<![CDATA[Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perppu ini diyakini oleh pemerintah dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan mengurangi masalah perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat investasi, berdasarkan kekhawatiran pemerintah maka pemerintah merancang perppu cipta kerja agar tidak ada kekosongan hukum dan kebutuhan mendesak untuk menjamin perekonomian nasional. Dengan adanya perppu cipta kerja ini disinyalir pasal-pasal di dalamnya memberikan dampak yang merugikan terhadap hak-hak pekerja yaitu PHK, Upah, Gaji, Outsourcing, dan pesangon sehingga menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengkaji bagaimana dampak Perppu Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja.]]>
Copyrights © 2023
