<![CDATA[Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, pentingnya arti kesehatan dalam masyarakat sehingga kesehatan dimasukkan sebagai salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia dan dimasukkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesehatan adalah rumah sakit. Terkait dengan layanan kesehatan pihak yang dianggap memiliki kedudukan lemah adalah pasien atau konsumen, sehingga diperlukan perlindungan dan kepastian hukum. Guna mengkaji lebih lanjut secara akademis maka digunakanlah metode yuridis normatif dengan mengunakan data sekunder. Melalui penelitian ini tentu diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien, sehingga meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa medis dikemudian hari. Secara yuridis perlindungan hukum terhadap pasien telah diatur secara spesifik dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, dan KUHP. Sedangkan bila terjadi sengkata medis pada saat upaya kesehatan di lakukan, maka sengketa medis tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi.]]>
Copyrights © 2022
