cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ikhsan Fatah Yasin
Contact Email
jurnalaldaulah@gmail.com.
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalaldaulah@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20890109     EISSN : 25030922     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam (p-ISSN: 2089-0109 dan e-ISSN: 2503-0922) diterbitkan oleh Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada bulan April 2011. Jurnal ini terbit setiap bulan April dan Oktober, dengan memuat kajian-kajian tentang tema hukum dan Perundangan Islam. Jurnal ini terakreditasi pada 1 Desember 2015 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/E/KPT/2015.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober" : 7 Documents clear
POLITIK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Analisis Mengenai Intervensi Partai Politik terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Abdurrahman Hakim
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.201-221

Abstract

This paper aims to analyze the existence of political party intervention in legislative drafting on regulation No 1/1974 about marriage. Political party intervention is actually contrary to responsive legal theory that is applied in the formation of regulations in Indonesia. Political party intervention can change the legal content in the formulation of legislation because there are interests that are subjective. The implication, of course the resulting legal products will not solve problems in society that have been assessed as public issues. If examined from the perspective of public policy, Government intervention is likely to occur at the policy planning stage. This is due to the process, the party as an element of political power views the importance of the values ??of flow in order to be contained in the laws discussed. The result, the regulations that have been passed are far different from the proposed bills. One example is the Marriage regulation. Debate and rejection occur in the discussion of the article 2 (1) UUP 1974. The affiliation of Islamic parties considers marriage to be a matter of worship and religious values. On the other, Nationalist party affiliation refused because it did not reflect reception legal theory.
Indonesia wiwik afifah
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.303-335

Abstract

Cases of child sexual violence increased last year including recurrent sexual violence, so Indonesia Government provide chemical castration in accordance with Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection in Article 81 paragraph (7). The Indonesian Doctors Association refuses to be the executor of the castration, because it considers it as a chemical castration not from health services and contrary to the Medical Code of Ethics. This research focus on the doctor's authorithy to executing castration. This article is normative research with statutes approach and conceptual aproach. Research result explain about chemistry catastration can not execute due to the absence of implementing regulations regarding castration execution. Execution of court decisions is the authority of the Prosecutor, but in the case of special competencies, doctors can have that authority over legal authority. It cannot replace as violation of medical code of ethics because doctor have justification reasons, otherwise castration implementation will give contribution for vulnerable children to prevent sexual violence compared to the negative effect on 1 person who disputes. Convicted (sexual violance) is person with psychological problems related to his desire to have sex with children. This needs psychological and medical intervention, so doctors intervention is not violate the medical ethics because they take appropriate precautions. Kasus kekerasan seksual anak semakin tahun semakin bertambah termasuk kekerasan seksual berulang, sehingga negara mengambil langkah hukum dengan memberikan hukuman kebiri kimia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (7). Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor atas sanksi tindakan kebiri, karena menganggap bahwa kebiri kimia bukan dari pelayanan kesehatan dan justru bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran. Penulis berfokus pada kewenangan dokter dalam melakukan eksekusi hukuman kebiri. Penulisan ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach). Penelitian menunjukkan bahwa eksekusi belum dapat terlaksana karena belum terbentuknya peraturan pelaksanaan tentang eksekusi kebiri. Eksekusi hukuman pidana merupakan kewenangan Jaksa, namun dalam hal komptensi khusus, dokter dapat memiliki kewenangan tersebut atas adanya perintah hukum (peraturan pelaksana eksekusi kebiri kimia). Hal tersebut tidak melanggar kode etik kedokteran karena yang dilakukan dokter memiliki alasan pembenar, selain itu penerapan hukuman kebiri memiliki kemanfaatan yang lebih besar pada sejumlah anak rawan kekerasan seksual dibandingkan dengan adanya dampak negative pada 1 orang pelaku. Selain itu pelaku kejahatan seksual berulang merupakan orang dengan kondisi psikologi yang terganggu karena keinginannya berhubungan seksual dengan anak. Hal ini perlu intervensi psikologis dan medis, sehingga dokter tidak menyalahi kode etiknya karena justru melakukan tindakan penyembuhan yang tepat.
Penyelenggaraan Umrah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Pasca PMA No. 8 Tahun 2018 Agus Suwandono; Susilowati S. Dajaan
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.170-200

Abstract

To give better protection to the prospective participant of the Islamic pilgrimage (‘umrah), the Minister of Religious Affairs has just added consideration to the Consumer Protection Law in enacting the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018. According to the Consumer Protection Law, this research studies the qualification of the Islamic Pilgrimage’s prospective participant and organizer. It also looks at the recourse obtained by the prospective participants from the perspective of the consumer protection law, after the enactment of the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018. This research is using a juridical-normative approach by specifying the study in a descriptive-analytical manner. The result shows that the Consumer Protection Law’s provision qualifies the prospective participant of Islamic pilgrimage (‘umrah) as a consumer, whereby its organizer as a business actor. From the perspective of the Consumer Protection Law, the enactment of the Minister of Religious Affairs’ Regulation No. 8 of 2018 has not yet fully safeguarded the prospective participant’s interests. In conclusion, after bearing into mind that their rights have not yet wholly fulfilled, particularly at the time of departure cancellation. Pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018 dengan mempertimbangan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan hal baru diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan terhadap calon jemaah umrah. Penelitian ini mengkaji bagaimanakan kualifikasi calon jemaah umrah serta PPIU berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta bagaimanakah perlindungan calon jemaah umrah dalam perspektif perlindungan konsumen pasca pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian yurudis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon jemaah umrah dapat dikualifikasikan sebagai konsumen dan PPIU juga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan calon jemaah umrah dalam perspektif perlindungan konsumen pasca pemberlakuan PMA No. 8 Tahun 2018 belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi calon jemaah umrah, mengingat pemenuhan akan hak-hak para calon jemaah umrah tidak dapat terpenuhi terlebih dalam hal terjadinya gagal berangkatnya calon jemaah umrah.
Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensisil di Indonesia Titik Triwulan Tutik
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.275-302

Abstract

Amendments of the 1945 Constitution reinforce the declaration of the rule of law, also clearly stipulating the presidential system of government. The manifestation of the presidential system is that the position of ministers is very important. Because basically the ministers are the leaders of the government (pouvoir executief) in the true sense in their respective fields of duty. It is the minister who determines the politics of government and coordination in the administration of the State. The existence of ministers of the Indonesian constitutional system is getting stronger with the recognition of three ministerial positions called triumvirate ministers. The three ministerial positions are the Minister of Home Affairs, the Minister of Foreign Affairs, and the Minister of Defense, which is regulated separately in Article 8 paragraph (3) of the 1945 Constitution. If the situation of vacancies in the positions of President and Vice-President together at the same time truly occurs, then there may be various legal issues related to the three ministerial positions. For example, there could be a dispute between the three, about who is more authorized among them, and even between the three of them as one entity with other institutions. If that happens the dispute can only be resolved legally by the Constitutional Court in accordance with its duties and authorities. Perubahan UUD 1945 mempertegas deklarasi negara hukum, juga menetapkan dengan jelas mengenai sistem pemerintahan presidensiil. Wujud dari dainutnya sistem presidensisil adalah bahwa kedudukan menteri-menteri sangat penting. Karena pada dasarnya para menteri itulah yang menjadi pimpinan pemerintahan (pouvoir executief) dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Menterilah yang menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan Negara. Keberadaan menteri sistem ketatanegaraan Indonesia semakin kuat dengan dikenalnya tiga jabatan menteri yang disebut dengan menteri triumvirat. Ketiga jabatan menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945. Menteri triumvirat inilah yang menggantikan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Apabila keadaan kekosongan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan sungguh-sungguh terjadi, maka dapat saja timbul berbagai persoalan hukum yang terkait dengan ketiga jabatan menteri tersebut. Misalnya bisa saja terjadi sengketa antara ketiganya, tentang siapa yang lebih berwenang di antara mereka, dan bahkan antara mereka bertiga sebagai satu kesatuan dengan lembaga lain. Bila hal tersebut terjadi, maka secara yuridis penyelesaian sengketa tersebut hanya dapat diselesaikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia Nafi Mubarok
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.335-368

Abstract

Jonathan Bate stated that the natural conditions were very hazardous at the beginning of the third millennium due to various air pollution from massive industrialization activities, which cause global warming and as a sign of the earth's destruction. One of the juridical aspects related to environmental pollution and destruction is the scarce availability of evidence in dispute resolution. It gives rise to the question of whether the environmental conflict resolution model contained in the UU-PPLH has fulfilled the concept of legal justice. After analyzing the dispure resolution model by John Rawls's theory of justice, it is shown that the settlement of environmental disputes regulated in UU-PPLH has met the criteria of legal justice. It can be seen in several ways, including (1) there are many alternatives in environmental dispute resolution; (2) entrepreneurs or companies may be subject to liability for their economic activities; (3) there is protection for the weak party by implementing a reverse proof system in the settlement of environmental disputes; and (4) there is a recognition of natural or environmental rights, which give rise to the possibility of legal standing. Jonathan Bate menyatakan bahwa pada awal milenium tiga ini kondisi alam sangatlah kritis yang disebabkan oleh berbagai pencemaran udara dari aktifitas industrialisasi yang bersifat massif, dimana pada ujungnya berdampak pada “pemanasan global (global warming)”, sebagai pertanda kehancuran bumi. Di sisi lain, salah satu aspek yuridis ketika terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan adalah terkait dengan penyelesaian sengketa, yang dimana problem utamanya adalah berhubungan dengan pembuktian yang masih dianggap sulit. Dari sinilah akan melahirkan pertanyaan adalah apakah model penyelesaian sengketa lingkungan yang terdapat dalam UU-PPLH sudah memenuhi konsep keadilan hukum. Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan teori keadilan John Rawls, maka penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diatur dalam UU-PPLH sudah memenuhi kriteria-kriteria keadilan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal, antara lain: (1) tedapat banyak alternatif dalam “penyelesaian sengketa lingkungan hidup”; (2) terhadap para pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan “tanggung jawab” atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya; (3) terdapat perlindungan kepada “pihak yang lemah”, dengan diberlakukannya “sistem pembuktian terbalik” dalam penyelesaian sengketa lingkungan; dan (4) terdapat pengakuan atas hak alam atau hak lingkungan hidup, dengan adanya kemungkinan legal standing.
NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis; Syaiful Bahri
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.222-250

Abstract

An alternative ideology by realizing “NKRI Bersyari’ah” which was introduced by the Islamic Defenders Front (FPI) by M. Rizieq Syihab did not come from space or emerge suddenly without a cause, but there is a historical continuation. researchers use triadic concepts such as spatial practice, representations of space, representational spaces assisted by Pierre Bourdieu's habitus, fields, and distinction as a theoretical analysis. Based on the focus of the explanation and description above, the research studied wants to operate the discussion by asking the question, Why is the Ideology of “NKRI Bersyari’ah” able to be formed and endured? The results of the analysis in this study are that the representational space of the “NKRI Bersyari’ah” departs from the history of the NKRI and was strengthened by the Presidential Decree of July 15, 1959, on the 5th Alenia, resulting in long debates from groups who fought for Indonesia as an Islamic state in the “constitutional jihad” node and the stronghold the representatives who fought for an agreement state, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), were not present suddenly, but rather there was a long logic in the dialectics of the space debate. Ideologi alternatif dengan mewujudkan “NKRI Bersyariah” yang di perkenalkan oleh Front Pembela Islam (FPI) oleh M. Rizieq Syihab tidak hadir dari ruang yang kosong atau muncul tiba-tiba tanpa sebab, melainkan ada persambungan sejarah. Peneliti mencoba untuk mengambarkannya dengan menggunakan konsep triadik seperti; spasial practice, representations of space, representational spaces yang dibantu oleh habitus, field, dan distintion Pierre Bourdieu sebagai analisis teoretik. Berdasarkan fokus penjelasan dan uraian di atas, maka penelitian yang dikaji ingin mengoperasikan pembahasannya dengan mengajukan pertanyaan, Mengapa Ideologi “NKRI Bersyariah” dapat terbentuk dan bertahan ?. Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa ruang representasional “NKRI Bersyariah” berangkat dari sejarah berdirinya NKRI dan diperkokoh oleh Dekrit Presiden 15 Juli 1959 pada alenia ke-5, sehingga perdebatan panjang dari kelompok yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam dalam simpul “jihad konstitusional” dan kubu perwakilan yang memperjuangkan negara kesepakatan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan ada logika panjang dalam dialektika perdebatan ruang.
Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fikih Siyasah Nur Lailatul Musyafaah; Arif Wijaya
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2020.10.2.251-274

Abstract

This article discusses public services at the Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) Lamongan according to Fiqh Siyasah. This research is field research and is qualitative in nature. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed by the deductive method. The result of the research shows that public services in the Dispendukcapil Lamongan are related to administrative services, which include population services (KTP, KK, Transfer Certificate) and civil registration services (birth certificates, death certificates, marriage certificates, divorce certificates, child validation certificates). Even though the Dispendukcapil Lamongan has made efforts to improve services, there are still complaints from the public in several services, both from service attitudes and facilities, including in the queuing system and waiting room facilities. In the fiqh siyasah perspective, the public services provided by the Dispendukcapil Lamongan are part of the fiqh siyasah idariyyah (administrative management fiqh). In serving the people, a state employee must be trustworthy, honest, and fair. The service must be based on benefit as the rule of tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Public service must be based on maslahat). Based on this, it is hoped that the Dispendukcapil Lamongan will further improve the quality of services, facilities, and infrastructure. Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Lamongan menurut Fikih Siyasah. Penelitian ini adalah Penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian adalah pelayanan publik di Dispendukcapil Lamongan adalah berkaitan dengan pelayanan administrasi yaitu meliputi pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Keterangan Pindah) dan pelayanan pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta pengesahan anak). Meskipun Dispendukcapil Kabupaten Lamongan telah berusaha meningkatkan pelayanan, masih terdapat keluhan masyarakat dalam beberapa pelayanan baik dari sikap pelayanan maupun fasilitas, di antaranya dalam sistem antrian dan fasilitas ruang tunggu. Dalam perspektif fikih siyasah, pelayanan publik yang diberikan Dispendukcapil Kabupaten Lamongan merupakan bagian dari fikih siyasah idariyyah (fikih pengelolaan administrasi). Dalam melayani rakyat, seorang pegawai negara harus amanah, jujur dan adil. Pelayanan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan sebagaimana kaidah tasharruf al-imam ala al-raiyyah manut bi al mashlahah (Pelayanan publik harus didasarkan pada maslahat). Berdasarkan hal tersebut, diharapkan DIspendukcapil Lamongan semakin meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2022): April Vol. 11 No. 2 (2021): Oktober Vol. 11 No. 1 (2021): April Vol. 10 No. 2 (2020): Oktober Vol. 10 No. 1 (2020): April Vol 9 No 01 (2019): April Vol. 9 No. 2 (2019): Oktober Vol. 9 No. 1 (2019): April Vol. 8 No. 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 1 (2018): April 2018 Vol 8 No 02 (2018): Oktober Vol. 8 No. 2 (2018): Oktober Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017 Vol. 7 No. 2 (2017): Oktober 2017 Vol 7 No 1 (2017): April 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): April 2017 Vol 6 No 2 (2016): Oktober 2016 Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016 Vol 6 No 1 (2016): April 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): April 2016 Vol 5 No 2 (2015): Oktober 2015 Vol. 5 No. 2 (2015): Oktober 2015 Vol 5 No 1 (2015): April 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): April 2015 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 02 (2014): Oktober 2014 Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol 4 No 01 (2014): April 2014 Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013 Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): April 2013 Vol 3 No 1 (2013): April 2013 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol. 2 No. 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 2 (2012): Oktober 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): April 2012 Vol 2 No 1 (2012): April 2012 Vol 1 No 01 (2011): April 2011 Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol 1 No 2 (2011): Oktober 2011 Vol. 1 No. 2 (2011): Oktober 2011 More Issue