<![CDATA[Abstrak – Penelitian bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penghentian penuntutan, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa, dan upaya untuk menanggulangi penghentian penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif. Hasil penelitian Pelaksanaan penghentian penuntutan dilakukan melalui Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 356, Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan biasa dilakukan secara keadilan restorative yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak-pihak yang terkait untuk Bersama-sama menemukan penyelesaian yang adil pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Singkil adalah Korban/pelaku dan para pihak sulit untuk didamaikan. Adapun hambatan lainnya adalah waktu dan biaya yang telah ditentutan. Waktu yang telah ditentutan ialah 14 hari, terlewat dari hari yang telah ditentutan maka penghentian penuntutan tersebut gagal. Upaya untuk menanggulangi penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif adalah Jaksa Penuntut Umum harus cakap, berintegritas dan professional, Jaksa Penuntut Umum harus bisa mengendalikan dan meyakinkan pelaku, korban dan pihak lainnya untuk berdamai, dan Jaksa Penuntut Umum memfasilitasi segala kepentingan selama proses penghentian penuntutan dilaksanakan seperti tanggungan biaya dan lainnya. Disarankan kepada penegak hukum di Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui keadilan restoratif yang lebih cepat, adil, sederhana, dan tidak memakan waktu serta biaya besar.Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penganiayaan Biasa. Abstract - This research aims to analyse the implementation of the termination of prosecution, the obstacles in the settlement of the criminal action of ordinary persecution, and the efforts to overcome the termination of the prosecution in the settlement of the criminal act of ordinary persecution based on restorative justice. The results of the research on the implementation of the termination of prosecution is conducted based on the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 in Article 351 to Article 356, the settlement of criminal actions of persecution is usually conducted in restorative justice involving the perpetrator, victim, family of the victim/perpetrator, and related parties to jointly find a fair solution to remake the original situation and not a retaliation. The obstacle in resolving the criminal act of ordinary persecution based on restorative justice at the Singkil District Attorney is the victim/perpetrator and the parties are difficult to reconcile. The other obstacle is the time and cost that has been determined. The time that has been determined is 14 days, after the day that has been determined, the termination of the prosecution fails. Efforts to overcome the settlement of criminal acts of ordinary persecution based on restorative justice are that the Public Prosecutor must be competent, with integrity and professional, the Public Prosecutor must be able to control and convince the perpetrators, victims and other parties to make peace, and the Public Prosecutor should facilitate all interests during the process of terminating the prosecution such as expenses and others. It is recommended that the law enforcers in Aceh Singkil Regency should implement legal substance that accommodates the complete implementation of restorative justice, so that the process of resolving certain legal cases can be conducted through restorative justice which is faster, fairer, simpler, and does not take time and large costs. Keywords: The Termination of Persecution, Restorative Justice, Criminal Action, Ordinary Persecution.]]>
Copyrights © 2023
