cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI" : 5 Documents clear
TELAAH ATAS ADJUDIKASI PUTUSAN KASUS KORUPSI Widiada Gunakaya
Jurnal Yudisial Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i3.212

Abstract

ABSTRACTAdjudication is the most important stage in the criminal court system, because at this stage, that the defendant's fault must be proven through a court decision. As the final stage of law enforcement in a criminal court proceeding, court decisions normatively should reflect the material truth. And the decision reviewed in this paper, the defendant has been convicted guilty of "criminal acts of corruption collectively" causing the state loss. The judge in this decision, in general, has applied the provisions of Article 197 paragraph (1) of the Criminal Code. Yet pertained to substantive criminal law, the courts have not applied the elements that must meet the sentencing requirements, either in relation to the crime and fault, in the approved manner. Similarly, his legal reasoning has not been through systematically-logically as well. The justice value is not also fully upheld in this decision.Keywords: unlawful nature againts the material law, criminal liability, sentencing requirements, legal reasoning, justice ABSTRAKPutusan hakim merupakan tahap terpenting dalam sistem pengadilan pidana karena pada tahap ini terdakwa harus membuktikan tidak bersalah di muka pengadilan. Sebagai tahap akhir dalam penegakan hukum peradilan pidana, putusan pengadilan secara normatif akan merefleksikan kebenaran materil. Putusan pengadilan ini menjadi kajian dalam tulisan ini dimana terdakwa yang dinyatakan bersalah berdasarkan undang-undang korupsi dengan alasan merugikan negara. Secara umum, hakim memutus mengunakan pasal-pasal 197 paragraf (1) dalam KUHP karena pengadilan tidak mengunakan unsur-unsur yang harus dipenuhi terkait kejahatan maupun kesalahan. Padahal, alasan hukum tidak terlihat secara sistematis dan logik dengan baik. Alhasil, nilai-nilai keadilan tidak terlihat secara jelas dalam putusan tersebut. Kata kunci: sifat melawan hukum materiil, pertanggungjawaban pidana, persyaratan hukuman, alasan hukum, keadilan
PERAGAAN POLA PENALARAN HUKUM DALAM KAJIAN PUTUSAN KASUS TANAH ADAT Shidarta Shidarta
Jurnal Yudisial Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i3.208

Abstract

ABSTRACTExplicit formulation of legal reasoning is hardly ever existed in many court decisions. In theory, judges can articulate the reasoning by developing rigid and standardized sylogisms. Through the pattern of such sylogisms, this article aims to share the ways in analyzing the characteristics of legal reasoning and assessing the quality of a judicial decision concerning property dispute in Ambon, Maluku. The core problems as expressed in the sylogisms also draw our attention to the tension between adat and state laws.Keywords: legal reasoning, property adat-law, legal pluralism. ABSTRAKRumusan eksplisit tentang penalaran hukum terbilang sulit ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam teori, para hakim dapat menegaskan penalarannya melalui silogisme baku yang dibangun menurut tata aturan yang rigid. Lewat pola silogisme demikian, artikel ini memperagakan cara analisis terhadap penalaran hukum dan menilai kualitas dari putusan hakim tersebut terkait suatu perkara perebutan hak milik di Ambon, Maluku. Problema utama dari kasus ini diungkapkan dalam bentuk silogisme, yang pada gilirannya juga memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum negara.Kata kunci: penalaran hukum, hak milik adat, pluralisme hukum.
MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM “HARD CASE” PENCURIAN TIGA BUAH KAKAO Widodo Dwi Putro
Jurnal Yudisial Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i3.209

Abstract

ABSTRACTLegal certainly and justice are two values that are often persevere in the formulation of the judge's decisions. This is more prominent, when judges face cases categorized as "hard cases" one of which is the decision of the case of three cocoa, which are analyzed in this paper. The authors appreciate this decision because the judges do not just read the rules and laws, but also use their conscience so that this decision really give justice to the convict. The author points out there are so many non-legal aspects that go behind the formulation of a written decision. The case looks simple on paper. For example, in this case we can really go through even further into the root causes of a more macro level, namely the existence of land conflicts in the area. In view of that, we can resolve that good judge's decision will be born from an intense struggle in search of material truth in every case.Keywords: hard case, clear case, legal reasoning. ABSTRAKKepastian hukum dan keadilan merupakan dua nilai yang selalu terformulasikan dalam putusan hakim. Hal itu akan semakin melekat pada saat hakim menghadapi kasus yang termasuk kategori "kasus sulit" seperti kasus Pencurian Kakao yang menjadi analisa dalam tulisan ini. Penulis sangat menghargai putusan ini karena tidak hanya merujuk pada hukum dan undang-undang, tetapi juga mengunakan pendekatan keadilan bagi terdakwa. Penulis mengambil hal penting bahwa ada aspek non hukum dibalik formulasi putusan yang tertulis. Kasus ini terlihat simpel karena menyangkut konflik area pertanahan sebagai akar masalah. Dalam kasus ini secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim yang baik akan lahir ketika adanya usaha secara intensif untuk mendapatkan kebenaran secara materiilKata kunci: kasus yang sulit, kasus yang jelas, alasan hukum
CACAT YURIDIS PUTUSAN HAKIM BERSIFAT NON EXECUTORIAL DALAM PERKARA KORUPSI Sidik Sunaryo
Jurnal Yudisial Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i3.210

Abstract

ABSTRACTThe judge verdicts has an opportunity to participate actively in improving the judicial system and image. Therefore, the judge shall consider the juridical, sociological, and psychological aspects in every decision, while still relying on the formal legal provisions and moral, culture, modesty, and religious values in the society. This decision will thus be executorial and legitimate. Instead, the decision that fails to accommodate these things would be viewed as a decision that does not reflect the sense of justice, especially in cases of corruption which have caused financial losses to the economy of the country. Plus, if the judges tend not to maintain their independence, due for example, the strong external pressure, then through a comprehensive review of this decision, the author identifies a number of weaknesses that deserve to be observed. Keywords: corruption, judicial power independence, proof theory, justice. ABSTRAKPutusan hakim memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan sistem dan kesan terhadap peradilan. Agar putusan dapat dilaksanakan dan mendapatkan legitmasi, hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis di samping aturan hukum, nilai moral, budaya dan keagamaan dalam masyarakat. Sebaliknya, putusan tersebut gagal apabila tidak merefleksikan keadilan khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan dan ekonomi negara. Selain itu, apabila hakim tidak mampu mempertahankan independendensinya maka akan mendorong munculnya tekanan eksternal dimana sepanjang kajian terhadap putusan ini, penulis mengindentifikasikan kelemahan-kelemahan pantas amati lebih lanjut. Kata kunci: korupsi, independensi kekuasaan kehakiman, teori pembuktian, keadilan.
PENGUJIAN SUBSTANSI PERDA DALAM SIDANG PENGADILAN PERKARA KORUPSI Hari Purwadi
Jurnal Yudisial Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v3i3.211

Abstract

ABSTRACTCombating corruption is also characterized by one unique decision in the District Court of Surakarta, particularly associated with the element against the law as stipulated in Article 2 paragraph (1) UUPTPK. Judges examine the material of the regulations, although not in the sense of Judicial Review, which is the authority of the Supreme Court. Material regulations testing were intended to bear out that the acts of the defendant was a nature against the law formally or deemed to be contradictive to the positive law. This study was primarily intended to explain the teachings of nature against the law, which is used by judges in legal considerations. In that context, the judges resolve a violation of Article 2 paragraph (1) Corruption Eridiction Act (UUPTPK), therefore it is different from the demands of the public prosecutor, who claimed that the defendants did not violate that article.Keywords: corruption, nature against the law, local regulations. ABSTRAKPemberantasan korupsi menjadi karakteristik yang unik dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta, khususnya terkait dengan unsur-unsur melawan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 2 paragraf (1) UUPTPK dalam konteks kewenangan hakim pidana untuk menguji kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu peraturan daerah terhadap undang-undang. Hakim telah memeriksa materi undang-undang meskipun tidak menyingung materi dalam judicial review yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Materi undang-undang menguatkan kejahatan terdakwa dengan dakwaan sifat melawan hukum sesungguhnya kontradiktif dengan hukum positif. Dalam kajian ini, hakim dalam pertimbangan hukumnya menentukan adanya perbuatan melawan hukum dari para terdakwa. Dan, menetapkan pelanggaran Pasal 2 paragraph UUPTPK, meski terdapat perbedaan sebagaimana permintaan jaksa penuntut umum yang mengklaim terdakwa tidak melanggar pasal iniKata kunci: korupsi, sifat melawan hukum, peraturan daerah

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2010 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2023): - Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue