cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 381 Documents
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT YANG OBYEK JAMINANNYA BUKAN ATAS NAMA DEBITUR Mahendra, Bagus Priyo
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.183 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23120

Abstract

Abstract In order to ensure that the debtor performs its obligations, usually in the credit agreement is bound by a guarantee of mortgages or fiducia guarantees to avoid non-fulfillment of the debtor's liability when wanprestasi. The principle of prudence and the maximum crediting limit are important. In practice, the violation occurs as happened to PT BPR "X" in Semarang where the security object is not on behalf of the debtor and there is no power of attorney from the Land Certificate holder to the debtor. Normative legal research methods. The results show that PT BPR "X" has violated prudential principles and 5C principles. This is evidenced by the existence of clauses in the agreement that enlarge the guarantee of the Certificate of Property to the land which is not on behalf of the debtor. The legal consequence is that the guarantee can not be sold or auctioned. The position of the creditor is very weak and ineffective when settled through the court.    Abstrak Untuk menjamin debitur menjalankan kewajibannya, biasanya dalam perjanjian kredit diikat sebuah jaminan hak tanggungan atau jaminan fiducia untuk menghindari tidak terpenuhinya kewajiban debitur bilamana wanprestasi.Prinsip kehatia-hatian dan batas maksimum pemberian kredit penting. Dalam praktik, pelanggaran terjadi sebagaimana yang terjadi pada PT BPR “X” di Semarang di mana obyek jaminan tidak atas nama debitur dan tidak ada surat kuasa dari pemilik Sertifikat Tanah kepada debitur. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan PT BPR “X” telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C. Hal itu terbukti dengan adanya klausula dalam perjanjian yang mencatumkan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bukan atas nama debitur. Akibat hukumnya adalah jaminan tersebut tidak bisa dijual atau dilelang.Posisi kreditur sangat lemah .dan tidak efektif bilamana diselesaikan melalui pengadilan.
IMPLIKASI HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING Pertiwi, Chintya Indah
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (868.376 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23122

Abstract

Abstract                Article 31 in Law no. 24 of 2009 requires the use of the Indonesian language in any agreement involving Indonesian and foreign parties in the contracts made. Judicial practice, there is a difference judge consideration related to the obligation of using the Indonesian language. The existence of these two different judgments creates legal uncertainty. The approach used in this research is normative juridical. The result of research that there is no definite understanding what is causa or cause in contract. The legal implications of contracts made in foreign languages are null and void. The existence of differences in the judgment of judges' considerations, causes legal uncertainty. Lawmakers should be more careful in formulating the Article and test its consequences. In addition, Law Number 24 Year 2009 needs to be revised, especially regarding sanctions if violated Article 31 Abstrak Pasal 31 dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dan pihak asing dalam kontrak yang dibuat. Praktik peradilan, terjadi perbedaan pertimbangan hakim terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Adanya dua putusan hakim yang berbeda ini menimbulkan ketidak pastian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian bahwa belum ada pengertian pasti apa itu causa atau sebab dalam kontrak. Implikasi hukum kontrak yang dibuat dalam bahasa asing adalah batal demi hukum Adanya perbedaan pertimbangan putusan hakim, menyebabkan adanya ketidak pastian hukum hukum.Pembuat undang-undang seharusnya lebih cermat dalam memformulasikan Pasal dan melakukan uji konsekuensi terhadapnya.Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 perlu direvisi khususnya mengenai sanksi jika dilanggarnya Pasal 31.
HAK PENSIUN JANDA KEDUA DARI SUAMI YANG BEKERJA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Sawitri, Dian woro
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.728 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23123

Abstract

AbstractState Civil Apparatus (ASN) according to Article 1 paragraph 1 of Law Number 5 Year 2014 on ASN is a profession for civil servants and government employees with employment agreements working in government agencies. In the case of a Civil Servant or the employee's pension recipient having more than one wife, the widow's pension shall be granted to the wife who was then the longest and uninterruptedly married. The purpose of this study is to know and analyze the legal efforts that can be done by a second widow if not get the right pension from husband who work as ASN. The approach method used in this research is the method of Juridical Normative Approach While Analysis in this Research is Descriptive analitif. The result of this research is the right of pension income to widow more than one person not listed in pension recipients that can be distributed to all legitimate wives and the division is 36% (divided equally) from minimum 75% minimum wage according to government regulation but must have the main proof of the legitimate marriage certificate is the marriage certificate / marriage certificate. The legal means that may be filed by the related party (the second widow of ASN) is through the provisions of the Marriage Act through the marriage herbat of the second widow and the related ASN who has passed away. AbstrakAparatur Sipil Negara (ASN) menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda kedua apabila tidak memperoleh hak pensiun dari suami yang bekerja sebagai ASN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif Sedangkan Analisa dalam Penelitian ini bersifat Deskriptif analitif. Hasil penelitian ini adalah Hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftardalam daftar penerima pensiun yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang sah dan pembagianya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gaji terendah menurut peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki bukti utama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/ surat nikah.Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak terkait (janda kedua dari ASN) adalah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu melalui itsbat nikah dari janda kedua dan ASN terkait yang telah meninggal dunia.
PEMBLOKIRAN BUKU TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMBELI BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Ibrahim, Filzah Azizah
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.362 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23124

Abstract

Abstract               Blocking of a book of certified land begins with a legal relationship between two or more parties involving the certificate as the object of the dispute. Losses experienced by one party in the process of buying and selling led to the application of blocking the book of land certificate to the office. The significance of this writing is to know and analyze the status of the Deed of Sale and Purchase Agreement in the process of blocking the land book by the buyer in the land office and the form of legal protection provided by the land office to the injured party due to buyer blocking based on the Deed of Sale and Purchase Agreement. The result of this research is the position of the sale and purchase binding agreement in the process of blocking the land book conducted by the buyer in the land office only as evidence of actual delivery and juridical delivery between the seller and buyer on the object of sale and purchase, not as an administrative requirement blocking at the land office. The Land Affairs Office provides legal protection by implementing the provisions of Article 125 and Article 126 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 by limiting the party who wishes to file a blocking request to the land office is a party with a strong legal basis to file the request for blocking in an effort defend that right so that it will not harm the other party. AbstrakPemblokiran buku tanah sertipikat diawali oleh suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melibatkan sertipikat sebagai obyek sengketa.Kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam proses jual beli memunculkan adanya permohonan pemblokiran buku tanah sertipikat ke kantor. Arti penting dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam proses pemblokiran buku tanah yang dilakukan pembeli pada kantor pertanahan dan  bentuk perlindungan hukum yang diberikan kantor pertanahan kepada pihak yang dirugikan karena pemblokiran oleh pembeli berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli dalam proses pemblokiran buku tanah yang dilakukan oleh pihak pembeli pada kantor pertanahan hanya sebagai alat bukti telah terjadinya penyerahan secara nyata dan penyerahan yuridis antara penjual dan pembeli atas objek jual beli, bukan sebagai persyaratan administratif permohonan pemblokiran pada kantor pertanahan. Kantor pertanahan memberikan perlindungan hukum dengan melaksanakan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan membatasi pihak yang ingin mengajukan permohonan blokir ke kantor pertanahan adalah pihak yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan blokir dalam upaya mempertahankan haknya tersebut sehingga tidak akan merugikan pihak lain.
KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL PENGEMBANGAN LAHAN PERUMAHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAPHAK PENGELOLAAN LAHAN Sawitri, Galuh
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (651.493 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23125

Abstract

Abstract The unity of PT Pradipta Ratnapratala as the owner of the asset with PT Citra Mitra Properti (Ciputra Group) as investor in the Land Development Cooperation Agreement gave birth to a new business entity entity by the parties named "Citra Pradipta KSO".. The formulation of issues that can be stated is the legal standing of the parties in the Cooperation of Cooperation Agreement / KSO of Land Development, how the implications of the legal status of the parties to the right of land management and whether efforts can be made to the rights and obligations of the parties in the operational cooperation agreement to be balanced and equivalent. The research used empirical juridical approach method with qualitative data analysis. The result of this research is the position of the parties in the Cooperation Agreement of Land Development Cooperation, namely PT Pradipta Ratnapratala as the holder of the land of cooperation / as the owner of the asset tends to passive, which then affects the loss of PT Pradipta Ratnapratala's right as the owner of the rightful owner or the right land of cooperation land, to be involved in the implementation process of housing project development. Efforts that can be made is to improve and / or add clauses in the agreement and include the owner of the asset in the operational activities of land development, although in practice the authority will be given with certain limitations.. Abstrak Bersatunya PT Pradipta Ratnapratala selaku pemilik asset dengan PT Citra Mitra Properti (Ciputra Grup) selaku investor dalam Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan melahirkan sebuah entitas pelaku usaha baru yang oleh para pihak diberi nama “Citra Pradipta KSO”.Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah kedudukan hukum para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasional/ KSO Pengembangan Lahan, bagaimana implikasi dari kedudukan hukum para pihak tersebut terhadap hak pengelolaan lahan serta apakah upaya yang dapat dilakukan agar hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama operasional menjadi seimbang dan setara. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan analisa data kualitatif.Hasil penelitian ini adalah kedudukan para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Pengembangan Lahan yaitu pihak PT Pradipta Ratnapratala selaku pemegang hak atas tanah lahan kerjasama/selaku pemilik asset cendrung pasif, yang kemudian berdampak pada hilangnya hak PT Pradipta Ratnapratala selaku pemilik asset atau pemegang hak yang sah terhadap tanah lahan kerjasama, untuk ikut terlibat pada proses pelaksanaan pembangunan proyek perumahan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki dan/atau menambahkan klausul-klausul dalam perjanjiandan mengikut sertakan pihak pemilik asset dalam kegiatan operasional pengembangan lahan, walaupun dalam pelaksanaannya kewenangan tersebut akan diberikan dengan batasan tertentu. 
MENDAPAT BAYARAN DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) Kirti, Harin Nadindra
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.805 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23126

Abstract

AbstractRemuneration is the most vulnerable and the most important in the relationship between labor and employers also have differences and even frequent conflicts, especially if it is associated with the perception or interpretation that is not the same on the interests of each party that basically does have differences, so that study of the legal protection of the labor mendapatk paid below the regional minimum wage needs to be analyzed properly in order to achieve the welfare of workers. Issues examined in this research is how the legal protection for workers who are not in wages in accordance with the provisions of the minimum wage cities / districts in the city, as well as how the dispute resolution to resume the work force of less than 10 people, who do not earn the minimum wage. The method used in this research is the empirical juridical approach. The results of this study finally provides an answer that the legal protection for workers who are not in wages in accordance with the provisions of the minimum wage city / county in the city of Semarang is to make a complaint to the All Indonesian Workers Union (SPSI) Semarang to be pursued advocacy and admonition to the employer the conflict in order to realize the protection and welfare of workers, related to the settlement of disputes to the CV workforce of less than 10 people who do not get the minimum wage is that it can be done by utilizing a system of Pancasila Industrial Relations with the aim to advise the order to resolve the issue amicably and consensus by Entrepreneur with workers so that outcomes could satisfy both sides.   AbstrakPengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha yang sering kali menimbulkan konflik. Hal ini membuat kajian tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang  dibayar dibawah ketentuan upah minimum regional perlu dianalisis dengan baik, demi terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga kerja. Masalah dalam  penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak di upah sesuai dengan ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dibayar di bawah ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang adalah dengan melakukan pengaduan kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Semarang untuk diupayakan advokasi hingga peneguran kepada pihak pengusaha yang terlibat konflik, terkait penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR adalah dengan memanfaatkan Sistem Hubungan Industrial Pancasila dengan tujuan untuk menyarankan kepada para pihak, baik pengusaha maupun tenaga kerja, agar menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat sehingga hasil yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak.   
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BPJS KESEHATAN DALAM PROSEDUR PEMBEDAHAN YANG BIAYA PENGOBATANNYA MELEBIHI TARIF INA CBGs Fitriyani, Kelda Ayu
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.829 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23127

Abstract

AbstractThere are still shortcomings in the implementation of BPJS Kesehatan in Indonesia. One of them is about the tariff system of INA CBGs. This system is a "package" payment system based on the illness of the patient. If patients are required to undergo surgical procedures that cost is not small. So how is the legal protection obtained by the patient if the cost incurred exceeds the established rates of INA CBGs. This study aims to determine and analyze the legal basis for determining patient rates on medical actions in hospitals by BPJS Kesehatan based on INA CBGs and how about the legal protection of BPJS Kesehatan patients in surgical procedures whose medical expenses exceed the tariff of INA CBGs. Approach method used in this research is  juridical empirical with descriptive research specification analysis. From the results of the study, regarding the cost of hospital treatment of patients surgical procedures that exceed the rate of INA CBGs, the excess costs will not be charged to patients BPJS Kesehatan but will still be borne by BPJS Health. This can happen because BPJS Kesehatan uses the principle of gotong royong by providing legal protection consistently based on the provisions of Article 4 of Law Number 8 Year 1999.  AbstrakDewasa ini masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Indonesia. Salah satunya mengenai sistem tarif INA CBGs. Sistem ini merupakan sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Terlebih lagi jika pasien diharuskan menjalani prosedur pembedahan yang biayanya tidak sedikit. Sehingga bagaimana pasien dapat memperoleh perlindungan hukum apabila biaya yang dikeluarkan melebihi tarif INA CBGs yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penentuan tarif pasien terhadap tindakan medis di Rumah sakit oleh BPJS Kesehatan berdasarkan INA CBGs serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam prosedur pembedahan yang biaya pengobatannya melebihi tarif INA CBGs. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal biaya perawatan rumah sakit pasien prosedur pembedahan yang melebihi tarif INA CBGs, kelebihan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada pasien BPJS Kesehatan melainkan akan tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan menggunakan prinsip gotong royong. BPJS Kesehatan memberikan perlindungan hukum dengan berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga BPJS Kesehatan menanggung semua biaya pengobatan yang dibutuhkan masyarakat tanpa dipungut biaya lagi selain iuran per bulan  
CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA Mandasari, Nila
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.722 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23128

Abstract

AbstractGrant Agreement in the modern era has been regarded as a normal thing, but most of the implementations found incorrect according to legislation. The method used in this research is juridical empirical, specification of this research is descriptive. Deed of grant can be canceled after the grant was not carried out as required, that is done by notary deed pursuant to Article 1682 joint 1683 of the Civil Code. Then if the donated goods are not the property of the grantor in violation of the provisions of Article 200 Compilation of Islamic law is an act which is done in the framework of the delivery of goods / items from the grantor to the grantee and the goods delivered are the properties of their own. Then, if the grantor proved to have died when the deed of grant was made contrary to the provisions of Article 1666 of the Civil Code clearly confirms that the grant is an agreement by who provides grants, at the time of his life, freely and irrevocably, handed some object for the purposes of the grant recipient to take advantage of it. Then grant that exceed 1/3 of his property contrary to the provisions of Article 210 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. As a result the consequences of legal defect for internal party and the third party of the cancellation of the deed of grant ownership of the property / land will be returned to the grantor / owner of the land. AbstrakPembuatan Perjanjian Hibah di era modern sudah dianggap sebagai hal yang lumrah, akan tetapi dalam implementasinya banyak pembuatan perjanjian hibah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pemberian hibah sebagai perjanjian sepihak terjadi cacat hukum jika hal tersebut tidak dengan akta Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1682 jo 1683 KUHPerdata. Apabila barang yang dihibahkan bukan barang milik pemberi hibah, melanggar ketentuan Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang/benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri. Kemudian apabila si pemberi hibah terbukti sudah meninggal dunia ketika akta hibah dibuat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian pengibahan yang melebihi 1/3 harta bendanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi dari akta hibah yang cacat hukum bagi pihak interrnal dan pihak ketiga adalah kepemilikan atas harta/tanah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah/pemilik tanah.  
WASIAT KEPADA AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Franciska, Paula
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.851 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23129

Abstract

AbstractCompilation of Islamic Law (KHI) and Civil Code acknowledge testament in its inheritance law. However, there are differences in arrangements regarding the testament in the KHI and Civil Code. The purpose of this study are to compare the regulations regarding the forms and limitations of the testament in the KHI and Civil Code and to analyze the implementation of the regulations regarding the shape and limitations testament on Decision Number 175 / PDT.G / 2012 / PA.BN and Decision Number 433 / PDT.G / 2011 / PN. JKT.PST. The research method used is socio-legal approach, with descriptive- analytical research specification.From the results of the research conducted it can be concluded that in the KHI, the testament can be made verbally or written and limit the testament can only be given a maximum of one-third of the inheritance or if the testamant is more than one-third then the approval of the heirs are needed. Whereas in the Civil Code, a testament must be in the form of a deed and require the assistance of a Notary in its manufacture and the testament shall not infringe the Legitieme Portie owned by the heirs.  AbstrakKompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama- sama mengakui adanya wasiat dalam hukum kewarisannya namun terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan tentang bentuk dan batasan wasiat dalam KHI dan KUHPerdata dan menganalisis penerapannya pada putusan Nomor : 175/PDT.G/2012/PA.BN dan putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa dalam KHI, wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sementara dalam KUHPerdata, wasiat harus berbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar Legitieme Portie yang dimiliki oleh ahli waris.  
AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN AKTA HIBAH WASIAT Pramurti, Rifzki Dhiah
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.759 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23131

Abstract

 Abstract The transfer of rights to a trademark is provided in Article 41 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016, in which case the right to a registered mark may be transferred or transferred because of a grant of a will, in which case after the transfer of title to the mark takes place, Submission. The transfer of rights to a mark by an authentic deed made by a Public Official or Notary has legal certainty with the anatomy of the deed in accordance with the provisions of Article 38 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. Insofar as the contents of the transfer agreement of the grant will not be denied by the parties, the deed shall have the perfect proof power to be used as evidence in the Court. The transfer of Right to Trademark to another person has the consequence that the recipient of the right of a mark shall be obligated to administer and finance the recording of the transfer of rights to the mark officially to the Directorate of Trademark, Directorate General of Intellectual Property, in the event of a transition through the grant, the original owner of the mark shall provide the original certificate Brands and power of attorney to regulate the application for the transfer of rights to the mark.   AbstrakPengalihan hak atas merek diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang dalam hal ini hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena hibah wasiat yang dalam hal ini setelah pengalihan hak atas merek terjadi, harus diikuti dengan penyerahan. Pengalihan hak atas merek dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum atau Notaris memiliki kepastian hukum dengan anatomi akta yang sesuai dengan sebagaimana diatur didalam pasal 38 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang tentang Jabatan Notaris. Sejauh isi perjanjian pengalihan hibah wasiat tersebut tidak dapat disangkal oleh para pihak, maka akta tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan. Peralihan Hak atas Merek kepada orang lain memiliki konsekuensi bahwa penerima hak merek wajib untuk mengurus dan membiayai pencatatan pengalihan hak atas merek secara resmi ke Direktorat Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dengan adanya peralihan melalui hibah wasiat tersebut, maka pemilik awal merek memberikan sertifikat asli merek dan surat kuasa utuk mengatur permohonan penyerahan hak atas merek.  

Page 1 of 39 | Total Record : 381