<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi, terutama melalui electronic health (e-health) di sektor kesehatan, memberikan manfaat produktivitas dan kenyamanan, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan data pribadi. Kejahatan terkait data pribadi, seperti hacking dan penipuan, semakin meningkat di Indonesia, mengancam hak privasi yang dijamin konstitusi. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur prinsip, jenis data, hak subjek data, dan larangan penggunaan data pribadi, mencerminkan perhatian terhadap privasi di sektor kesehatan. Meskipun memberikan landasan hukum, implementasi UU PDP di sektor kesehatan masih menghadapi tantangan seperti penyesuaian peraturan, penyelarasan etika medis, dan persiapan praktis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulisan ini diharapkan menjadi panduan bagi praktisi kesehatan dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi serta menyadarkan akan pentingnya keselarasan antara regulasi hukum dan etika medis dalam era digital]]>
Copyrights © 2024
