<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang semakin marak dan kompleks dan sulit untuk dibuktikan terkait kepemilikan aset dari tindak pidana tersebut. Bahkan pada tindak pidana pencucian uang, dimungkinkan terdapat aset milik korban yang mungkin tidak menyadari posisinya sebagai korban dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana pada contoh kasus Indra Kenz. Sebagai negara hukum, pemerintah haruslah mampu dalam menjunjung tinggi upaya hukum yang difokuskan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban tindak pidana. Oleh sebabnya artikel ini berfokus pada bagaimana upaya pemenuhan keadilan terhadap korban tindak pidana pencucian uang melalui pengembalian aset milik pelaku yang telah dirampas. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan berfokus pada penalaran dan telaah atas peraturan perundang-undangan dan didasari pada studi kepustakaan dan pendekatan analisis. Sehingga pada akhirnya didapatkan jawaban pembaharuan substansial pasal rancangan undang-undang perampasan aset untuk lebih menitikberatkan keadilan kepada korban melalui mekanisme pembuktian terhadap aset milik pelaku tindak pidana pencucian uang yang telah dirampas.]]>
Copyrights © 2024
