<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada hampir semua lini kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pula pada sistem hukum Indonesia, diantaranya sistem hukum pembuktian di persidangan dengan ditandai munculnya sistem pembuktian elektronik. Menjawab kemajuan teknologi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala karena itu penelitian ini akan fokus pada kajian tentang kendala penerapan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan serta pembaharuan hukum acara pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sedangkan pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.]]>
Copyrights © 2023
