwakilan rakyat atau dikenal dengan nama lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan. Salah satunya tentang masalah perceraian yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jika dilihat dari segi fisik maka Peraturan Pemerintah ini merupakan syarat tambahan bagi masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif dalam tulisan hukum ini adalah penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan berupa kajian fiqh siyasah dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan hukum perkawinan yang ada Indonesia. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa hukum perkawinan merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang masuk dalam kategori siyasah dusturiyah yaitu kajian pemerintahan yang terkait dengan pembuatan kebijakan dan berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu lembaga peradilan dan kantor urusan agama. substansi dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990, poin-poin yang terdapat dalam beberapa pasalnya mengandung unsur maslahah yang tentunya kemaslahatan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kemaslahatan bagi masyarakat lainnya. Karena salah satu tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 adalah mencegah perceraian.]]>
Copyrights © 2023
