<![CDATA[Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik merupakan suatu terobosan dalam bidang hukum. Dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal-hal teknis lainnya diatur melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kontruksi hukum pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang mengadopsi asas-asas hukum perdata. Penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana tinjauan yuridis pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik dalam perspektif hukum perdata. Penulis dalam mengkaji rumusan masalah tersebut menggunakan metode penelitian sebagai berikut; tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan-bahan hukum secara kualitatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan perlu disusunnya peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Selain itu, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat asas-asas hukum perdata yang tersirat.]]>
Copyrights © 2023
