<![CDATA[Perbankan merupakan sektor yang sangan vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan nasabah bank dalam likuidasi dengan berfbasis keadilan. Penelitian ini memiliki tujuan permasalahan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum masyarakat penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah dalam likuidasi Bank berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analis data deskriptif-analitis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, yang umumnya berupa perjanjian baku, isinya telah ditetapkan, secara sepihak oleh pihak bank. Pihak nasabah selaku konsumen mau tidak mau akan menandatangani perjanjian tersebut. Untuk menyeimbangkan kedudukan antara pihak bank dengan konsumen dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap konsumen. Upaya rekonstruksi rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.]]>
Copyrights © 2023
