<![CDATA[Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut di atas, Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan berkewajiban untuk menerapkan PMPJ bagi pengguna jasa Notaris. Penelitian ini akan mengkaji penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar dan tindak lanjut dari hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ppnerapan PMPJ oleh Notaris Kabupaten Kampar terhadap pengguna jasa belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari 119 jumlah Notaris Kabupaten Kampar, 15 orang Notaris terindikasi berisiko tinggi karena tidak menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap Notaris tersebut dilakukan audit kepatuhan langsung (on-site) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkerjasam dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kampar. Tindak lanjut hasil audit kepatuhan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau terhadap Penerapan PMPJ oleh Notaris di Kabupaten Kampar, yaitu Notaris Kabupaten Kampar harus melaksanakan komitmen untuk menerapkan PMPJ sebagaimana yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga disampaikan informasi hasil pengawasan kepatuhan dan surat pembinaan kepada Notaris terkait serta informasi hasil pengawasan kepada PPATK, dan PPATK akan melakukan pemantauan terhadap Notaris terkait.]]>
Copyrights © 2024
