cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bambang Joyo Supeno
Contact Email
-
Phone
+6281336355089
Journal Mail Official
magistralawreview@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pemuda No. 70 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
MAGISTRA Law Review
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : -     EISSN : 27152502     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
MAGISTRA Law Review, selanjutnya disebut MaLRev adalah jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. MaLRev diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Januari dan Juli. Ditujukan sebagai sarana publikasi bagi akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum dalam menerbitkan artikel hasil penelitian (riset) maupun artikel telaah konseptual (review). Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review" : 6 Documents clear
PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA Muhamad Fadillah; Dewi Kania Sugiharti; Abi Ma'ruf Radjab
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1604

Abstract

Konsep mitigasi bencana dihadirkan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Pelaksanaan mitigasi bencana oleh Pemkab Bandung Barat terhadap ancaman gempa bumi Sesar Lembang mendapat banyak perhatian khusus dari banyak pihak. Perhatian tersebut terfokus pada dianggap belum optimalnya peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji impelementasi peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang didasarkan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bentuk mitigasi bencana yang tepat, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan, penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana, serta menyelenggarakan pendidikan serta penyuluhan. Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana terhadap ancaman gempa bumi di wilayah Sesar Lembang, Pemkab Bandung Barat belum dapat dikatakan optimal dalam melaksanakan peranannya.
CRIMINAL LAW ENFORCEMENT POLICY ON MINERAL AND COAL MINING BUSINESSES Andre Birawa; Liliana Tedjosaputro
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1619

Abstract

The implementation of the criminal law enforcement policy on mineral and coal mining businesses (minerba) still occurs several violations of Article 158 of the Law of the Republic of Indonesia No 4 of 2009 (minerba Law). This journal aims to find out and analyze: 1) criminal law policy in law enforcement on illegal mining businesses according to the Minerba Law, and 2) current law enforcement constraints and future improvements. The normative juridical research approach places secondary data, in the form of primary legal material (Minerba Law) as the main material. Meanwhile, primary data acts as supporting analysis, which is obtained using interview techniques. Secondary data was obtained through the study of legal literature, especially Case No. 237 / Pid. Sus / 2018 / PN Jpa. The entire dawas ta was analyzed using descriptive qualitative methods. Results: (1) Minerba Act, qualified as administrative criminal law. The criminal provisions are regulated in 8 articles with the threat of imprisonment, confinement and fines. (2) Law enforcement constraints from the Legal Substance dimension is the equalization of all mining activity permits in the form of Mining Business Permits. The legal structure perspective, demands large funding requirements. Internal Legal Culture experiences obstacles in coordination between Police investigators and PPNS. Externally, it explains that people prioritize economic value. In the future, a Rock Mining Permit is required, consistency in the application of article 158 and solid coordination between police and ESDM investigators, as well as education on environmental values.
RESPONSIBILITY OF CARRIER AGAINST THE OWNER OF GOODS DUE TO ACCIDENTS IN SEA TRANSPORTATION Rahmadsyah Rahmadsyah
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1618

Abstract

Sea transportation has an important role in the development of the community because the flow of goods and the traffic of people (passengers) by sea can run smoothly.  With the smooth traffic of goods and passengers, this certainly makes it easier for people to meet their needs. Sea transportation activities are inseparable from the risk of unexpected events, one of which is ship accident.  Based on this background the authors are interested in conducting research with the title "Responsibility of Carrier Against the Owner of Goods Due to Accidents in Sea Transportation, formulation of the problem: 1. How is the responsibility of the carrier to the owner of goods in the event of damage to goods due to accidents in sea transportation?, 2. How Compensation for compensation if there is a loss in transporting goods by sea?  In this paper the research method used is a normative juridical approach, descriptive analytical research specifications, the main data source uses secondary data, the data analysis method uses qualitative methods.  Research and discussion results are as follows: 1. Maintain the safety of the goods transported from the time of receipt until the time of delivery and has become the responsibility of the carrier if the goods are wholly or partly unable to be delivered or damaged The transporter is obliged to compensate for the loss of the goods being transported 2. If an accident occurs in sea transport recipient of goods does not receive the goods as stated in the agreement of the consensus of the recipient is obliged to make a claim letter to the shipping company within the specified time by explaining the loss suffered.
TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PENDAYAGUNAAN DOKTER WARGA NEGARA ASING DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN PARIPURNA Budy Azis B
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1622

Abstract

Terjadi Rumah Sakit dan  Klinik di Jakarta mendatangkan Dokter asing, dengan iklan dapat menyembuhkan Chiropatic dan lain-lain, dalam waktu singkat. Pasien yang berobat ditangani dokter asing tersebut,  meninggal dunia. Hasil investigasi, dokter asing  tersebut tidak punya STR maupun SIP sementara, ternyata pendirian rumah sakit  yang menggunakan dokter asing tersebut, belum mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang. Permasalahan yang terjadi adalah 1. Bagaimana tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pendayagunaan Warga Negara Asing yang melakukan pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang? 2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran Rumah Sakit terhadap pendayagunaan dokter Warga Negara Asing yang melakukan praktik pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang? 3. Bagaimana hambatan dan solusi tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pendayagunaan Warga Negara Asing dalam pelayanan kesehatan di kota Semarang? Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Tanggung jawab Rumah Sakit terhadap pendayagunaan Warga Negara Asing yang melakukan pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang harus memperhatikan  UU Praktek kedokteran dalam BAB X Ketentuan Pidana Pasal 75 Ayat (2). 2. Pelanggaran Rumah Sakit terhadap pendayagunaan dokter Warga Negara Asing yang melakukan praktik pelayanan kesehatan paripurna di kota Semarang harus memperhatikan sanksi administrasi. 3. Hambatan yang dihadapi adalah kebijakan mendasar dalam pengaturan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA) adalah Perijinan yang masih memerlukan birokrasi yang panjang, solusinya adalah sosialisasi kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga Negara asing yang menyeluruh dan terus menerus.
PENARIKAN PAKSA KENDARAAN OLEH LEASING DALAM FORCE MAJEURE COVID-19 Riza Fibriani
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1605

Abstract

Dalam keadaan pandemi covid-19 sekarang ini, pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional. Bencana dalam hukum perdata masuk dalam kategori keadaan memaksa (force majeure). Akibat dari force majeure covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat yang berdampak dalam segi ekonomi. Pada saat yang sama juga berdampak kepada perusahaan sewa guna usaha (leasing), para debitur melakukan wanprestasi tidak dapat membayarkan kredit. Akibatnya, ada beberapa pihak leasing melakukan penarikan paksa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Untuk mengatasi penarikan paksa kendaraan oleh leasing Kitab Undang-Undang Perdata telah mengatur dalam Pasal 1338 mengenai perjanjian. Bahwasannya suatu perjanjian merupakan aturan yang mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Dengan hukum positif yang telah diterapkan di Indonesia dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka penarikan paksa yang dilakukan oleh leasing tidak bisa dilakukan, karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR TEACHERS TO TACKLING CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION Suharyanta Suharyanta
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i2.1613

Abstract

The teacher has the task of teaching, educating, guiding, directing, training, evaluating, evaluating students to realize the goals of national education, upholding school discipline, disciplining students who violate the discipline given sanctions so that they are aware of their mistakes. Teachers have the right to obtain legal protection in their duties, including protection against acts of violence, threats, discriminatory treatment, intimidation, and unfair treatment from students, parents, community, bureaucracy, or other parties. Baidlowi Ahmad S.Pd.I was a professional educator, when disciplining students Ahmad Fais Royadi violated religious norms, immorality, and politeness were given sanctions (Punishment). Students complain to parents, suspecting that teachers are acting in violation of Law Number 23 of 2002 on Child Protection, article 54. Parents report teachers to the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Police. This research was prepared using a normative juridical approach, which is research focused on examining the application of rules or norms in positive law. The results showed that the implementation of the legal protection of Baidlowo Ahmad, S.Pd.I teachers regulated by Law No.30 of 2002 concerning the National Education System article 40 paragraph (1) d, Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers Article 39 Paragraph (1), (2), (3), Government Regulation Number 74 the Year 2008 Article 39 Paragraph (2) Article 40 Paragraph (2). There is no clear and firm certainty, that prioritizing teacher welfare can be ruled out by child protection which contains strict sanctions. Legal protection arrangements for teachers are ruled out by child protection, teachers should get equitable legal protection

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 02 (2023): MAGISTRA Law Review Vol 4, No 01 (2023): MAGISTRA Law Review Vol 3, No 02 (2022): MAGISTRA Law Review Vol 3, No 01 (2022): MAGISTRA Law Review Vol 2, No 02 (2021): MAGISTRA Law Review Vol 2, No 01 (2021): MAGISTRA Law Review Vol 1, No 02 (2020): MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review