<![CDATA[Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 telah berimbas pada kebijakan merumahkan para pekerja/buruh. Tidak kurang dari 1,1 juta pekerja/buruh dirumahkan sejalan dengan pemberlakuan kebijakan lockdown. Kebijakan merumahkan ini bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, khususnya mengabaikan hak-hak pekerja/buruh. Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan mengkaji secara seksama bagaimana tindakan merumahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum yang mengatur ketenagakerjaan. Metode yang digunakan bersifat kualitatif yang didasarkan pada pemetaan berita-berita online yang dipilih secara random berdasarkan tema berita yang memenuhi kriteria focus penelitian serta data statistic tentang banyaknya perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh pada masa pandemic COVID-19. Kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum dalam praktik merumahkan pekerja/buruh mengakibatkan pekerja/buruh mengalami tidak dapat menuntut hak-haknya dan disisi lain pengusaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, berakhirnya kontrak kerja sebelum masanya, dan menghalangi hak pekerja/buruh untuk menyampaikan aspirasinya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan pada masa pandemic perlu dievaluasi, karena pengalaman masyarakat menjalani masa pandemic tidak menjadi perhatian dalam membuat kebijakan. Kesimpulan penting dari kajian ini adalah perlunya suatu pemahaman subjektif tentang pekerja/buruh yang mengalami kebijakan dirumahkan, sebagai alternatif pada pemahaman umum dan bersifat top down.The economic crisis caused by COVID-19 has an impact on the policy of laying off workers/laborers. No less than 1.1 million workers/laborers were laid-off in line with the implementation of the lockdown policy. This housing policy is contrary to the Manpower Act, particularly ignoring the rights of workers/laborers. The purpose of this paper is to fill in the deficiencies of previous studies by examining carefully how the act of housing is contrary to the basic legal values governing manpower. The method used is qualitative which is based on mapping online news that is randomly selected based on news themes that meet the research focus criteria as well as statistical data about the number of companies laying off workers/laborers during the COVID-19 pandemic. Then it is classified systematically to prove there is a violation of law in the practice of laying off workers/laborers causing workers/laborers to experience being unable to claim their rights and on the other hand employers not carrying out their legal obligations, ending work contracts prematurely, and hindering workers/laborers' rights to express their aspirations. The results of the study show that policies during a pandemic need to be evaluated because the experience of the community during a pandemic is not a concern in making policies. An important conclusion from this study is the need for a subjective understanding of workers/laborers who have experienced the laid-off policy, as an alternative to general understanding and is top-down.]]>
Copyrights © 2023
