Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 5 Documents

Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2008)" : 5 Documents clear

PERANAN PERATURAN DAERAH DALAM MENDUKUNG IKLIM USAHA (STUD1 KASUS Dl KABUPATEN KUDUS) Mohammad Syahir
LAW REFORM Vol 3, No 2 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran Peraturan Daerah (PERDA) sebagai produk keputusan DPRD terhadap prospek usaha. Secara spesifik penelitian ini bertujuan ; menguji hubungan antara Perda dan prospek usaha; mengekplorasi kriteria-kriteria penting yang terkait dengan PERDA berdasar pendapat responden; dan untuk mengekplorasi dimensi-dimensi penting yang diharapkan oleh pengusaha terkait dengan prospek usaha.Dengan pendekatan legal research dan socio legal research, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan interview mendalam untuk memperoleh data. Kriteria yang digunakan untuk menentukan responden yang akan dipilih adalah bahwa responden yang bersangkutan merupakan pelaku usaha/usahawan yang tergabung dalam berbagai asosiasi seperti Kamar Dagang dan Isdustri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).Hasil penelitian mi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Perda dengan prospek bisnis. Terdapat lima faktor kunci yang menjadi kriteria penting kualitas Perda, yaitu prinsip transparansi dalam tujuan penetapan Perda; transparansi dalam hal tarif dan denda; tidak ada tumpang tindih antara satu Perda dengan Perda yang lain; Perda yang ramah dalam mendukung lingkungan usaha; dan Perda yang tepat sasaran dalam mendukung dinamika usaha. Penelitian mi juga menghasilkan berbagai dimensi penting tentang prospek usaha menurut pendapat responden.Kata Kunci: PERDA, prospek bisnis, dan kualitas PERDA.

PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI PROPINSI BENGKULU Herlita Eryke
LAW REFORM Vol 3, No 2 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ABSTRAKDi dalam proses penyelesaian perkara anak, kepentingan anak harusdiutamakan dan memperoleh perlindungan khusus. Segala aktivitas aparatpenegak hukum yang dilakukan dalam rangka peradilan anak harus didasarkandemi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Tujuan peradilan anak tidak dapatdilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang padadasarnya merupakan bagian integral dan kesejahteraan sosial. Proses peradilananak, mulai dari proses penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi danpenempatannya di dalam lembaga pemsyarakatan, harus mempertimbangkanlaporan penelitian kemasyarakatan (Penjelasan Pasal 56 UU No 3 Tahun 1997)’Jika tidak ada Litmas maka putusan batal demi hukum.Penelitian in bertujuan untuk mengetahui (a) ide dasar Laporan penelitiankemasyarakatan ;(b)subtansi Litmas memberikan informasi tentang latar belakangdilakukannya tindak pidana anak;(c) hubungan antara Litmas dengan jenis sanksiyang dijatuhkan Hakim pada anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukandengan pendekatan yuridias sosiologi. Data baik data sekunder maupun primerdikumpulkan dengan cara studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara denganresponden penelitian. Penentuan responden penelitian dilakukan dengan carapurposive. Data yang telah terkumpul dianalisa dengan kuantitatif dan kualitatif.Penelitian menghasilkan kesimpulan:(a) ide dasar adanya Litmasmerupakan suatu penaganan perkara anak yang lebih baik dan bersifatindividualisasi pidana dikarenakan sebelum anak di jatuhi hukuman terlebihdahulu diteliti mengenai latar belakang kondisi sosial ekonomi serta motifdilakukannya tindak pidana anak (b) subtansi Litmas dapat mengungkapkanmengenai latar belakang tindak pidana anak karena Litmas berisi tentang :Identitas; jati diri klien, jenis pelanggaran hukum, jati diri keluarga, DataLapangan: masalah pelanggaran hukum, latar belakang dan sebab anakmelakukan tindak pidana, sikap keluarga, sikap lingkungan sosial, dampak daripermasalahan hukum. Latar belakang dan sebab pelanggaran hukum: pandanganklien dan keluarga serta lingkungan, faktor pemberat, faktor peringan. Sarandengan memperhatikan: aspek lingkungan, indivdu, sosial, keluarga. (c)Hubungan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap penjatuhan sanksi pidanabagi anak akan memberikan petunjuk bagi Hakim tentang tindakan atau hukumanapa yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak, hubungan orang tua dengan anak,keadaan sosial ekonomi keluarga, hubungan keluarga dan anak terhadaplingkungan sekitar.Akan tetapi data tersebut tidak membawa dampak positif untukmemberikan putusan yang adil dan terbaik bagi anak, sanksi yang diberikanHakim hanya berupa sanksi pidana penjara, dan pidana bersyarat. Saranpenelitian ini adalah dalam perkara anak hendaknya ditunjang profersional aparatpenegak hukum yang memahami, mempunyai dedikasi tinggi serta berminatterhadap permasalahan anak penagganan perkara anak adalah demi kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik anak. Dan hendaknya Penjelasan mengenai apabilaputusan pengadilan yang tidak disertai dengan Litmas akan berakibat batal demihukum dijadikan Pasal bukan dipenjelasan Pasal demi Pasal agar dasar hukumnyalebih kuat.Kata kunci : anak nakal, tindak pidana anak, laporan penelitian kemasyarakatan

IMPLEMENTASI PRINSIP BAGI HASIL DAN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH M. Fatahullah
LAW REFORM Vol 3, No 2 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia,akan tetapi penerapan nilai nilai Islam secara Kaffah dan utuh dalam kehidupan seharihari belum dilaksanakan seutuhnya. Misalnya dalam lembaga keuangan perbankan,perbankan syariah di Indonesia baru muncul pada tahun 1992 ketika di sahkannyaUndang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Undang undang ini mulaimengakomodir perbankan syariah dengan nama perbankan bagi hasil, selanjutnya digantidengan Undang undang No. 10 Tahun 1998.Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana implementasi prinsip bagi hasildan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, implementasi prinsip bagi hasil dalamkegiatan pembiayaan di perbankan syariah Mataram dan apa yang menjadi kendalaoperasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil hasil tersebut.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dan non doktrinal atausocio legal yakni memandang hukum bukan saja teks dalam Undang undang akan tetapijuga melihat hukum berinteraksi dengan masyarakat.Salah satu prinsip usaha Perbankan Syariah adalah akad Bagi Hasil dan resikodimana bank dan nasabah membagi keuntungan berdasarkan rasio Bagi Hasil yangditentukan sebelumnya. Fungsi perbankan adalah sebagai lembaga perantara(intermediary institution) antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana, untukitu kegiatan utama Perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat danmenyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana diPerbankan Syariah Mataram dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah, beberapaproduknya seperti Giro BSM Dollar Singapura, Giro BSM, Giro BSM Valas, Giro BSMOURO, giro wadiah bank Muamalat dalam mata uang Rupiah maupun Valas, pribadimaupun perusahaan, tabungan umat junior, tabungan simpatik. Sedangkan mudharabahseperti: Tabungan Haji, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Qurban dan Tabungandengan Kartu SharE, deposito BSM, deposito BSM Valas dan Deposito Mudharabah.Sedangkan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan Bagi Hasil adalah dengan akadmudharabah dan musyarakah. Prinsip Bagi Hasil ini merupakan karakteristik utamadalam Perbankan Syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariahmasih rendah di bandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti Murabahah (jual beli),hal ini disebabkan antara lain karena tingginya resiko yang harus di tanggung oleh bankapabila terjadi kerugian yang di akibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian darinasabah sehingga bank akan sangat berhati hati dalam memberikan pembiayaan kepadanasabah. Kendala lainnya adalah Sumber daya Manusia yang kurang memadai,manajemen perbankan syariah, system informasi dan teknologi, sikap masyarakat yang masih memandang Bank Syariah sama dengan bank Konvensional dan tidak adanyastandar moral yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan.Kata kunci: Perbankan Syariah, Implementasi, Bagi Hasil, dan Risiko.

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MENYERAP ASPIRASI DAERAH ( STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH ) Ratna Herawati
LAW REFORM Vol 3, No 2 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ABSTRAKAdanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraanIndonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistemunikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme diIndonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakanrepresentasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung secara perorangan melaluipemilu dengan sistem distrik berwakil banyak. Sebagai alat untuk mengakomodasikepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan yang paling penting.Bagaimanakah pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahdalam proses penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, apakah kendala-kendala yangdihadapi anggota Dewan tersebut dan bagaimana upaya untuk meminimalisir kendalatersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan perananggota Dewan Pewakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam menyerap apirasi daerah sesuaidengan peraturan yang berlaku ataukah tidak.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untukmemberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang ditelitiserta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asalJawa Tengah dalam menyerap aspirasi daerah. Metode penelitian dalam tesis ini adalahyuridis empiris sehingga selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia jugamenggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang terkait dengan penelitianini serta kendala yang terjadi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yangmengatur Dewan Perwakilan Daerah.Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap,menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinyabelum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internaldan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerahberkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnyaberkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upayayang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif danadil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendalatersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahsedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi denganmasyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggotaDewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputimasyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk daatmewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, aspirasi daerahI. PENDAHULUAN

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Sri Wahyuni
LAW REFORM Vol 3, No 2 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

AbstrakRelatif kecilnya perhatian pada korban tindak pidana kejahatan sebagaimanadapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya merumuskan hakkorban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 c ayat (1) yang mengaturhak ganti kerugian bagi korban tindak pidana kejahatan yang bersifat keperdataan. Didalam KUHAP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam Pasal 98-101,yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada hakimmenjatuhkan putusannya yang berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas.Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah kedudukan dan peranankorban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ;Bagaimanakah kebijakan hukum pidana melalui tanggungjawab aparat Peradilan Pidanadalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalamsistem peradilan pidana di Indonesia; Bagaimanakah mengupayakan pemberianperlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilanpidana di masa datang.Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, Penelitianini merupakan jenis penelitian yang memadukan antara pendekatan normatif danpendekatan sosiologis. Artinya di samping mengkaji hukum dalam kontek teori jugamelihat langsung apa yang terjadi di masyarakatHasil Penelitian menunjukkan bahwa Hak atas perlindungan dan pemulihankepentingan hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang tertuang dalamUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan terumuskan pula secaramoral dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse ofPower, yang meliputi : jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, antaralain men cakup;hak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan; berhakmemperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya; memungkinkan untukmendapatkan ganti kerugian dengan tatacara formal (hukum) maupun secara non formal(dengan arbitrase, praktek-praktek kebiasaan atau hukum adat), yang cepat, jujur, murahdan dapat diterima, Namun dalam realitasnya korban tidak memperoleh apa-apa.Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana - Perlindungan Korban – Sistem Peradilan Pidana

Page 1 of 1 | Total Record : 5

Filter by Year

2008 2008

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA