<![CDATA[ABSTRACT This study analyzes the implementation of rabies-free program in Indonesia which is not effective yet, although the number of rabies cases has been decreasing significantly, but it is not completely commensurate with the high percentage of reported bites in 2016. Rabies control management which is focussed only on public health aspect, has been widely discussed in earlier studies, while this research raises the institution problem of animal health at three levels of institutional framework. The lack of empowerment programs involving society and social organizations on rabies eradication policy in Bali (as a learning model), indicates that the animal health aspect has not been optimally applied. The state regulations are considered weak to raise the issue which leads to the lack of multi-party collaboration and cross-sectoral coordination at meso and micro-level. The contradiction over the negotiation process between formal and informal elements such as custom and belief (Nee, 2003), reinforces the political will that influences those collective actions of meso-level actors at macro-level. This qualitative research using case study method involved Bali Provincial and Denpasar City Livestock and Animal Health Departments as well as their relations with academic institutions (Udayana University), professional organizations (PDHI Bali), and animal care NGOs (BAWA Foundation).ABSTRAKStudi ini menganalisis implementasi Program Indonesia Bebas Rabies yang belum efektif meskipun angka kasus positif rabies mengalami penurunan cukup signifikan, namun tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan masih tingginya persentase laporan kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) di tahun 2016. Banyak kajian terdahulu membahas manajemen pengendalian rabies terkonsentrasi hanya pada aspek kesehatan publik, sementara studi ini mengangkat problem institusi pada isu kesehatan hewan di tiga tingkat kerangka kelembagaan. Minimnya program pemberdayaan masyarakat dan organisasi sosial pada kebijakan pengentasan rabies di Bali (sebagai model pembelajaran), mengindikasikan aspek kesehatan hewan belum diterapkan dengan optimal. Lemahnya regulasi pemerintah mengedepankan isu tersebut turut memengaruhi kurangnya kolaborasi multipihak dan koordinasi lintas sektor di tatanan meso dan mikro. Proses negosiasi antara elemen formal dan elemen informal, misalnya kebiasaan dan kepercayaan masyarakat tidak menghasilkan kesepakatan (Nee, 2003), sehingga memperkuat keinginan berpolitik yang ternyata memengaruhi tindakan kolektif dari para aktor di tatanan meso pada tingkat makro. Riset kualitatif ini menggunakan metode studi kasus yang melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali serta Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Denpasar terkait relasinya dengan institusi akademik (Universitas Udayana), organisasi profesi independen (PDHI Bali) dan NGO peduli satwa (Yayasan BAWA).]]>
Copyrights © 2018
