<![CDATA[Makalah ini disusun dengan mengambil lokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana wilayah tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat dari urbanisasi. Tingginya animo masyarakat untuk berinteraksi dan bahkan bertempat tinggal di DIY menimbulkan permasalahan yang kompleks, salah satunya adalah penyediaan ruang dan peningkatan kebutuhan pangan. Tujuan utama dari makalah ini adalah memproyeksikan kebutuhan luas lahan pertanian berkelanjutan, serta keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Metode yang dipakai adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis data sekunder yang berasal dari studi instansional lembaga terkait. Hasilnya adalah bahwa secara umum wilayah Provinsi DIY masih mencukupi dalam penyediaan lahan pertanian khususnya sawah. Namun, pertambahan penduduk terutama akibat dari urbanisasi menjadi kekhawatiran tersendiri. Hal ini terkait dengan ancaman alih fungsi lahan produktif (pertanian) menjadi lahan non pertanian (permukiman, perdagangan, dan industri). Kekhawastiran tersebut telah muncul dan digambarkan pada salah satu wilayah di Provinsi DIY yaitu Kota Yogyakarta yang dari tahun awal proyeksi (2012) sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sendiri dan hanya mengandalkan pasokan luar daerah. Beberapa masukan dalam mencegah masalah ini adalah (1) kontrol yang ketat terhadap perubahan pemanfaatan lahan melalui berbagai kebijakan dan regulasi, (2) pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pertanian, dan (3) pemerintah kabupaten perlu mengambil inisiatif untuk mempersiapkan sektor lain diluar pertanian sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan daerah (seperti di Kota Yogyakarta) sehingga antisipasi kebutuhan pangan penduduknya akan dapat dilakukan dengan baik walaupun harus membeli dari wilayah lain]]>
Copyrights © 2014
