cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25274716     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 673 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL DI ERA GLOBALISASI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN Marcel Seran
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.266 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.3.2014.389-395

Abstract

Globalization and trade liberalization have penetrated territorial limits of countries in the world, and affected on peoples lives i.e. order on aspect of political, economic, social, cultural and legal. Indonesia as one part of the world community is not to escape from that  influence.The influx of investments in modern market of Indonesia is evidence of this influence. However, with the influx of investments in modern markets has also led to the beginning of marginalization of traditional markets.Therefore, there is a need for legal protection for the traditional market in order that it flourishes side by side with modern markets; it can also be strategic partners in support of economic development towards a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 constitution
DAMPAK KEBIJAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI DAN CAMPURAN DI KABUPATEN CIANJUR Cucu Solihah; Yuyun Yulianah; Hilman Nur; Mumuh M. Rozi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.164 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.376-384

Abstract

Kebijakan isbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah  dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan isbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.
TINJAUAN ATAS KEBUTUHAN LP KHUSUS BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI DI INDONESIA F.H. Edy Nugroho
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4292.032 KB) | DOI: 10.14710/mmh.44.3.2015.348-355

Abstract

This article aims to study the necessity of special rehabilitation institutes for criminals of corruption cases. The placement for criminals of corruption cases in a special prisons (a rehabilitation institute) is a development punisment in Indonesia. It is very important because they have special characteristics. They also need special guidance and supervision different with the others criminals. The development of special rehabilitation institutes for them make control and supervision more easily than usual. It will accomplish the goals of punishment for them.  It will give sense of justice to society too.
KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT UUD 1945 Untung Dwi Hananto
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3134.373 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.187-195

Abstract

Abstract President has the power to grant an application for a gratie. That application must met with The Supreme Court recommendation. The Presidential Decision can be in the formation of giving or deniying gratie.The term for granting or rejecting  gratie must be in the length of three months since The Supreme Court recommendation. The granting of gratie and amnesty are executive power, not yudicative power. It is executed outside the judicial process. This power is to execute prior or before the judicial process not to eliminated the judicial process. Keywords : Gratie and Amnesti Abstrak Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung Pemberian grasi dan amnesti adalah kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan yustisial.  Kekuasaan tersebut dilaksanakan di luar proses yustisial. Kekuasaan ini dilaksanakan sesudah atau sebelum proses yustisial, bukan meniadakan proses yustisial. Kata Kunci : Grasi dan Amnesti
KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) BERDASARKAN KEADILAN YANG MENDUKUNG IKLIM INVESTASI INDONESIA Nabitatus Sa'adah
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.417 KB) | DOI: 10.14710/mmh.46.2.2017.182-189

Abstract

Kebijakan tax amnesty saat ini diragukan kemampuannya untuk mampu memberi peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara serta meningkatkan investasi di Indonesia. Kebijakan tax amnesty dianggap tidak memberi keadilan terhadap wajib pajak patuh. Hal yang perlu dikaji bagaimana kebijkan tax amnesty dikaitkan dengan asas keadilan? dan bagaimana model pengampunan pajak yang berkeadilan serta mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal reseach.Kebijakan tax amnesty harus dipandang dari asas manfaat, yaitu peningkatan penerimaan negara. Upaya memberi keadilan, wajib pajak yang telah diampuni, harus membayar uang tebusan, serta harus ada komitmen penegakan hukum yang tegas. Peningkatan iklim investasi di Indonesia perlu didukung adanya kemudahan birokrasi perijinan, iklim politik yang kondusif, terjaminnya kerahasiaan dan kepastian hukum.
TANGGUNG JAWAB PT ANGKASA PURA I DALAM PENGELOLAAN BANDARA EL TARI KUPANG DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Des Djada Koro Dhey Wego Tadeus Saryono Yohanes
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.37 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.4.2014.505-513

Abstract

The aspect of this research are 1. Responsibility in managing the International Airport of El Tari Kupang 2), ) The role NTT Province in managing the the international airport of El Tari in  Local Autonomy  Perspective 3). Economic aspec doing by PT Angkasa Pura I in manajing The International Airportt of El Tari Kupang. The result of this research shows that 1). PT Angkasa Pura I has responsible in manajing the international airport of El Tari Kupang. 2) The role NTT Province  in managing the the international airport of El Tari more specially for the out  of the airport  area. His  task for doing about  take of and landing the aircraft area because this area is very dangeruos for the airplane in taking and landing to airport. 3). PT Angkasa Pura I has another economic activity in the air port eg. in waiting room, in parking area such as restorant activity, trolly borrowing. Another activity such as cargo, parking of the air line and packeging. Keywords: Responsibility, Autonomy Perspectives,  Dengerous good Aspek-aspek penelitian adalah 1). Tanggung jawab PT. Angkasa Pura II dalam pengelolaan Bandar Udara El Tari  Kupang, 2). Kedudukan Provinsi NTT sebagai daerah otonom berkaitan dengan pengelolaan  Bandar Udara El Tari  Kupang. 3). Aspek ekonomi sebagai usaha penunjang  di lingkungan Bandara El Tari Kupang menurut standar  ICAO.Hasil penelitian menemukan 1). PT Angkasa Pura I  dalam mengelola Bandara El Tari  telah sesuai dengan standar ICAO. Semua unsur menejamen PT Angkasa Pura I, berpatisipasi aktif dalam mengidentifikasi, mengurangi dan menghilangkan hazard, sesuai dengan kebijakan dan keselamatan yang telah ada. 2). Peran Pemerintah Provinsi NTT  tidak menampakkan wujud yang nyata tetapi hanya berperan terhadap hal-hal yang berada di luar area bandara namun memiliki sifat penting misalnya menjaga kawasan lingkungan kerja bandar udara yang dipergunakan untuk kepentingan kegiatan operasi penerbangan maupun penyelenggaraan bandar udara. 3). PT Angkasa Pura I memiliki usaha sampingan baik dalam area bandara (ruang tunggu) maupun di luar pagar bandara misalnya restoran, kantin dan perparkiran.   Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perspektif Otonomi Daerah, Barang Berbahaya.
PENTINGNYA REVISI PENGATURAN PERJANJIAN KERJA DI INDONESIA Romi Romi
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3799.803 KB) | DOI: 10.14710/mmh.40.3.2011.349-358

Abstract

The regulation of contract of employment system has produced some problems both in the sector labor and enterpreneur.lmplementation of this regulation is contrary with state philosophy and our consUtution.lt also has high potency to affect implementation of another rules which conduct related to Labor Social Guarantee. The problem is whether the regulation of contract employment system has the legal cerlainty, then how that regulation should be applied in the future. This research is based on normative approach and be analyzed on qualitative line. This research conclude that the regulations of contract employment system has not obtained the legal cerlainty yet. It opposed with Pancasila and Constitution. It also has affect the implementation of another rules related to labor social guarantee. That regulation,thus,has to be terminated due to opposed with Pancasila and Constitution
SUAP MENYUAP DAN MAFIA PERADILAN DI INDONESIA : TELAAH KRIMINOLOGIS Muhammad Mustofa
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1912.895 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.1-5

Abstract

Abstract This article addresses the bribery case that involved high ranking of Indonesian Officials of various branch in Indonesian Political System. A Judge of Supreme Court, a Member of Parliament, an Attorney, and Police Officers may involve in the conspiracy that breached the system. The high rank of bribery maight be present when tehere is lack of control and supervision in beaurocracy because beaurocracry is monopoly type of services function by govermental organisation. Keywords : bribery, supervision in beaurocracy Abstrak Artikel ini membahas kasus-kasus suap menyuap yang melibatkan para petinggi dalam Sistem Politik Indonesia. Ia dapat melibatkan seorang Hakim Agung, Anggota DPR, Jaksa dan Polisi. Suap-menyuap tingkat tinggi dapat terjadi apabila terdapat kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan birokrasi, karena birokrasi pada dasarnya adalah fungsi pelayanan pemerintahan yang bersifat monopolistik. Kata Kunci : suap-menyuap, pengawasan birokrasi
TERTIB JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA Bayu Dwi Anggono
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.028 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.1.2018.1-9

Abstract

Terdapat 2 tertib peraturan perundang-undangan yaitu tertib dasar peraturan perundangundangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Praktik sistem perundangundangan Indonesia pasca diberlakukannya UU 12/2011 menunjukkan permasalahan pada tertib dasar perundang-undangan yaitu kurang terkontrolnya jenis peraturan yang dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan, tidak semua jenis peraturan perundang-undangan jelas letaknya dalam hierarki dan terlalu luasnya materi muatan serta kesamaan materi muatan antar peraturan perundang-undangan. Upaya mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan mengeluarkan jenis peraturan lembaga yang tidak berkategori sebagai peraturan perundang-undangan, meletakkan setiap jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki, dan pengetatan suatu materi muatan yang dapat diatur dengan peraturan perundangundangan, serta melakukan pembedaan secara jelas materi muatan tiap jenis peraturan perundang-undangan.
REKONSILIASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF HUKUM AGAMA Suparmin Suparmin
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4704.906 KB) | DOI: 10.14710/mmh.44.2.2015.169-177

Abstract

Reconciliation , " Ham Serious Violation " is one form of " political crime " , in which between the perpetrator and the victim there is a relationship of power , the perpetrator was a " ruler " while the victim is " people" . Settlement will not be finished , as long as the structure and power systems perpetuate oppression and arbitrary action . According to Galtung , ' violence is also referred to as structural violence ' , which is unlawful . God's Word , the placement of man as caliph in the earth is Allah 's mandate was responsible for creating consensus for peace , tranquility , order and welfare of the nation and stateRekonsiliasi, “Pelanggaran Ham Berat” adalah salah satu bentuk “Kejahatan Politik”, dimana antara pelaku dan korban ada hubungan kekuasaan, yaitu pelaku adalah “penguasa” sedangkan korban adalah “rakyatnya”. Penyelesaian tidak akan selesai, selama struktur dan sistem kekuasaan melanggengkan penindasan dan tindakan sewenang-wenang.  Menurut Galtung, ‘kekerasan yang terjadi juga disebut sebagai kekerasan struktural’, yang melanggar hukum. Firman Allah, penempatan manusia sebagai khalifah dimuka bumi adalah amanat Allah untuk bertanggung jawab menciptakan musyawarah untuk mewujudkan perdamaian, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan hidup dalam berbangsa dan bernegara

Page 1 of 68 | Total Record : 673


Filter by Year

2010 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue