Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
292 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi ]]>
<![CDATA[Yudi Sudiyatna]]>;
<![CDATA[Muhaimin Muhaimin]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.410
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi investor pada transaksi aset kripto (crypto asset) pada bursa berjangka komoditi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (Normative Legal Research), dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Konseptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa investor pada asat kripto (crypto asset) mendapatkan perlindungan hukum, baik itu secara hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi pada bursa berjangka komoditi. Pembangunan hukum ke depan dalam transaksi aset kripto (crypto asset) pada bursa berjangka komoditi memperhatikan situasi norma dan sosiologis investasi asset kripto di Indonesia saat ini, maka diperlukan adanya pembangunan hukum yang memperhatikan kebutuhan hukum untuk melindungi segenap warga negara serta stabilitas ekonomi. Untuk itu, dalam pembangunan hukum berdasarkan amanat Konstitusi UUD NRI 1945, mengarahkan pada pembangunan hukum berbasis nilai-nilai Pancasila serta pembangunan hukum dengan mengarahkan pembaharuan norma.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Abdul Atsar]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>;
<![CDATA[Hera Alvina Satriawan]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.422
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang dapat ditingkatkan hak ekonominya sebagai daerah basiss keparawisataan dan konsep hukum perlindungan dan pengelolaan Indikasi Geografis yang mendukung industri parawisata agar tercipta kemakmuran masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian ini yaitu yuridis emperis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknik analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Ternggara Barat. Hasil penelitian ini adalah bahwa Produk-produk Indikasi Geografis masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang mempunyai hak ekonomis dan dapat dimanfaatkan sebagai daerah basis keparawisataan untuk menarik wisatawan, yaitu Salah satu produk yang sangat potensial untuk di daftarkan indikasi geografis di Lombok Tengah adalah tembakau, kerajinan ketak, dan anyaman/ tali temali. Konsep hukum perlindungan Indikasi Geografis yang paling tepat untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Lombok Tengah telah memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, akan tetap dalam pelaksanaannya belum efektif, disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis dan manfaat dari adanya Pendaftaran IG sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai implikasi dari meningkatkan pertumbuhan sektor Industri Pariwisata.]]>
<![CDATA[Indikasi Geografis Sebagai Nilai Tambah Produk Kopi Menuju Pasar Domestik Dan Internasional ]]>
<![CDATA[Mohammad Ikbal Borman]]>;
<![CDATA[Marini Citra Dewi]]>;
<![CDATA[Adiguna Kharismawan]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.449
<![CDATA[Indonesia is a country blessed with abundant natural resources. This fosters a wide variety of biological resources, thus providing a wide range of potential natural wealth in the form of agricultural, plantation, cultivation, handicraft and forestry products characterized by each region’s geographical features. The potential for coffee products to be used as Geographical Indication product is very large because there are many variants of coffee from different regions in Central Sulawesi, each having its own unique characteristics. The problem is that at this time there has been no real step taken by the parties related to the application and registration of Geographical Indications. This research aims to see how the potential of Central Sulawesi coffee products to be registered as Geographical Indications and see how the role of local government in encouraging applications and registration of geographical indications. This paper focuses on two coffee producing areas, namely Sigi Biromaru Regency and Poso Regency. The data used are primary data in the form of field observations and direct interviews and secondary data in the form of literature studies and regulations on geographical indications, then processed and analyzed using qualitative methods. Data is presented in descriptive form and conclusions are drawn using deductive logic. The result of the research is that it is time for the Central Sulawesi Government to start mapping the potential of Geographical Indication products in Central Sulawesi, especially those that have the potential to give birth to Geographical Indications, to create local product competitiveness and regional competitiveness in national and international trade.]]>
<![CDATA[Sistem Gadai Hasil Dusun Dalam Perspektif Hukum Perjanjian ]]>
<![CDATA[Teng Berlianty]]>;
<![CDATA[Rory Jeff Akyuwen]]>;
<![CDATA[Michael Nussy]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.453
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan kekuatan hukum dari perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal (sociolegal research), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris. Penelitian ini dilakukan Negeri Laimu Maluku Tengah yang notabene mempraktikan perjanjian gadai hasil dusun antara pemberi gadai (pemilik dusun) dengan penerima gadai. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian gadai hasil dusun di Negeri Laimu Maluku Tengah, dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan antara pemberi gadai dan penerima gadai. Perjanjian lisan yang tercipta itu didasarkan pada rasa saling percaya diantara para pihak. Namun seringkali perjanjian lisan itu diingkari oleh pihak pemberi gadai (pemilik dusun) dengan kembali menggadaikan dusunnya kepada pihak lain padahal dusun tersebut sedang dalam masa gadai dengan pihak sebelumnya. Hal ini merupakan kelemahan perjanjian gadai hasil dusun yang dilakukan hanya secara lisan. Walaupun demikian, perjanjian gadai hasil dusun yang dilakukan secara lisan tersebut dalam aspek hukum perjanjian tetap dianggap sah karena memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya memiliki kekuatan hukum mengikat diantara kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat ]]>
<![CDATA[Durohim Amnan]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.461
<![CDATA[Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberhentikan Hakim Aswanto di tengah masa jabatan beberapa waktu yang lalu menyisakan perdebatan. DPR menilai beleid tersebut lahir karena adanya surat Mahkamah konstitusi (MK) nomor: 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huuf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang oleh DPR ditafsirkan sebagai permintaan konfirmasi. Namun MK berargumen bahwa surat tersebut sekedar konfirmasi yang sifatnya menyampaikan pemberitahuan mengenai keberlanjutan waktu jabatan hakim MK yang tidak lagi mengenal adanya periodesasi terhadap otoritas lembaga yang mengusulkan seperti Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden, bukan dalam rangka meminta konfirmasi. Adapun maksud dan tujuan penulisan ini ialah menguraikan permasalahan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum positif . Tujuan lain yang hendak dicapai adalah memberikan saran atau masukan yang sifatnya konstruktif guna membangun hukum kedepan menjadi lebih baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu bahan kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta menganalisanya melalui analisis yuridis-normatif. Kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa langkah DPR memecat hakim Aswanto tidak memiliki landasan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Seorang Hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti kemauan/keinginan dari si pengaju, sehingga persis pada titik tersebut prinsip independensi kekuasaan kehakiman berlaku sedemikian rupa. Atas dasar prinsip tersebut seorang Hakim bebas memutuskan suatu perkara dengan dasar hati nurani dan keyakinannya dimana hal tersebut termanifestasi dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakimâ€.]]>
<![CDATA[Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Terhadap Investor Ritel : Keadilan Korektif Melalui Konsep Disgorgement ]]>
<![CDATA[Nikmah Mentari]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.462
<![CDATA[Semakin canggih suatu teknologi tidak menafikan adanya pelanggaran maupun kecurangan di pasar modal. Hal ini tentu saja banyak menimbulkan kerugian secara materiil, sehingga dapat mempengaruhi krisis kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal. Terlebih, keberadaan UU Pasar Modal yang cukup lama belum memenuhi keadilan bagi investor sebagai salah subyek hukum. Adanya pelanggaran masih berfokus pada pembebanan sanksi bagi pelaku, sedangkan kondisi atau kerugian investor kerap kali diabaikan. Bagi korban kerugian pelanggaran, khususnya investor ritel, yang paling dibutuhkan ialah pengembalian dana yang telah diinvestasikan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi diharapkan menjadi harapan baru bagi perlindungan investor ritel. Konsep tersebut mengadopsi Securities Exchange Commission Amerika Serikat tentang pembayaran disgorgement. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembalian keuntungan tidaksah terhadap investor ritel akibat pelanggaran berdasarkan aturan OJK dan dalam perspektif keadilan korektif melalui konsep disgorgement. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yuridis. Dalam perkembangannya, disgorgement diharapkan selain memberi perlindungan bagi investor di pasar modal, juga dapat terpenuhinya keadilan korektif bagi perkembangan hukum pasar modal di Indonesia.]]>
<![CDATA[Kewajiban Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Perempuan ]]>
<![CDATA[Zunnuraeni Zunnuraeni]]>;
<![CDATA[Muh Risnain]]>;
<![CDATA[Widodo Dwi Putro]]>;
<![CDATA[Muhamad Rajab Fadli]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.473
<![CDATA[Kesehatan perempuan merupakan salah satu isu kunci dalam pemenuhan tujuan SDGs. Upaya merealisasikan masalah Kesehatan perempuan di Indonesia masih harus dikembangkan dan ditingkatkan. Studi ini bertujuan untuk menidentifikasi dan mengkaji kewajiban negara dalam pemenuhan hak kesehatan berdasarkan hukum internasional serta bagaimana Indonesia melaksanakan kewajiban pemenuhan hak kesehatan melalui pembuatan produk hukum nasional. Studi ini mengidentifikasi bahwa kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan, salah satunya adalah penyediaan kerangka hukum yang dapat menjamin bahwa hak atas kesehatan dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Indonesia telah memenuhi kewajiban di bidang legislative dengan menyediakan kerangka hukum yang menadopsi prinsip-prinsip HAM dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan. Kerangka hukum tersebut tersedia mulai dari konstitusi negara, UU, peraturan pemerintah hingga tingkat peraturan tekhnis pelaksana di daerah dan instansi terkait.]]>
<![CDATA[Policies Concerning Sacred And Open Traditional Cultural Expressions: Tourism And Creative Economy In Bali Context ]]>
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>;
<![CDATA[Putu Aras Samsithawrati]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>;
<![CDATA[Dewa Ayu Dian Sawitri]]>;
<![CDATA[A.A. Istri Eka Krisna Yanti]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.475
<![CDATA[This study aims to elaborate on the policies regarding the protection of TCEs related to creative economy businesses in the tourism sector, and the implementation of these policies in Bali. The study uses a socio-legal research method by using statutes, conceptual, economic, and technological approaches. The study indicated that TCEs are transformed across generations in custodian communities that are not sacred can be categorized as open TCEs and can be developed to support tourism creative economy businesses. Meanwhile, the type of TCEs that are sacred can only be used by the community carrying them for sacred purposes, categorized as closed TCEs. The policies at the international, national, and local levels related to open TCEs have regulated access for it to be developed for creative economy businesses including the tourism sector as well as protection of benefit sharing for the community. Meanwhile, the Indonesia Copyright Law and Provisions on Communal Intellectual Property Data have not accommodated benefit sharing. In Bali, policy related to sacred TCE can be observed through the 2019 Joint Decree on the Strengthening and Protection of Balinese Sacred Dances that prohibits Balinese Sacred Dances from being performed outside of sacred purposes. The implementation of an inventory of the protection of TCEs in Bali has been carried out by the Office of the Ministry of Law and Human Rights of Bali Province in collaboration with the Regional Government in Bali including university, although has not been maximized due to the large variety of cultural expressions in the community.]]>
<![CDATA[Pengaturan Kualifikasi Terorisme Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain ]]>
<![CDATA[Ahmad Bardi]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.484
<![CDATA[Terorisme merupakan kejahatan Internasional. Secara historis, terorisme terjadi sejak tahun 1880 dan terus berkembang sampai saat ini. Kualifikasi terorisme sampai saat ini belum ada yang dapat diterima secara Universal, sehingga masing-masing Negara memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang terorisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangannya. Secara normatif kualifikasi terorisme di Indonesia telah diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu terorisme adalah perbuatan yang didasarkan pada motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tentang perbandingan kualifikasi terorisme Indonesia dengan Negara-negara lain serta konsekwensi yuridisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pengaturan kualifikasi terorisme dalam Undang-undang No 5 Tahun 2018 adalah kejahatan yang didasarkan pada motif ideologi, politik atau gangguan keamanan, berbeda dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme di Negara-negara lain yaitu undang-undang keamanan nasional Malaysia, Negara-negara Liga Arab, Undang-undang Anti Terorisme Amerika Serikat dan undang-undang Anti Terorisme di Inggris dan Negara Uni Eropa pengaturan kualifikasi terorisme tidak didasarkan pada motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Pengaturan kualifikasi terorisme yang diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 2018 secara yuridis tidak memiliki konsekwensi terhadap delik terorisme karena motif ideologi, politik atau gangguan keamanan tidak termasuk sebagai unsur-unsur tindak pidana terorisme.]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Perlindungan Konsumen Perdagangan Elektronik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hamdari Hamdari]]>;
<![CDATA[Bambang Eko Trisno]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.485
<![CDATA[Pelindungan konsumen dalam perdagangan elektronik kurang efektifnya peran notaris dalam memberikan pelayanan dalam konsep cyber notary menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam memberikan perlindungan kepada konsumen perdagangan berbasis elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis melalui analisis komparatif. Focus group discussion yang melibatkan pakar di bidang hukum dan rekan sejawat dilakukan setelah naskah penelitian disusun. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris memiliki peran dalam perlindungan konsumen ecommerce yaitu (1) memberikan pengetahuan hukum; (2) memfasilitasi perjanjian melalui media elektronik; (3) memberikan perlindungan data pribadi; dan (4) memediasi sengketa perdata. Penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian terdahulu serta berimplikasi pada kepercayaan konsumen terhadap perdagangan elektronik dan profesi notaris.]]>
