cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin
Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20890109     EISSN : 25030922     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 2 No 1 (2012): April 2012" : 4 Documents clear
Kilas Balik Khitah NU dalam Konteks Politik Lokal di Jombang Sukamto, Sukamto
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 2 No 1 (2012): April 2012
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.419 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.1.22-45

Abstract

Abstrak; Membahas tentang elite NU dalam konteks politik lokal di Jombang, tulisan ini mengawalinya dengan peristiwa muktamar NU 1984 di Situbondo, yang menghasilkan konsep khitah NU 1926. Muktamar NU itu mempunyai pengaruh lebih lanjut dengan timbulnya peristiwa politik di tingkat lokal Jombang. Peran elite politik lokal menjadi sumber lahirnya dinamika politik di tingkat lokal. Dikatakan politik lokal karena aktivitas politiknya terjadi di daerah, dan untuk bahasan ini mengambil sampel di wilayah Jombang. Para pelaku politik lokal, biasanya tinggal di daerah atau mempunyai akses kekuasaan dengan daerah tersebut yang terdiri atas tokoh masyarakat dan agama yang memimpin pondok pesantren, organisasi sosial keagamaan dan tarekat. Mereka mempunyai pengaruh di masyarakat dan terlibat dalam kegiatan politik di daerah Jombang. Elite NU di Jombang didominasi oleh pimpinan pesantren dan komunitas santri, serta tokoh agama yang mengambil peran di organisasi NU. Kajian ini bermaksud mencermati pengaruh hasil muktamar Situbondo dalam konteks politik lokal, dimana elite politik NU Jombang memiliki perbedaan pandangan dalam mengartikan kebijakan khitah NU. Dampak dari persepsi yang berbeda ini melahirkan sikap dan perilaku politik yang berbeda diantara para elite politik yang duduk di kepengurusan NU Jombang. Sebagian besar elite NU berasal dari kalangan pimpinan pesantren dan tarekat, maka perbedaan itu juga lebih lanjut mempengaruhi hubungan antar elite-elite di pesantren. Politik NU pasca muktamar Situbondo menyisakan banyak pekerjaan bagi warga NU dan pesantren di daerah Jombang, paling tidak implementasinya menimbulkan sikap pro dan kontra, yang akhirnya terjadi friksi di tubuh NU Jombang dan renggangnya hubungan antar elite pesantren atau tarekat. Kata Kunci : Elit NU, Khittah, Politik Lokal
Tinjauan Syariah Terhadap Hukum Pidana Mati HM, Sahid
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 2 No 1 (2012): April 2012
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.419 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.1.46-67

Abstract

Abstrak: Hukum pidana mati secara konsepsional dan operasional masih terjadi polemik dan selalu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Kalangan yang kontra menganggap, hukuman mati tidak manusiawi dan bukan merupakan hukuman yang akan memperbaiki tingkah laku seseorang. Bagi kalangan yang pro, alasan-alasan itu tidak diterima. Menurut mereka, ketidakmanusiawian itu tidak dapat dilihat dari sudut kepentingan seseorang yang terkena hukuman. Kepentingan si korban, para anggota keluarga, dan masyarakat dapat dijadikan acuan dan pegangan sebagai pertimbangan. Kajian ini membahas tentang tinjauan syari‘ah terhadap hukum pidana mati dalam perspektif keadilan dan kemanusian.  Menurut syari‘ah, hukum pidana Islam adalah hukum yang setimpal; orang yang membunuh, dia harus dibunuh kecuali jika pihak keluarga terbunuh memberikan pengampunan atau meminta ganti rugi. Selain itu, hukuman itu dapat dilihat dari segi kemaslahatan secara totalitas, bukan kemaslahatan secara parsial. Oleh karena itu, hukum pidana mati pada hakikatnya untuk menjaga hak hidup orang lain demi keadilan dan melesatrikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara, hukum pidana mati diterapkan secara fleksibel, transparan, dan manusiawi. Dalam hal ini, hakim melibatkan pihak keluarga korban dengan menanyakan pada pihak keluarga korban tentang kerelaannya untuk memberikan maaf kepada terdakwa.Kata Kunci: Syari‘ah, Hukum Pidana Mati, Keadilan, dan Kemanusiaan
Konstruksi Nalar Politik Kenegaraan Arab-Islam Perspektif al-Jabiri Ubaidillah, M. Hasan
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 2 No 1 (2012): April 2012
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.419 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.1.68-96

Abstract

Abstrak; Konstruksi nalar politik kenegaraan  Arab-Islam  yang di formulasikan oleh Muhammad Abed al-Jabiri merupakan bagian dari Ikhtiar dalam menyamakan persepsi masyarakat Arab minimal pada tingkat Pemikiran dan epistimologis sebelum sampai pada persatuan bangsa Arab  (al-Wihdah al-Arabiyyah ) pada tingkat empiris yaitu pada tataran sosiologis dan politis. Idiologi nalar politik kenegaraan Arab-Islam dalam konteks ini berusaha diwujudkan tidak hanya pada tingkat sosiologis dan epistimilogis bangsa Arab saat ini, akan tetapi juga berusaha mentransformasikan kemajuan Arab-Islam  pada masa lampau dalam tradisi (turats), dimana ia akan mencari unsur-unsur kemajuan dalam upaya merekatkan dan mempersatukan aspek-aspek kebudayaan Arab yang terceraiberai sehingga memungkinkan untuk dijadikan pijakan idiologis kebangkitan “Nasionalisme Arab-Islam“, dengan melakukan upaya reinterpretasi dan pembacaan  terhadap konsep al-Aqidah, al-Kabilah dan al-Ghanimah secara praksis dan aplikatif dalam konteks kekinian.Kata Kunci: Nalar Politik kenegaraan, Arab-Islam, al-Jabiri
Kiai NU dalam Paradigman Politik Kebangsaan Moesa, Ali Maschan
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 2 No 1 (2012): April 2012
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.419 KB) | DOI: 10.15642/ad.2012.2.1.97-118

Abstract

Abstrak: Dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan, pemikiran politik NU selalu memadukan antara nilai kebangsaan dengan nilai keagamaan (Islam). Perpaduan antara keduanya didasarkan pada landasan hukum Islam yang memberikan pedoman bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama dari politik. Menurut Gus Dur, hubungan antara agama dan negara harus terjalin secara proporsional. Hal ini dimaksudkan agar proses berfikir kaum muslimin tidak mengganggu perkembangan negara yang sedang merintis dan membangun tatanan negara yang mantap dan berfungsi untuk jangka panjang. Sikap politik tersebut merupakan perwujudan dan perpaduan antara wawasan keagamaan dengan wawasan kebangsaan. Berdasarkan sikap politik kemasyarakatan tersebut dan sesuai dengan budaya politik Indonesia, pemikiran politik NU selalu terbingkai pada sikap selektif, akomodatif, dan integratif dengan tetap memegang teguh nilai dan prinsip dasar yang telah ditetapkan. Sikap demikian diterapkan oleh NU dalam menjawab setiap permasalahan baru yang muncul dan mencarikan pemecahannya tanpa menimbulkan gejolak.Kata Kunci: Kiai, Kebangsaan, NU, Politik

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): Oktober Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue