<![CDATA[Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengatur pembentukan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, peraturan ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hadirnya UU IKN maka jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ikut bertambah. Fokus kajian penelitian ini untuk menjawab permasalahan a) Apakah Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan; b) Bagaimana kedudukan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hierarki peraturan perundang-undangan; c) Bagaimanakah pengaturan materi muatan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa jenis, hierarki dan materi muatan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pendelegasian UU IKN, maka secara hierarki kedudukannya sebagai pelaksana undang-undang, dengan materi muatan yang diatur hanya mengenai pajak dan pungutan lainnya khusus Ibu Kota Negara. Maka demi kepastian hukum Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara perlu dimasukan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaiman diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.]]>
Copyrights © 2022
