cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
LPM Gema Keadilan
Contact Email
redaksi.jurnal.gk@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Gema Keadilan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 08520011     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh LPM Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan" : 6 Documents clear
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme Andi Kurniawan
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.18570

Abstract

Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir. Dalam hal ini rehabilitasi wajib dilakukan dilakukan untuk pembinaan narapidana terorisme, sedangkan reintegrasi sosial juga dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan untuk narapidana terorisme di penjara belum dilaksanakan secara optimal. Hal itu bisa dilihat dari pembentukan jaringan teroris yang dilakukan di penjara. Mantan narapidana juga kembali ke terorisme setelah dibebaskan dari penjara. Faktor pendorong perkembangan napi teroris adalah karena terorisme adalah kejahatan yang harus ditanggulangi. Hal ini mengapa pembinaan ini perlu dilakukan karena narapidana terorisme memiliki ideologi yang salah tentang syariat islam. Bimbingan juga merupakan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Pemasyarakatan Narapidana dan visi dan misi lembaga. Upaya pembinaan merupakan salah satu gerakan perlindungan masyarakat. Pembinaan adalah faktor pembatas dalam hal struktur hukum dan budaya hukum. Staf penjara tidak memiliki kemampuan untuk Islam, kurangnya kesadaran petugas, tidak ada format pembinaan untuk narapidana terorisme, pandangan bahwa pembinaan untuk narapidana terorisme semakin ketat dan kurangnya staf khusus dalam membina narapidana terorisme. Budaya hukum termasuk budaya narapidana terorisme hukum tidak menyesali tindakannya dan budaya hukum masyarakat menolak narapidana terorisme.
Analisis Keabsahan Pengawasan Ketenagakerjaan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dalam Pemenuhan Hak Pekerja Disabilitas dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia Ananda Alfikro
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20250

Abstract

Kondisi yang tidak sempurna menimbulkan keterbatasan dan hambatan bagi orang-orang dengan disabilitas untuk hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Perbedaan cara antara orang dengan disabilitas dan non-disabilitas dalam melakukan aktivitas yang tidak didukung oleh lingkungan yang inklusif memengaruhi kinerja orang-orang dengan disabilitas. Pada akhirnya, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya partisipasi dari orang-orang dengan disabilitas dalam dunia kerja. Meski demikian, realisasi hak-hak kerja individu belum 36 sepenuhnya terdistribusi di Indonesia. Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SARKERNAS) 2011 menemukan bahwa lebih dari 7 juta orang dengan disabilitas di Indonesia tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada kenyataannya, meskipun telah dilindungi oleh hukum, hak-hak kerja orang dengan disabilitas masih dipertanyakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, yakni studi dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepenulisan, penelitian, pencatatan, dan analisis bahan penelitian.
Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia Andi Sri Rezky Wulandari; Habiba Habiba; Andi Rahmah
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20070

Abstract

Penelitian komprehensif ini mengkaji dinamika kebijakan perizinan usaha danadopsi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai solusi berbasis risikodalam pelayanan publik. Penelitian ini menilai aspek hukum dari kebijakanperizinan usaha, khususnya yang berfokus pada OSS demi nantinya dipenelitianyang lain akan mampu mengevaluasi dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitaspelayanan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, penelitian inimelakukan analisis hukum secara menyeluruh terhadap undang-undang, peraturandan preseden yudisial yang relevan yang menekankan pada pentingnya sistemOSS dalam menyederhanakan prosedur perizinan dan mengurangi bebanadministrasi. Melalui pendekatan berbasis risiko, OSS mendorong transparansi,akuntabilitas dan keadilan serta meningkatkan kepastian hukum yang turutmeminimalisir risiko korupsi aparatur negara yang berwenang. Studi ini jugamengidentifikasi banyak tantangan seperti masalah privasi data, keamanan darikejahatan cyber serta potensi konflik dalam proses pengambilan keputusan yangakan penanganan ini akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem OSStersebut. Penelitian ini nantinya berkontribusi bagi studi hukum dan administrasipublik yang memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakandan sistem OSS. Kebijakan OSS mendorong juga tata kelola pemerintahan yangbaik, memfasislitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Analisis Yuridis dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Layanan dan Pengobatan Kesehatan Tradisional Hasliani Hasliani; Andi Sri Rezky Wulandari
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20071

Abstract

Terbuktinya manfaat dan keamanan layanan kesehatan tradisional sebagai terapi alternatif pengganti terhadap pemecahan terhadap berbagai persoalan kesehatan di masyarakat. Kemajuan dari layanan kesehatan tradisional yang diikuti dengan penerimaan masyarakat makin menegaskan pentingnya pemerintah untuk segera meningkatkan serta melakukan kontrol secara intensif pelayanan pengobatan tradisional yang peningkatan dan pengontrolan tersebut menjadi wujud perlindungan kepada masyarakat pengguna layanan pengobatan tradisional. Lewat UU RI No. 36 Tahun 2009 yang didukung Kepmenkes RI Nomor 1076/Menkes/SK/VIII/2003, pemerintah mewujudkan kewajiban dilakukannya pemeriksaan pada setiap layanan pengobatan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis secara preskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitiannya, terdapat pengaturan hukum terkait perlindungan hukum bagi pasien layanan dan pengobatan kesehatan tradisional, yaitu lewat Pasal 59, 60, 61 UU RI No. 36 Tahun 2009 dan Kepmenkes RI Nomor 10761/Menkes/SK/VIII/2003 yang pada dasarnya dirumuskan bahwa bila syarat dan standar suatu layanan dan pengobatan kesehatan tradisional telah terpenuhi, maka juga akan memenuhi perlindungan hukum bagi pasiennya.
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme Andi Kurniawan
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20072

Abstract

Tinjauan terhadap Kebijakan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia Nurul Kimalatul Khoiriyah
Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2023.20305

Abstract

Pemilihan umum yakni kontestasi terbesar dalam skala nasional yang dilaksanakan lima tahun sekali. Beberapa fakta d temukan bahwa regulasi khusus pemilihan umum dianggap tidak adil. Salah satunya adalah aturan tingkatan yang diterima menominasikan presiden. Konstitusi mengatur bahwasannya partai politik mampu menominasikan presiden dan wakil presiden apabila mereka mempunyai 20% kursi di DPR maupun 25% suara nasional. Peraturan tersebut dianggap tidak relevan apabila dilaksanakan dalam konteks pemilu serentak, karena yang menjadi acuan suara adalah pemilu yang dilaksanakan empat tahun yang lalu. Presidential Threshold beberapakali diajukan oleh para praktisi untuk dilakukan hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi tidak menerima petisi yang diajukan. Mahkamah Konstitusi menganggap Presidential Threshold sebagai salah satu cara untuk memperbaiki system presidensial yang ada di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan Vol 10, No 2 (2023): Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Gema Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Gema Keadilan Vol 8, No 3 (2021): Gema Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Gema Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Gema Keadilan Vol 7, No 3 (2020): Gema Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Gema Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Gema Keadilan Vol 2, No 1 (2015): Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan More Issue