cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 12 (2014)" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KEGIATAN JUAL BELI Salamiah salamiah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.905 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.204

Abstract

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih komplek dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha ,maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Tujuan penyelenggaraan ,pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyalahgunakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab yang perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi UU perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan social control terhadap perbuatan dan prilaku pelaku usaha dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian  sosiologi dengan pendekatan normatif yang memakai cara analisis kualitatif. Kata Kunci : Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Jual Beli.
RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Taufik Effendy
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.008 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.205

Abstract

Dalam UU Rahasia Dagang sama sekali tidak disinggung masalah subyek hukum rahasia dagang, padahal masalah ini penting karena menyangkut siapa yang berhak atas informasi tersebut. Dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam suatu kedaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya. Dalam kasus tertentu di mana suatu rahasia dagang dirancang seseorang dan diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu.Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang.
KEBIJAKAN LIGHT ON ATAU DAYLIGHT LAMP RUNNING (DLR) BAGI KENDARAAN RODA DUA Noor Azizah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.807 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.201

Abstract

Permasalahan pro-kontra terhadap kebijakan Light On   menjadi masalah publik dan mendapat perhatian dari pihak kepolisian dengan menjadikannya sebagai salah satu agenda prioritas, apakah kebijakan tersebut yang sudah memiliki landasan hukum yang kuat dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki landasan penerapan yang sudah teruji. Sampai hari ini banyak orang tidak paham mengapa pengendara sepeda motor wajib menghidupkan lampu utama pada siang hari. Ini perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sejumlah daerah mulai menerapkan aturan yang menurut sebagian warga mengada-ada itu.,Banyak orang bingung atas kewajiban yang dalam bahasa Inggris disebut light on ini Kata Kunci : Kebijakan, Light on, Daylight Lamp Running
ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.31 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.206

Abstract

Masalah korupsi mempunyai banyak segi. Korupsi bisa dipandang dari segi Kriminologi, kebudayaan, politik, ekonomi, filasafat, dalam penulisan ini korupsi akan ditinjau dari segi ekonomi dan keadilan oleh karena itu  tinjaunnya akan berkisar terutama pada peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana korupsi. Pembuatan peraturan-peraturan itu merupakan sebagian dari usaha dalam politik kriminal. Pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dimaksud untuk mencegah dilakukannya perbuatan atau apabila perbuatan yang dimaksud itu toh tetap dilakukan, maka pidana yang dikenakan kepada si pembuatan berdasarkan peraturan itu merupakan imbalannya. Kata Kunci : Korupsi, Ekonomi.
PERANAN PEMERINTAH ATAS TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN Istiana Heriani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.542 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.202

Abstract

Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum.Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum.Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan.  Kata kunci : pencabutan hak atas tanah, kepentingan umum, hak dasar, hak asasimanusia, Negarahukum. 
IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIOLOGIS DICABUTNYA KEPPRES NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP PERDA NO. 27 TAHUN 2011 SEBAGAI PAYUNG HUKUM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI BANJARMASIN Nurul Listiyani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.666 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.203

Abstract

Legal issues raised in this study is the local government authority in the making of regulation and relationship Decree No.3 of 1997 as the release of Bylaw No. umbrella law. 27 in 2011. With normative research methods, it can be analyzed that the discharge regulation as one local government authority must not conflict with the rules that are in it. If there is a conflict then a decision will be annulled / evaluated its existence by the Supreme Court. The analysis is interesting because it turns out 3 of Presidential Decree 1997 and then withdrawn so that the settings Alcoholic drinks no longer have legal protection. Kata kunci : minuman keras, otonomi daerah, peraturan daerah, payung hukum, dampak

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2014 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue