JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA BOGOR TAHUN 2020

Vega Puti Astari (Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)
Herijanto Bekti (Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)
Slamet Usman Ismanto (Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)



Article Info

Publish Date
12 Aug 2022

Abstract

This research is based on the high basic need for habitable homes in bogor city in 2020, Through the BSPS program is expected to increase the involvement of various elements in order to be able to realize a livable home. But there are still problems such as lack of community involvement in planning and submission of criticism and advice, lack of self-help and delay in completion of development. This research aims to describe and analyze public participation in every stage of activities in the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program in Bogor City in 2020. In conducting the analysis, the authors used the theory of public participation in the stages of development activities by John M. Cohen and Norman T. Uphoff (1980). The research method used is qualitative research method. Data collection techniques are carried out by means of observations, interviews and documents.The results of this study show that public participation in the BSPS program in Bogor City in the implementation of 2020 is still at degree of tokenism which means it has not been able to increase the involvement of each implementing element, such as Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, urban village staff, facilitator team, and beneficiary community in the planning stage, implementation stage, and evaluation stage. But in the benefits stage the results of the public participation was conducted better. Some of the suggestions from this research are that facilitator teams supposedly communicated and coordinated with RT, RW, and community empowerment agency parties. Urban Village parties are suggested to strengthen their roles in directing, supervision and control and paying more attention during the selection process in the proposing. The agency is suggested to make monitoring schedule periodically to entire area, it is proposed to direct urban village parties in making evaluation report in form of document to be useful for further decision making. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni di Kota Bogor pada tahun 2020. Melalui program BSPS diharapkan akan meningkatkan keterlibatan dari berbagai unsur agar mampu mewujudkan rumah yang layak huni. Namun masih ditemukan permasalahan seperti minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyampaian kritik dan saran, kurangnya swadaya dan keterlambatan penyelesaian pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi publik dalam setiap tahapan kegiatan dalam program BSPS di Kota Bogor Tahun 2020. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teori partisipasi publik dalam tahapan kegiatan pembangunan oleh John M. Cohen dan Norman T. Uphoff (1980). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa partisipasi publik dalam program BSPS di Kota Bogor pada pelaksanaan tahun 2020 masih berada pada derajat semu atau degree of tokenism yang mana artinya belum mampu untuk meningkatkan keterlibatan dari masing-masing unsur pelaksana yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, pihak kelurahan, tim fasilitator, dan masyarakat penerima bantuan dalam tahap perencanaan, dan evaluasi. Namun dalam pemanfaatan hasil partisipasi publik sudah dilakukan dengan baik. Beberapa saran dari penelitian ini adalah tim fasilitator sebaiknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak RT, RW, dan LPM. Pihak kelurahan sebaiknya memperkuat perannya dalam pengarahan, pengawasan dan pengendalian serta lebih memperhatikan saat proses penyeleksian dalam pengusulan. Pihak dinas sebaiknya membuat jadwal monitoring secara berkala dan merata dan mengarahkan pihak kelurahan untuk membuat laporan evaluasi dalam bentuk dokumen agar berguna untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

jane

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

JANE (Jurnal Administrasi Negara) telah meninjau dan menilai praktik administrasi publik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diarahkan untuk mengelola proses pembangunan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini memberikan perhatian khusus pada penyelidikan ...