DOKTRINA: JOURNAL OF LAW
Doktrina : Journal Of Law is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Budi Sastra]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (990.716 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2384
<![CDATA[Bantuan hukum merupakan keharusan yang wajib diwujudkan negara sebagai kehendak dari Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah kedudukan dan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan dan bukti perwujudan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu jenis yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan menelaah bahan hukum pustaka dan undang-undang. Hasil penelitian konsep negara hukum tidak ada perbedaan bagi masyarakat karena ketidakmampuannya secara ekonomi lalu seseorang harus kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Kehadiran dan pengaturan pemberian bantuan hukum yang telah ada bukan sekedar untuk meramaikan profesi hukum di tanah air, tetapi lebih dari itu salah satu langkah untuk mewujudkan keadilan khususnya bagi masarakat yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak ]]>
<![CDATA[Lubis, Aldi Subhan]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (760.557 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2252
<![CDATA[Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, salah satu fungsi tanah dipergunakan untuk bermukim dengan didirikannya rumah sebagai tempat tinggal. Tujuan penelitian adalah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan ganti rugi tanah milik masyarakat yang tidak memiliki alas hak terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peran jaksa penuntut umum dalam membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap bidang tanah yang tidak memiliki alas hak. Hasilnya adalah pengaturan hukum berada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pembayaran ganti rugi untuk pembangunan kereta api Bandara Soekarno Hatta Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) yaitu perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Jika terhadap masyarakat yang tidak memiliki alas hak, maka terhadap pihak yang dianggap dari yang memiliki itikad baik pembuktian penguasaan dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[Karakter Hukum Bangunan Gedung Sebagai Jaminan Utang ]]>
<![CDATA[fauzi, ahmad]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (879.728 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2347
<![CDATA[Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan merupakan jaminan hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suit) dan dapat diperalihkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka bangunan gedung yang dijadikan objek jaminan hutang oleh debitur, status bangunan gedung dalam pranata hukum positif yang berdimensi privat dan karakter pengikatan jaminannya serta lembaga jaminan apakah yang tepat untuk pembebanan bangunan gedung yang dijadikan sebagai jaminan utang. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jaminan atas hak kebendaan sangat kental dengan penggolongan benda yang dikenal dalam sistem hukum perdata terutama penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Karenanya juga dikenal adanya pembedaan jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak. Atas dasar pembedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak maka lembaga iamina yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah gadai dan fidusia, sedangkan jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap tanah lembaga jaminan itu berbentuk hak tanggungan.]]>
<![CDATA[Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak ]]>
<![CDATA[Dermawan, Ari]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (991.306 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2381
<![CDATA[Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan berperan andil dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder dengan meneliti langsung ke lapangan serta baik dari bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur berbagai regulasi perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten asahan. Penanganan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Sipahutar, Anjani]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (975.621 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2383
<![CDATA[Perilaku perkawinan siri masih sering terjadi masyarakat, sehingga harus diberikan perlindungan terhadap anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri. Tulisan ini akan membahas konsep hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil perkawinan siri serta bentuk perlindungan hukum terhadaphak anak dari hasil perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder, yaitu dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak, dimana pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Tanggung jawab orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan kedunia telah mempunyai hak dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Sitepu, Rajin]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (759.333 KB)
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.1997
<![CDATA[Hukum Pidana selama ini telah luput dari perhatian sehingga mendorong dibahasnya masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas menyangkut masalah perumusan pidana pokok mati-penjara-kurungan-denda dan pola perumusannya tunggal-alternatif-kumulatif-gabungan alternatif kumulatif dan minimum-maksimum dan mengenai asas keselarasan antara berat-ringannya pidana dengan berat-ringannya kejahatan atau pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan melakukan menganalisi hanya dari bahan pustaka saja. Hasil dan pembahasan diketahui bahwa pada dasarnya pidana pokok mati-penjara-kurungan-denda yang dirumuskan dalam hukum pidana itu telah selaras dan serasi dengan berat dan ringannya kejahatan atau pelanggarannya. Meskipun demikian, masih ada ditemukan dalam KUHP masalah pidana ringan, yakni pidana denda diancamkan sebagai pidana utama bagi tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat kejahatan. Selain itu, penerapan pidana denda yang besaran nilai denda yang dirumuskan saat sekarang ini sudah usang, sudah tidak sesuai, dan sudah tidak realistis untuk dijatuhkan.]]>
<![CDATA[Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan ]]>
<![CDATA[Budi Sastra Panjaitan]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2384
<![CDATA[Bantuan hukum merupakan keharusan yang wajib diwujudkan negara sebagai kehendak dari Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah kedudukan dan persamaan hak masyarakat dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan dan bukti perwujudan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai sarana untuk mencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu jenis yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan menelaah bahan hukum pustaka dan undang-undang. Hasil penelitian konsep negara hukum tidak ada perbedaan bagi masyarakat karena ketidakmampuannya secara ekonomi lalu seseorang harus kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Kehadiran dan pengaturan pemberian bantuan hukum yang telah ada bukan sekedar untuk meramaikan profesi hukum di tanah air, tetapi lebih dari itu salah satu langkah untuk mewujudkan keadilan khususnya bagi masarakat yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Masalah Perumusan Pidana dalam Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Rajin Sitepu]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.1997
<![CDATA[Hukum Pidana selama ini telah luput dari perhatian sehingga mendorong dibahasnya masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas menyangkut masalah perumusan pidana pokok mati-penjara-kurungan-denda dan pola perumusannya tunggal-alternatif-kumulatif-gabungan alternatif kumulatif dan minimum-maksimum dan mengenai asas keselarasan antara berat-ringannya pidana dengan berat-ringannya kejahatan atau pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan melakukan menganalisi hanya dari bahan pustaka saja. Hasil dan pembahasan diketahui bahwa pada dasarnya pidana pokok mati-penjara-kurungan-denda yang dirumuskan dalam hukum pidana itu telah selaras dan serasi dengan berat dan ringannya kejahatan atau pelanggarannya. Meskipun demikian, masih ada ditemukan dalam KUHP masalah pidana ringan, yakni pidana denda diancamkan sebagai pidana utama bagi tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat kejahatan. Selain itu, penerapan pidana denda yang besaran nilai denda yang dirumuskan saat sekarang ini sudah usang, sudah tidak sesuai, dan sudah tidak realistis untuk dijatuhkan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Anjani Sipahutar]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2383
<![CDATA[Perilaku perkawinan siri masih sering terjadi masyarakat, sehingga harus diberikan perlindungan terhadap anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri. Tulisan ini akan membahas konsep hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ditelantarkan dari hasil perkawinan siri serta bentuk perlindungan hukum terhadaphak anak dari hasil perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder, yaitu dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, hukum Islam ini sendiri mengajarkan tentang memberikan perlindungan terhadap anak, dimana pemerintah, masyarakat dan orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak Hak Asasi Manusia terhadap anak. Tanggung jawab orang tua diberi Allah SWT kedudukan yang paling terhormat terhadap anak-anaknya berupa tanggung jawab untuk memimpin, memberikan nafkah yang halal dan juga berkewajiban untuk mendidik. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menunaikan ataupun menjalankan kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan kedunia telah mempunyai hak dan ditetapkan dalam hukum negara dan hukum Islam, hak anak juga diatur agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan dan untuk memudahkan ketentuan atas kedudukan si anak tersebut.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak ]]>
<![CDATA[Aldi Subhan Lubis]]>
<![CDATA[ DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 2, No 1 (2019): Doktrina:Journal of Law April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2252
<![CDATA[Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, salah satu fungsi tanah dipergunakan untuk bermukim dengan didirikannya rumah sebagai tempat tinggal. Tujuan penelitian adalah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan ganti rugi tanah milik masyarakat yang tidak memiliki alas hak terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan peran jaksa penuntut umum dalam membantu pemerintah dalam memecahkan permasalahan pelaksanaan pembayaran ganti rugi terhadap bidang tanah yang tidak memiliki alas hak. Hasilnya adalah pengaturan hukum berada dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pembayaran ganti rugi untuk pembangunan kereta api Bandara Soekarno Hatta Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) yaitu perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Jika terhadap masyarakat yang tidak memiliki alas hak, maka terhadap pihak yang dianggap dari yang memiliki itikad baik pembuktian penguasaan dapat dilakukan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat.]]>
