Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat
A journal to publish high-quality articles published for all aspects of research and the latest extraordinary developments in the field of Law. This journal number published by p-ISSN: 2442-8019 and e-ISSN 2620-9837 is a scientific journal published by the Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia which discusses the Law to regulate and protect the public. The purpose of the To-ra Journal is to disseminate conceptual thought and research findings that have been approved in the field of Law. In each publication every year, to-ra publishes in three publications: April, August and December. Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat focused to publish high-quality articles dedicated to all aspects of the latest outstanding research and developments in the fields of Laws. The aims of Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat is to disseminate the conceptual thoughts and ideas or research results that have been achieved in the area of law. Tora has a Memorandum of Understanding with DPN Peradi Indonesia. The scope of this journal encompasses to Managing and Protecting Citizenship.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 1 (2021): April"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Mengatasi atau Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Depok ]]>
<![CDATA[Ilham Reza Perdana]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[The study considers the role of the depok government in addressing or reducing traffic jams in the city of depok, to aim to identify the causes caused by traffic jams in depok city, and then after knowing there was a definite cause or effect because of the cause of the traffic jam. Knowing all of this should be the same question as to what measures governments are taking to address the problem of reducing or addressing the traffic jam. The approach taken in this study was normative jurisdiction, which is that by examining library or secondary data materials asa basis for study by examining the associated regulations and literature deals with traffic congestion. The study is a descriptive analysis that describes in detail and systematically the problems that occurred and are analyzed according to hokum theory asa sequence of data and rules.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Perbuatan Melawan Hukum PT Asuransi Allianz Utama Indonesia vs Mariana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 617 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 ]]>
<![CDATA[calvin wijaya]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Mariana merupakan pemegang polis PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia yang mengikatkan diri dalam polis asuransi semua resiko properti (Property All Risk Policy) dengan nomor polis PKB01-G-0911-01F0000353, adanya Official Receipt Nomor 337377 sebesar Rp. 8.582.000,- yang dibayarkan tanggal 1 Desember 2010, periode pertama sejak tanggal 22 November 2009 sampai 22 November 2010 dan dilanjutkan dengan periode kedua tanggal sampai dengan 22 November 2011. Pada 30 November 2010 terjadi peristiwa pencurian dan pembobolan dengan kerugian sebesar Rp. 1.205.460.000,-. dengan acuan kepada pasal 13 dalam polis yang menyatakan polis otomatis diperpanjang dan jika tidak ingin diperpanjang maka harus membuat surat tertulis dalam waktu 30 hari. Mariana telah melakukan klaim dan dinyatakan tidak bisa dengan alasan pihak pemegang polis tidak melaksanakan klausula warranty yang ditambahkan secara sepihak oleh PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia. Sehingga hal ini bertentangan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum serta dilakukan analisa dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Pengangkut Barang Dalam Angkutan Laut ]]>
<![CDATA[Afifah Musa]]>;
<![CDATA[Alma Rizkyta]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Laut adalah suatu keluasan air yang melebar diantara benua dan gugusan pulau-pulau di dunia. Seperti yang diketahui Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan. Dimana daratan tersebut terdiri dari 1,9 juta km persegi dan lautan yang terdiri dari 3 juta km persegi ini semua merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan melihat ini semua, untuk menghubungkan antar satu kota ke kota yang lain, pulau yang satu dengan pulau yang lain, kiranya pengangkutan merupakan sarana yang utama untuk mencapai maksud tersebut. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat judul Tanggung Jawab Pengangkut Barang dalam Angkutan Laut. Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut barang menggunakan angkutan laut sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Menggunakan metode sekunder yang diperoleh dari Undang – Undang tentang Pelayaran, KUHPerdata, KUHD dan juga Peraturan Pemerintah. Jadi dalam hal ini pengangkut merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang yang diangkutnya sesuai dengan perjanjian yang telah diatur sesuai dengan sumber hukum pengaturan pengangkutan laut di Indonesia maupun Internasional.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN ALASAN EFISIENSI AKIBAT PANDEMI COVID 19: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN ALASAN EFISIENSI AKIBAT PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Agung Prasetyo Wibowo Agung]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Due to restrictions placed in order to prevent the spread of Covid-19, including the closure of company operations, the potential for companies to be forced out of business is relatively large. There have been many layoffs for employees. Termination of employment is closely related to the reason for efficiency caused by the impact of Covid-19. The problem in this writing is how companies carry out Termination of Employment (PHK) on the grounds of legitimate efficiency according to the Manpower Law and How Legal Protection for Workers in Termination of Employment for Efficiency Reasons as a Result of the Covid-19 Pandemic. Based on the Manpower Act. This type of research is normatid legal research which is focused on positive legal norms in the form of statutory regulations, to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. The results showed that with the Covid pandemic, every company was forced to be able to continue its business. This condition requires every company to be able to optimize production factors in order to operate. To realize this condition, every worker as a factor of production is required to be productive in carrying out their work with the work standards set by the company. If workers are proven to be unproductive at work, the employer will take action in the form of termination of employment (PHK) as an efficiency measure. The law does not prohibit entrepreneurs from taking such efficiency measures, but efficiency measures will be invalid if the reasons, procedures and conditions specified are not fulfilled in accordance with the applicable regulations. Keywords: Termination of Employment, efficiency reasons, Legal Protection, Covid-19 Pandemic]]>
<![CDATA[SISTEM HUKUM PIDANA TERHADAP CEK/BILYET GIRO KOSONG ]]>
<![CDATA[toga Lamhot Sinaga Toga]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Abstract, This writing scientific paper discusses abaut the form legal protection to blank cheque or bilyet giro givers. It beginswith receivable debt agreement, and based on rules and regulation Number 17 in 1964 which has been revoked in rules and regulation 1 in 1971, which was originally criminal act, the cause of its recocation is society concern in running businesses with cheque ang giro which considerably slowed dwon the ecomomic traffic. Since then, rules and regulation number 1 in 1971 were declared so that it was no longer criminal act, and investigators could bring it to criminal affairs stated in article. From the mentioned problem above, the writer is trying to make an analysis which sets the blank ceque and biyet giro givers protection using legal system of Lawrence M,Friedman. Kata Kunci : Cek dan Giro Kosong pada Sistem Hukum Abstrak, Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi cek atau bilyet giro kosong. Dimana diawali dengan perjanjian hutang piutang, dan merujuk pada peraturan undang-undang Nomor 17 tahun 1964 yang telah dicabut dalam peraturan undang-undang Nomor 1 tahun 1971, yang semula merupakan perbuatan pidana, dikarenakan alasan pencabutannya adalah timbulnya keresahan masyarakat dalam melakukan berbisnis dalam menggunakan Cek dan Giro yang dianggap memperlambat lalu lintas perekonomian dan kemudian di keluarkanlah undang-undang Nomor 1 tahun 1971 tersebut, sehingga bukan merupakan tindak Pidana lagi, dan penyidik dapat menarik ke ranah pidana dengan Pasal 378 KUHP bila memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Dari permasalahan tersebut penulis mencoba membuat analisa yang mengatur tentang perlindungan pemberi bilyet giro kosong memakai Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman.]]>
<![CDATA[PEMOTONGAN UPAH DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA SAAT PANDEMI ]]>
<![CDATA[Roparulian Evander Ellia Napitupulu]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Abstrak Pandemi merupakan virus yang telah menyebar di seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dampak yang diberikan tidak hanya memakan banyak korban, tetapi juga berpengaruh besar terhadap pergerakan roda ekonomi Indonesia membahas terhadap pemotongan upah serta pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada saat pandemi di Indonesia. Pada dasarnya pemotongan upah terhadap karyawan perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pemotongan upah tersebut seyogyanya tidak dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan wajib dilakukan dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kesepakatan tersebut wajib dilaporkan kepada pihak pemerintah agar tidak terjadi perselisihan hak dan berakhir di Pengadilan Hubungan Industrial Kata kunci: COVID-19, Pemotongan Upah,Pengaturan Pemerintah ABSTRACT Pandemic is a virus that has spread throughout the world, including Indonesia. The impacts not only claimed many victims, but also had a major impact on the movement of the Indonesian economy by discussing wage cuts and layoffs that occurred during the pandemic in Indonesia. The deduction of wages for employees is stipulated in the Indonesian statutory regulations, the deduction of wages should not be carried out unilaterally by the party and must be carried out by agreement between the company and the employee in accordance with the regulations, which the agreement agreement must be filled with the government so that there is no dispute rights and ends at the Industrial Relations Court Keynote : COVID-19, Pemotongan Upah,Pengaturan Pemerintah]]>
<![CDATA[The LEGAL REVIEW OF RETROACTIVE PRINCIPLE IN CRIMES AGAINST HUMANITY ]]>
<![CDATA[Intan Audy]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[The principle of retroactivity as the spirit of the law creates formal juridical problems. Constitutionally and in criminal law, there are regulations that prohibit retroactive enforcement of statutory regulations. This was motivated by the idea of protecting human rights, but in the reform era the problem of retroactivity also emerged when discussing the issue of human rights crimes in the context of protecting human rights. Protection of citizens' human rights is the first parameter that determines the indicators of a country's democracy. Cases of crimes against humanity are still a wound for the community, so that it is the reality of human rights that is the most worrying to date. This is because the perpetrators of crimes against humanity were allegedly committed by state actors themselves, namely law enforcement officials, resulting in impunity. The principle of retroactivity in crimes against humanity can be based on lex superior derogat legi inferiori and lex specialist derogat legi generale, and are closely related to legal objectives. Legal principles are legal foundations, so they are expected to reveal the truth of the past so that national reconciliation can be realized.]]>
<![CDATA[Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana ]]>
<![CDATA[Heni Angelina Deborah Mantow]]>;
<![CDATA[Mompang, L. Panggabean]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Tindak Pidana pembunuhan berencana merupakan tindakan atau kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain disini yang dilakukan oleh pelaku atau beberapa pelaku yang berakibat terampasnya nyawa orang lain dengan adanya bentuk kesengajaan dari pelaku tersebut. sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan? Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana terhadap sanksi yang dijatuhkan Hakim dalam teori tujuan pemidanaan menjelaskan pemidanaan atau penjatuhan pidana yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berencana apakah putusan hakim merupakan putusan untuk pembalasan dari korban, putusan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa adanya balas dendam atau putusan untuk memberikan kepuasan baik untuk hakim yang memutuskan maupun korban. Kata kunci: Hukum Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana The crime of premeditated murder is an act or crime that can kill the life of another person. Losing the life of another person here is done by the perpetrator or some perpetrators which results in the deprivation of another person's life by the deliberate form of the perpetrator. the sanctions imposed by the judge are in accordance with the theory of the purpose of punishment? The Judge decided that the Defendant of Planned Assassination Attempt to the sanction imposed by the Judge in the theory of the purpose of punishment explained the conviction or conviction given by the judge to the perpetrator of attempted murder, whether the judge's decision was a verdict for retaliation from the victim, a decision for the welfare of the community without any retaliation revenge or a decision to give satisfaction to both the judge who decided and the victim. Keywords: Criminal Law, Planned Murder Crime]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERIZINAN RUMAH SAKIT DI NEGARA INDONESIA ]]>
<![CDATA[yulisar khiat]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[To realize health development in Indonesia, the government has made improvements to both health services and services to the community. This is inseparable from the existing regulations regarding the provisions regarding ordering, classification and licensing of hospitals regulated in the provisions of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 147 of 2010 concerning Hospital Licensing, Regulations Minister of the Republic of Indonesia Number 340 of 2010 concerning Hospital Classification and Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2264 of 2011 concerning Implementation of Hospital Licensing and Permenkes 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing. Keywords: legal certainty, hospital licensing]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PERSEROAN TERBATAS DALAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[frinda susanto]]>
<![CDATA[ to-ra Vol. 7 No. 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33541/JtVol5Iss2pp102
<![CDATA[Article 74 of Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, stipulates that: "it is mandatory to carry out corporate social responsibility for companies that carry out their business activities in fields and / or related to natural resources." However, this regulation does not clearly explain what kind ofactivities corporate social responsibility a limited liability company should undertake. Corporate social responsibility has the aim of improving the welfare of the surrounding community who live and depend on the surrounding environment where the limited liability company runs its business. Legal certainty of the obligation for companies to carry out corporate social responsibility and the obligation to protect the surrounding environment already exists, but the benefits of these laws and regulations are still minimal considering the many forms of violations committed by limited liability companies. sanctions for companies that do not implement corporate social responsibility are clearly displayed in the statutory regulations, but the facts based on the research conducted by the author feel that the imposition of these sanctions has not been implemented properly. Keywords: corporate social responsibility, limited liability company, regulations]]>
