cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE" : 14 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAMPERJANJIAN POLIS ASURANSI YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE (Suatu Tinjauan Epistemologi) Indra, Rahmadi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.455 KB) | DOI: 10.32528/.v7i14.606

Abstract

Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (amicable setllement), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Polis asuransi ada yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada yang tidak, karena itu dalam penulisan ini akan melihat secara epistemologi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam perjanjian polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase dalam polis asuransi dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para pihak.Kata Kunci : Asuransi, arbitrase, polis asuransi
MERETAS PERSOALAN SEPUTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA (Kajian Empiris Model Pembinaan Di Lapas Klas IIA Jember) Tuharyati, Yanny
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.894 KB) | DOI: 10.32528/.v7i14.611

Abstract

Lembaga Kemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana system hukuman penjara yang bertugas membina Narapidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para Narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan, LAPAS Jember adalah salah satu unit pelaksanaan teknis Kemasyarakatan yang berada pada jajaran kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang terletak di Jl. PB Sudirman No. 3 Jember. 2) Seseorang / kelompok melakukan suatu kejahatan tidak lepas dari beberapa faktor yang mendasarinya seperti faktor lingkungan, ekonomi, sosiologi, psychologi, bio-sosiologi, dan spiritualisKeywords: Lembaga Kemasyarakatan, Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kemasyarakatan.
ANALISIS PASAL 51 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2006 Budianto, Eko
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.883 KB) | DOI: 10.32528/.v7i14.607

Abstract

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum sebagaimana menjadi tujuan UUPA, maka kemudian pendaftaran tanah diatur lebih lanjut secara khusus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang didasarkan atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut tidak mencapai hasil yang memuaskan. Di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa dari sekitar 55 juta bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru 16,3 juta bidang tanah yang sudah didaftarkan. Dalam pada itu juga didapatkan beberapa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, disamping kekurangan anggaran, alat dan tenaga adalah adanya kendala keadaan obyektif tanah-tanah selain jumlahnya yang besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung dengan alat-alat bukti yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya.Kata Kunci: Undang-undang No 5 Tahun 1960 Pokok-Pokok Agraria, Pendaftaran Tanah 
KAJIAN YURIDIS TIMBULNYA SERTIPIKAT GANDA DALAM PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH Akim, Sulthon
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.657 KB) | DOI: 10.32528/.v7i14.612

Abstract

Terbitnya sertipikat ganda hal ini disebabkan dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor dari dalam tubuh kantor pertanahan sendiri. Misalnya, tidak adanya peta desa secara kadasteral serta kecerobohan aparat kantor pertanahan. Faktor ekstern yaitu disebabkan alas haknya salah atau subyeknya tidak berhak dan bisa juga objeknya salah atau dari kesalahan unsur aparat desa sendiri. Dalam hal penyelesaian kantor pertanahan menempuh beberapa cara antara lain melalukan pencegahan mutasi, mengadakan musyawarah dari para pihak terkait bilamana musyawarah gagal maka penyelesainnya diserahkan berdasarkan putusan pengadilan.Kata kunci: pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas tanah, sertipikat ganda.
TANGGUNGGUGAT BURUH TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN YANG TIMBUL KARENA KELALAIANNYA DALAM HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) UUS ZEELANDIA BONDOWOSO) Fauziyah, Fauziyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.611 KB) | DOI: 10.32528/.v7i14.608

Abstract

Penyelesaian permasalahan buruh yang melakukan kelalaian pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) UUS Zeelandia dilakukan melalui perundingan bersama atau perundingan Bipartit. Penyelesaian ini wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan buruh secara musyawarah mufakat, tetapi dengan tetap mengacu pada Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Apabila buruh melakukan kelalaian, maka langkah yang diambil adalah dibicarakan dengan atasan apabila cara tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan buruh dapat mengadu pada SP-Bun, bilamana cara penyelesaian tersebut juga belum memberikan hasil yang memuaskan, maka penyelesaian tersebut diselesaikan dalam forum Lembaga Kerja Sama (LKS). Dan hambatan dalam penyelesaian buruh yang melakukan kelalaian dalam hubungan kerja pada pada PTPN XII (Persero) UUS Zeelandia adalah belum ada, karena pemberian sanksi/hukuman disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Kata kunci: Tenaga Kerja, Bipartit, PTPN XII
SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN JURNALIS DALAM SEBUAH PEMBERITAAN Hanum, Pramukhtiko Ompy
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.855 KB) | DOI: 10.32528/.v7i14.609

Abstract

Kebebasan berekspresi memang bukan kebebasan yang absolute. Standart Internasional hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi .Pembatasan ini dapat dilakukan demi melindungi hak atau reputasi orang lain, untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum atau moral atau kesehatan umum. Akan tetapi pembatasan ini harus mmenuhi persyaratan yang ketat dengan tujuan untuk melindungi kebebasan berekspresi. Prinsip dari pembatasan ini adalah maksimum kebebasan dan pembatasan adalah pengecualian. Dalam kebebasan berekspresi mencakup dua hal yang merupakan prinsip dari apa yang dinamakan kebebasan berekspresi yang meliputi kebebasan seorang jurnalis untuk mendapatkan sebuah informasi dan kebebasan jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dua hal tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan kebebasan informasi.Kata Kunci: Hukum Pers, Jurnalis
SINKRONISASI PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER Winarto, Sulistio Adi
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.792 KB) | DOI: 10.32528/.v7i14.610

Abstract

PKL adalah salah satu pekerjaan yang menjadi populer bagi kebanyakan orang di kota Jember. Sebenarnya, ada peraturan yang mengatur tentang PKL. Saat ini ketika kita melihat peraturan yang berlaku di Jember kota adalah peraturan yang terbuat dari tahun 2006 hingga 2009, sedangkan peraturan tidak berlaku lagi hari ini. Serius, Jika kita melihat kasus yang bersangkutan, tidak ada sinkronisasi antara peraturan dan situasi truely. Jadi, dalam hal ini penulis akan membahas tentang "Peraturan Sinkronisasi tentang PKL di Kota Jember".Kata kunci: PKL, Sinkronisasi
SINKRONISASI PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER Sulistio Adi Winarto
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v7i14.610

Abstract

PKL adalah salah satu pekerjaan yang menjadi populer bagi kebanyakan orang di kota Jember. Sebenarnya, ada peraturan yang mengatur tentang PKL. Saat ini ketika kita melihat peraturan yang berlaku di Jember kota adalah peraturan yang terbuat dari tahun 2006 hingga 2009, sedangkan peraturan tidak berlaku lagi hari ini. Serius, Jika kita melihat kasus yang bersangkutan, tidak ada sinkronisasi antara peraturan dan situasi truely. Jadi, dalam hal ini penulis akan membahas tentang "Peraturan Sinkronisasi tentang PKL di Kota Jember".Kata kunci: PKL, Sinkronisasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DALAMPERJANJIAN POLIS ASURANSI YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE (Suatu Tinjauan Epistemologi) Rahmadi Indra
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v7i14.606

Abstract

Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (amicable setllement), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Polis asuransi ada yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada yang tidak, karena itu dalam penulisan ini akan melihat secara epistemologi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam perjanjian polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase dalam polis asuransi dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para pihak.Kata Kunci : Asuransi, arbitrase, polis asuransi
MERETAS PERSOALAN SEPUTAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA (Kajian Empiris Model Pembinaan Di Lapas Klas IIA Jember) Yanny Tuharyati
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/.v7i14.611

Abstract

Lembaga Kemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana system hukuman penjara yang bertugas membina Narapidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, para Narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan, LAPAS Jember adalah salah satu unit pelaksanaan teknis Kemasyarakatan yang berada pada jajaran kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang terletak di Jl. PB Sudirman No. 3 Jember. 2) Seseorang / kelompok melakukan suatu kejahatan tidak lepas dari beberapa faktor yang mendasarinya seperti faktor lingkungan, ekonomi, sosiologi, psychologi, bio-sosiologi, dan spiritualisKeywords: Lembaga Kemasyarakatan, Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kemasyarakatan.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2011 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue