cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Izzah Jundiah
Contact Email
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Phone
+62217872833
Journal Mail Official
legalreasoning@univpancasila.ac.id
Editorial Address
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12630
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legal Reasoning
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 26548747     EISSN : 26847108     DOI : https://doi.org/10.35814/jlr.v5i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Bidang hukum, baik bidang hukum perdata, hukum pidata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, hukum islam, atau bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2020): Desember" : 5 Documents clear
LEGALITAS PENYITAAN TERHADAP DAUN KRATOM YANG BELUM DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG NARKOTIKA Anggi Dewinta Chairani
Jurnal Legal Reasoning Vol 3 No 1 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v3i1.2229

Abstract

Kratom merupakan tanaman yang mengandung alkaloid mitragynine yang dalam dosis tinggi, sehingga mengakibatkan efek 13 kali lebih kuat dari morfin, dapat menimbulkan adiksi, depresi, gangguan pernapasan hingga kematian. UNODC pada tahun 2013, menggolongkan kratom sebagai New Psychoactive Subtances, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan Mitraguna Speciosa (kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang kemudian didukung oleh Badan Narkotika Nasional dengan menetapkan 5 tahun (2017-2022) masa transisi terhadap masyarakat yang masih memperjualbelikan dan menggunakan daun kratom agar bisa menyesuaikan terhadap larangan daun kratom pada tahun 2022. Artinya daun kratom masih belum dilarang hingga 2022. Tetapi pada 14 oktober 2019 kepolisian Resor Palangka Raya melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom kering. Penelitian ini berusaha meneliti legalitas penyitaan 12 ton daun kratom yang dilakukan Polres Palangka Raya dan mencari tahu dapatkah kepolisian melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak terikat suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, mengumpulkan data-data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dan diteliti dengan pendekatan wacana. Hasil penelitian ini adalah kepolisian tidak dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak terikat oleh suatu tindak pidana. Sehingga penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian resor palangkaraya merupakan perbuatan yang melanggar asas legalitas. Karena hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai penyalahgunaan dan peredaran daun kratom.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI SMS IKLAN YANG MENGGANGGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKS Gayuh Savira
Jurnal Legal Reasoning Vol 3 No 1 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v3i1.2230

Abstract

Short Messages Service (SMS) adalah salah satu layanan telepon seluler yang paling diminati oleh konsumen pemanfaat jasa telekomunikasi, demikian pula pelaku usaha penyelenggara jasa telekomunikasi gemar menawarkan produknya melalui SMS iklan penawaran kepada konsumen. Namun, ditemukan pelanggaran hukum oleh pelaku usaha atas SMS iklan penawaran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan rumusan masalah yaitu, apa saja pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) dan UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE (UUITE)? serta bagaimana bentuk pengawasan dan perlindungan data pribadi konsumen oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO)?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode empiris. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (a), (d) UUPK. Serta ada pula pelanggaran yang dilakukan mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (1) huruf f UUPK, lalu dalam UUITE pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) UUITE. Pengawasan dan perlindungan data pribadi oleh KOMINFO belum sesuai dengan UUPK.
DAMPAK KETENTUAN OMNIBUS LAW (RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA) TERHADAP KETENTUAN RUMAH SUSUN (THE IMPACT OF THE OMNIBUS LAW ON THE FLATS) Febri Meutia; M Ilham Hermawan
Jurnal Legal Reasoning Vol 3 No 1 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v3i1.2231

Abstract

Pada tahun 2020 pemerintah merencanakan melakukan pembantukan Undang-Undang Cipta Kerja. Atas dasar peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pemerintah merencanakan merubah beberapa undang-undang. Rancangan Undang-Undang Cipta kerja berimplikasi ke Undang-Undang Rumah Susun. Rancangan Undang-Undang Cipta kerja mengubah beberapa materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Rumah Susun. Perubahan Undang-Undang Rumah Susun masuk ke dalam kluster “Penyederhanaan Perizinan Berusaha”. Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Rumah Susun tersebut yang menjadi objek penelitian ini. Kajian yang mencari jawaban apakah perubahan tersebut memberikan dapat positif atau negatif bagi penyediaan rumah dan perumahan khsusunya rumah susun. Pokok permasalah dalam kajian ini adalah Bagaimana dampak ketentuan ketentuan Omnibus Law (Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap ketentuan Rumah Susun? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dalam penelitian ini data diperoleh dari bahan-bahan pustaka (yang disebut juga data sekunder). Penyederhanaan Perizinan Berusaha yang dirumuskan dalam Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja pada sektor perumahan dan kawasan pemukiman, tidak seluruh nya berdapak positif bagi masyarakat. Tidak semunya memberikan perlindungan terhadap hak masyarakar atas kepemilikan tempat tinggal. Rancangan Undang-Undang Cipta kerja pelu dikaji lebih mendalam yang melibatkan para akdemisi dan pratisi di bidang rumah susun serta keterlibatan masyarakat secara umum guna penataan regulasi disektor perumahan khususnya Rumah Susun yang leibuh baik.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL BERBENDERA ASING PADA WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Sandi Yudha Prayoga
Jurnal Legal Reasoning Vol 3 No 1 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v3i1.2232

Abstract

Penangkapan ikan secara ilegal semakin meningkat dengan berbagai modus. Secara internasional di atur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penerapan sanksi pidana badan terhadap Kapal Berbendera Asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) perspektif. Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yuridis empiris dengan menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan regulasi sampai dewasa ini masih menimbulkan 2 (dua) persepsi dan mengenai penegakan hukum dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu preemtif, preventif, dan represif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PRODUK FROZEN FOOD TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE Saripa Hannum Nasution
Jurnal Legal Reasoning Vol 3 No 1 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v3i1.2233

Abstract

Banyaknya frozen food yang diperjualbelikan secara online harus melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan ke masyarakat, salah satunya yaitu harus mencantumkan nomor izin edar. Ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari risiko produk pangan yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bergizi agar tidak merugikan konsumen. Akan tetapi, masih terdapat beberapa konsumen yang tidak memperhatikan mengenai izin edar pangan, serta masih adanya pelaku usaha yang bersikap tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan izin edar produk pangan. Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terkait frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen dilindungi hak-haknya dalam beberapa undang-undang dan pada dasarnya konsumen telah mengetahui mengenai pentingnya izin edar suatu produk pangan olahan frozen food tetapi konsumen belum sepenuhnya mengetahui mengenai adanya perlindungan konsumen, serta berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yaitu bahwa sikap pertanggungjawaban pelaku usaha sudah sesuai dengan Pasal 19 UUPK.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2023): Juni Vol 5 No 1 (2022): Desember Vol 4 No 2 (2022): Juni Vol 4 No 1 (2021): Desember Vol 3 No 2 (2021): Juni Vol 3 No 1 (2020): Desember Vol 2 No 2 (2020): Juni Vol 2 No 1 (2019): Desember Vol 1 No 2 (2019): Juni Vol 1 No 1 (2018): Desember