<![CDATA[Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang disamping kebutuhan akan pangan (makanan), sandang (pakaian). Di tengah lonjakan perekonomian tidak semua masyarakat dapat menempati rumah layak. Pemerintah dengan program sejuta rumah menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan melalui metode Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pihak yang terlibat dalam pengajuan perumahan bersubsidi tidak hanya konsumen dan Bank Pelaksana, melainkan melibatkan perusahaan pembangunan perumahan atau yang dikenal dengan istilah developer. Konsumen akan melakukan akad (agreement) harus memenuhi tahap-tahap melalui permohonan kredit pemilikan rumah (KPR) Subsidi. Tetapi terdapatnya suatu permasalahan di lapangan seperti adanya kerusakan akan fasilitas, sarana dan prasarana hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Metode penelitian berupa Yuridis Empiris dengan penelitian secara deskriptif melalui analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa, tanggung jawab developer setelah akad (agreement) berupa bertanggungjawab dengan jangka waktu atas ketentuan Bank Pelaksana baik permasalahan pada bangunan, kerusakan sarana dan prasarana hingga utilitas terhadap kelengkapan fisik bangunan. Kendala baik eksternal maupun internal yaitu pasifnya konsumen dalam melakukan pelaporan atas kerusakan dan developer harus melakukan penyediaan dana lebih dan tenaga buruh untuk melakukan perbaikan atas permasalahan dari bangunan perumahan bersubsidi tersebut.]]>
Copyrights © 2023
