Birokrasi pemerintahan menjalankan tugas penting untuk melaksanakan segala keputusan politik dan mengelola atasnya untuk melayani kepentingan publik. Anggota birokrasi pemerintahan, yakni ASN yang terdiri atas PNS dan PPPK, diseleksi melalui CPNS. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan studi kepustakaan, esai ini menelaah potensi politisasi dalam proses rekrutmen, dampak politisasi dalam proses rekrutmen, serta memberikan solusi. Pembahasan menunjukkan kejanggalan yang menjadi pembuka jalur politisasi ada dalam persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi ASN dan PPPK, salah satunya syarat bagi calon PPPK wajib berpengalaman minimal dua tahun di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Hal ini akan berdampak pada integritas dan kinerja ASN kedepannya.
Copyrights © 2024