<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendskripsikan dan menggambarkan tentang Intervensi Politik Dalam Mutasi Pejabat Birokrasi Pemerintah Kota Bima. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Informan dalam penelitian ini terdiri dari: pejabat eselon II, III, dan IV masing-masing 5 orang yang akan dijadikan informan. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan tehnik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam mutasi pejabat birokrasi Pemerintah Kota Bima masih didominasi dari faktor 1). Tarik ulur kepentingan politik , 2) Politik Transaksional, 3) Politik Asal Bapak Senang 4) Kewenangan Kekuasaan, (5) Faktor Dukungan stakeholder politik serta, 6) Kepentingan Primodialisme bagi kalangan Pejabat tertinggi dalam birokrasi, walaupun mekanisme pelaksanaan mutasi tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan normatif, sehingga kesannya tidak melanggar hukum atau aturan-aturan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.]]>
Copyrights © 2019
