<![CDATA[Hukum Islam sejatinya berputar mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan berbagai hal baru yang semakin komplek yang membutuhkan legitimasi hukum Islam. Maka, sudah menjadi dasar dari hukum Islam sendiri sebagai wujud riil dari "shalihun fikulli zaman wal makan" merespon permasalahan- permasalahan tersebut. Ulama, sebagai kunci utama dalam menjalankan perguliran roda hukum Islam ini menjadi hal terpenting untuk menghindari kembali kejumudan hukum yang pernah terjadi pada beberapa dekade lalu dalam dunia Islam. Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang menampung berbagai variasi permasalahan yang telah banyak bermunculan, dirasa sangat tepat keberadaannya. Akan tetapi, posisinya saat ini, saling tarik ulur, antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana keberadaan MUI ini menjalankan fungsinya dalam penyebaran hukum Islam di Indonesia, menjadi topik yang menarik untuk diangkat dalam tulisan ini.Islamic law always changes and develops based on the developing of the ages where there are varieties of dynamic problems which need Islamic law legitimacy. Therefore, the Islamic law which is addressed as “shalihun fikulli zaman wal makan†must response those problems especially modern problems. Ulama, as an eminent key in turning of Islamic law, becomes important for avoiding Islamic law rigidities as happened previously in Islamic world. The founding of Majelis Ulama Indonesia (MUI) as society organization which accommodates some problems is very crucial. However, its position is still problematic due to its duty to accommodate two sides, government and society. This position will influence how MUI runs its functions in distributing of Fatwa as Islamic law product in Indonesia. That problem becomes the maintopic which is explored in this paper.Kata kunci: hukum Islam, pemerintahan, masyarakat]]>
Copyrights © 2010
