cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 10 (2013)" : 5 Documents clear
TATA KELOLA HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012 Muthia Septarina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.621 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.190

Abstract

Hak menguasai negara merupakan konsep negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat, sehingga kekuasaan berada di tangan Negara. Masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, termasuk dalam hal melakukan pengelolaan hutan yang mana hutan itu sendiri merupakan tempat tinggal, tempat bergantung kehidupan mereka sehari-hari. pemberlakuan UU kehutanan No. 41 Tahun 1999 menyebabkan masyarakat hukum adat diberbagai daerah kehilangan hak atas wilyah adat karena diserobot oleh pihak lain dengan dalih sudah diberikan izin oleh negara. Kata Kunci : Hutan Adat, Hak Menguasai Negara
PERDEBATAN ANTARA METODE NORMATIF DENGAN METODE EMPIRIK DALAM PENELITIAN ILMU HUKUM DITINJAU DARI KARAKTER, FUNGSI, DAN TUJUAN ILMU HUKUM Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.658 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.191

Abstract

Konsep keilmuan ilmu hukum memiliki cakupan yang luas dan tidak mudah untuk dipahami, sedangkan wacana metodologi sebagai sarana keterbukaan kinerja suatu penelitian mengalami dinamika perdebatan yang tidak pernah usai. misalnya perdebatan tentang metodologi ilmu hukum yang dipengaruhi oleh perdebatan pada ilmu social. mengingat ada anggapan bahwa ilmu social adalah genus (umum-nya), sedangkan ilmu hukum merupakan species (khusus) dari ilmu-ilmu social. sebagai konsekukuensi masuknya ilmu hukum dalam genus ilmu sosial tersebut maka perdebatan tentang metodologi dalam ilmu social juga merasuk dalam ilmu hukum.Kata Kunci : Penelitian ilmu hokum, Metode Normatif, Metode Empirik.
BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.573 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.192

Abstract

Perancang peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan peraturan  bahasa perundang-undangan yang mempunyai corak tersendiri dan mempunyai ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan yang perlu diketahui dan dicermati.Kata Kunci : Bahasa, Undang-undang.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HUTAN DI KALIMANTAN SELATAN Akhmad Munawar
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.72 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.193

Abstract

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Banjar” ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai (1) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan. (2) upaya  pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan sehingga dapat tercipta  lingkungan hidup yang baik dan sehat  bagi masyarakat (warga negara) sesuai dengan UUPPLH.  Tipe (jenis) penelitian emperis normatrif yaitu melakukan penelitian dan mengkaji fenomena-fenomena hukum yang terjadi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan
PERKEMBANGAN SISTEM LELANG DI INDONESIA Adwin Tista
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 5, No 10 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.431 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v5i10.194

Abstract

Tujuan lelang adalah untuk menjual barang secepat mungkin tanpa memperhatikan barang yang dijual. penjual pada dasarnya memerlukan jasa promosi, menawarkan, dan mengirimkan barang, namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu. Berdirinya Balai Lelang adalah untuk memenuhi berbagai unsur lelang yang tidak dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Balai Lelang membuka jasa pra-lelang dan pasca-lelang yang meliputi pengiriman barang serta pendanaan. Lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual, bukan oleh Kantor Lelang. Apabila tidak dilakukan pengumuman lelang, maka lelang yang sudah dilaksanakan akan cacat hukum dan rawan gugatan, dan apabila benar tidak dilakukan pengumuman, maka besar kemungkinan lelang akan dibatalkan.Kata Kunci : Lelang, Sistem Lelang.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue