<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu. Pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan secara efektif mula tanggal 1 Januari 2002, pelaksanaan otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi dengan menjelaskan secara detail mengenai kondisi OPD di Kota Palu. Bagi pemerintah daerah bahwa penerimaan DAU melalui transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu melalui penerimaan dari sumber-sumber PAD. Namun kenyatannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD.]]>
Copyrights © 2023
