<![CDATA[Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari pusat ke daerah kabupaten/kota merupakan kebijakan yang tepat dalam pemberian tugas otonomi yang luas. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD guna meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Perda PBB-P2), atas dasar pelimpahan kewenangan dari pusat yang bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, ternyata dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bogor di sektor pajak maupun sektor-sektor pajak daerah lainnya meskipun fluktuatif. Dengan demikian efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah telah memberikan peningkatan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bogor.]]>
Copyrights © 2015
