cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 501 Documents
IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH Niswa, Erin; ALW, lita Tyesta; Prananingtyas, Paramita
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.925 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26969

Abstract

ABSTRAK MUSYAWARAH GANTI KERUGIAN SEBUAH “KEMUNDURAN” (Studi Perbandingan Antara Ketentuan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dengan Pepres Nomor 71 Tahun 2012) Rahman, Amaliya
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5691

Abstract

Pada tahun 2012, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 sebagai pelaksanannya. Regulasi baru ini merupakan aturan baru yang menggantikan regulasi pengadaan tanah yang lama yaitu Perpes Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006. Walaupun dalam Ketentuan Peralihan Perpres Nomor 71 Tahun 2012, regulasi lama masih dapat berlaku hingga 31 Desember 2014 terhadap proses pengadaan tanah yang sedang berjalan. Dalam pengaturan pemberian ganti kerugian sebagai kompensasi dalam pengadaan tanah, dilakukan melalui tahapan musyawarah. Baik regulasi lama maupun regulasi baru mengatur mengenai tahapan musyawarah dalam pemberian ganti kerugian. Hanya saja, dalam regulasi baru, musyawarah ganti kerugian hanya dilakukan untuk menetapkan bentuk ganti rugi saja. Sedangkan dalam regulasi terdahulu, pemberian ganti rugi dilakukan melalui tahapan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besaran ganti kerugian. Dapat dikatakan pengaturan musyawarah ganti kerugian dalam regulasi baru ini adalah sebuah kemunduran dari regulasi pengadaan tanah terdahulu, karena tidak dilibatkannya masyarakat dalam menentukan besaran ganti kerugian. Sementara besaran ganti kerugianlah yang menjadi hal penting bagi masyarakat dalam pengadaan tanah, karena ganti kerugian akan digunakan masyarakat untuk melanjutkan kehidupannya setelah tanahnya dilepaskan kepada negara untuk pembangunan.
PERTANGGUNGJAWABAN PEGADAIAN SYARIAH (MURTAHIN) DALAM HAL OBJEK GADAI (MARHUN) HILANG ATAU RUSAK DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR : 25/DSN-MUI/III/2002 HIDAYATI, ETY
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5891

Abstract

Tujuan Perum Pegadaian adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yaitu KUHPerdata dan Pandhuis Reglement Stb.1982 Nomor.81 tentang Aturan Dasar Pegadaian (ADP) (Das Sollen). Dalam perkembangannya, Perum Pegadaian mengeluarkan berbagai pinjaman selain gadai biasa yakni antara lain Pegadaian Syariah (Das Sein). Problem yang diangkat dalam Tesis ini adalah  Mekanisme dan dasar pertanggungjawaban Pegadaian Syariah (Murtahin) apabila objek gadai (Marhun) hilang atau rusak yang tidak diperjanjikan dihubungkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah untuk menjaga Objek Gadai dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperolah gambaran lengkap tentang  mekanisme dan dasar  pertanggungjawaban Pegadaian Syariah dalam hal mahrun rusak  atau hilang. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative, dengan menitik beratkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang hasilnya di analisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan Pegadaian Syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya terhadap barang gadai/marhun yang rusak atau hilang. Pertanggungjawaban tentu dilakukan dan dibedakan berdasarkan jenis barang jaminan, kemudian besarnya gantirugi, tatacara klaim atas gantirugi, dimana kesemua hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa lebih dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Antisipasi yang  dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah selain dari tempat penyimpanan juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang gadai/marhun, dimana asurani ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syariah dan asuransi. Saran dari penelitian ini adalah harus adanya kesamaan persepsi/pandangan antara pihak Pegadaian Syariah dan Nasabah (Murtahin) tentang besarnya penggantian uang atas barang gadai (marhun) yang rusak atau hilang. Selain itu diusahakan agar ada kerjasama dengan pihak perusahaan asuransi syariah dalam  memberikan perlindungan terhadap barang gadai yang rusak / hilang agar pihak nasabah memperoleh perlindungan hukum atas barang yang digadaikannya.
MENDAPAT BAYARAN DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) Kirti, Harin Nadindra
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.805 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23126

Abstract

AbstractRemuneration is the most vulnerable and the most important in the relationship between labor and employers also have differences and even frequent conflicts, especially if it is associated with the perception or interpretation that is not the same on the interests of each party that basically does have differences, so that study of the legal protection of the labor mendapatk paid below the regional minimum wage needs to be analyzed properly in order to achieve the welfare of workers. Issues examined in this research is how the legal protection for workers who are not in wages in accordance with the provisions of the minimum wage cities / districts in the city, as well as how the dispute resolution to resume the work force of less than 10 people, who do not earn the minimum wage. The method used in this research is the empirical juridical approach. The results of this study finally provides an answer that the legal protection for workers who are not in wages in accordance with the provisions of the minimum wage city / county in the city of Semarang is to make a complaint to the All Indonesian Workers Union (SPSI) Semarang to be pursued advocacy and admonition to the employer the conflict in order to realize the protection and welfare of workers, related to the settlement of disputes to the CV workforce of less than 10 people who do not get the minimum wage is that it can be done by utilizing a system of Pancasila Industrial Relations with the aim to advise the order to resolve the issue amicably and consensus by Entrepreneur with workers so that outcomes could satisfy both sides.   AbstrakPengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha yang sering kali menimbulkan konflik. Hal ini membuat kajian tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang  dibayar dibawah ketentuan upah minimum regional perlu dianalisis dengan baik, demi terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga kerja. Masalah dalam  penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak di upah sesuai dengan ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dibayar di bawah ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang adalah dengan melakukan pengaduan kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Semarang untuk diupayakan advokasi hingga peneguran kepada pihak pengusaha yang terlibat konflik, terkait penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR adalah dengan memanfaatkan Sistem Hubungan Industrial Pancasila dengan tujuan untuk menyarankan kepada para pihak, baik pengusaha maupun tenaga kerja, agar menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat sehingga hasil yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak.   
ASPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN POTENSI 12 DESTINASI WISATA PESISIR DI JAKARTA UTARA Mahatmi, Dini
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5682

Abstract

Upaya pengembangan dan penciptaan nilai tambah secara berkelanjutan bagi berbagai potensi kepariwisataan  diperlukan perlindungan hukum atas berbagai karya, baik untuk yang telah ada maupun yang akan dihasilkan nantinya. Berkaitan dengan ini Pemerintah Kota Jakarta Utara bermaksud memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sehingga dapat menjaga orisinalitas, serta menghindari  pemalsuan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah melakukan audit atas potensi perlindungan hukum bagi berbagai atribut produk yang ada dapat diidentifikasi, berbagai atribut produk yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan HKI. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder), dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer). Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dengan keragaman yang ada, jenis atribut produk yang memerlukan perlindungan tersebut dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu : (1) obyek perlindungan yang bersifat umum, dapat diimplementasikan pada 12 Destinasi Wisata, dan (2) obyek perlidungan yang bersifat spesifik berkaitan dengan identitas masing-masing destinasi. Hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut bila proses perlindungan tersebut dilakukan adalah, bahwa kepemilikan atau penguasaan pelaksanaan pengelolaan atas masing-masing destinasi dilakukan oleh berbagai pihak, baik yang dikuasai atau dikelola oleh badan hukum maupun oleh masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM LISENSI HAK CIPTA BUKU DI CV. ANEKA ILMU SEMARANG -, Albani, S.H.
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5882

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pencipta atau penerbit sudah selayaknya mendapat perhatian serius mangingat arti pentingnya buku guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit (Das Sollen). Perjanjian Iisensi yang didaftarkan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Permasalahan eksternal yang sering terjadi yaitu penerjemahan tidak meminta izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta asli, tidak dituliskannya nama Pemegang Hak Cipta asli dalam buku terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit (Das Sein). Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pemberian lisensi terhadap hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang? Bagaimana hak dan kewajiban para pihak mengenai lisesnsi hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran lisensi hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis maksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini berpedoman  kepada peraturan perundang undangan yang berlaku (hukum  positif) yang relevan dengan masalah yang diteliti.  Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Objek penelitian ini adalah di Penerbit CV. Aneka Ilmu Semarang. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena di penerbit ini menerbitkan naskah buku yang ditulis oleh penulis penulis memakai cara atau model analisa yang disebut analisa data mengalir berupa peraturan-peraturan, perundang undangan yang berlaku Implementasi pemberian lisensi terhadap hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang yaitu melalui bentuk kesepakatan antara pengarang dengan penerbit dalam melakukan kerjasama penerbitan buku dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak Hak dan kewajiban para pihak mengenai lisesnsi hak cipta buku di CV. Aneka Ilmu Semarang untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak moral dan hak-hak ekonomi pencipta buku maka dalam Penerbitan suatu buku untuk melindungi hak cipta dari siapapun atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis terlebih dahulu Perlindungan hukum terhadap pencipta atau penerbit sudah selayaknya mendapat perhatian serius mangingat arti pentingnya buku guna kemajuan dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta maupun penerbit . Saran dari penelitian ini adalah, bagi pemerintah sebaiknya mulai melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta agar penerbit dapat terlindungi hak-hak nya sebagai bentuk tindakan represif dari pemerintah.
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN RENCANA PERDAMAIAN DEBITOR OLEH KREDITOR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Rahmadiyanti, Rindy Ayu
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.125 KB) | DOI: 10.14710/nts.v8i2.10266

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proposal rencana perdamaian Debitor pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak oleh kreditor dan akibat hukum bagi Debitor pada proposal perdamaian yang ditolak oleh Kreditor. Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dikelola secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 1.Proposal rencana perdamaian pada proses PKPU ditolak oleh para Kreditor yaitu sebagai berikut: -Tawaran pembayaran yang berbentuk restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi perusahaan tidak dapat meyakinkan para Kreditor; -             Proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tersebut ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Konkuren yang hadir mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan dan ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) Kreditor Separatis yang hadir dan mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan berdasarkan hasil voting yang hadir pada Rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas pada masa PKPU Sementara. 2.        Akibat hukum bagi Debitor pada proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh Kreditor yaitu Debitor langsung dijatuhi putusan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, serta harta Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi, oleh karena itu terjadi pelimpahan kewenangan pengurusan harta dari Debitor kepada Kurator untuk membereskan harta pailit Debitor yang ditujukan untuk pembayaran piutang-piutang para Kreditor. Putusan tersebut bersifat final and binding dan tidak dapat diajukan upaya hukum.   Kata Kunci : Mekanisme, Penolakan Rencana Perdamaian, Kreditor, Debitor PKPU.
SENGKETA HAK GARAP DAN PENGUASAAN TANAH DI KALICARI SEMARANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013) Mega Dewanti, Pinanti; Sukirno, Sukirno
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.338 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23775

Abstract

 A dispute between the Plaintiff and the Government of Semarang City on the issuance of the Decree of Mayor of Semarang, Number: 143/285/2002 on Determination of Land of Former Bengkok and Building of Asset of Kelurahan Being Semarang City Government's Asset. The problems that arise in this writing is how the legitimacy of the release of land rights and compensation claim based on the Supreme Court Decision Number 153 PK / TUN / 2013 whether has provided legal certainty for the owner. The conclusion of this legal writing, that the Panel of Judges is negligent in observing the validity of arable land in deciding cases that give the decision of the cancellation of the Decree of Mayor of Semarang Number 143/285/2002 dated September 12, 2002, concerning Determination of Land of Bengkok and Building of Asset of Village to Government's Asset Semarang City because Ny. Murdyaningsih has not been able to prove the origin of the land that became the case according to the prevailing laws and regulations. Keywords: Land Dispute, Right to Develop Land and Mastery Land. Abstrak Sengketa antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Semarang atas di terbitkannya Surat Keputusan Walikota Semarang, Nomor: 143/285/2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan pelepasan hak dan ganti kerugian tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 PK/TUN/2013 apakah telah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim lalai dalam mencermati mengenai keabsahan tanah garapan dalam memutus perkara yang memberi putusan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 143/285/2002 tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang karena Ny. Murdyaningsih belum dapat membuktikan asal-usul tanah yang menjadi perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Garap dan Penguasaan.
KEABSAHAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK Suwignyo, Hadi
Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.995 KB) | DOI: 10.14710/nts.v1i1.1126

Abstract

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta notaris harus ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan hukum yang hampir tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris. Dalam menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian, cara dan bentuk tanda tangan dalam suatu akta otentik, belum ada ketentuan yang mengaturnya dengan tegas, sehingga sering timbul penafsiran dan pertentangan mengenai hal tersebut, terutama dalam hal pembubuhan cap ibu jari (cap jempol) dari para penghadap. Apakah cap jempol dapat menggantikan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik dan apakah pembubuhan cap jempol mempunyai akibat hukum dalam pembuatan suatu akta otentik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembubuhan cap jempol tidak memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan dalam pembuatan akta otentik oleh karena apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya hal tersebut harus dijelaskan dalam akta, sehingga tidak diperlukan lagi pembubuhan cap jempol/ibu jari. Namun dalam prakteknya cap jempol tetap dibubuhkan dalam pembuatan akta otentik sebagai pengganti tanda tangan berdasarkan kebiasaan dalam praktek notaris dan ada atau tidaknya pembubuhan cap jempol tidak akan membawa akibat hukum yang berbeda, dalam arti akta notaris tersebut tetap merupakan akta otentik sepanjang telah dijelaskan dalam penutup aktanya alasan dari penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangannya.Kata Kunci : Tanda Tangan, Cap JempolPermalink :http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1126
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER Atika, Amalia
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5705

Abstract

Hak cipta (copyright) merupakan salah satu unsur dari HKI (Intellectual Property Right) yang digunakan untuk melindungi karya karya dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Tesis yang berjudul “Perlindungan Pelanggaran Hak Cipta tentang Program komputer”. Tesis ini mengambil pokok permasalahan bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran program komputer terus meningkat, dengan menganalisa faktor apa saja pemicu terjadinya pelanggaran program komputer dan menganalisis upaya apa saja yang harus dilaksanakan demi tujuan perlindungan hukum terhadap program komputer. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yakni tipe penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Penelitian ini  memaparkan atau mengungkapkan Perlindungan Pelanggaran Hak Cipta tentang Program komputer. Hasill penelitian ini menyatakan bahwa Penggunaan Program Komputer orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau pemalsuan atau menyerupai program-program komputer hasil ciptaan orang lain, hal ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undangundang Hak Cipta mengatur jenis perbuatan serta ketentuan hukumannya, baik secara Perdata maupun secara Pidana sesuai undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Page 1 of 51 | Total Record : 501