GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL
Ganesha Civic Education Journal jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran . Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 2 kali setahun.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kristinah, Nelly]]>;
<![CDATA[Lauren, Bety]]>;
<![CDATA[Agustini, Shenti]]>;
<![CDATA[Ayu Riandini, Vera]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan dan merupakan pelaksana utama fungsi dan tugas Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Fungsi pokok dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea dan cukai sebagai sumber penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pusat Kota Batam dan Kepala Subdirektorat Perdagangan Barang Badan Badan Usaha Batam (BP Batam). Setelah mendapatkan data dan hasil wawancara, penulis menguji dan menganalisis serta mengkolerasi data tersebut dengan teori hukum dengan maksud untuk menarik kesimpulan tentang penegakan hukum atas pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cukai di Batam. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan teknik dan metode pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam serta mengetahui faktor-faktor penghambat fungsi tersebut. Informasi yang didapat diharapkan dapat membantu penegak hukum terkait tindak pidana perdagangan barang impor di Batam..]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Candra Gayatri Wibawa , Putu Ayu Criselda]]>;
<![CDATA[Cindy Arieska Putri, Ni Kadek]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid 19 adalah menyebarnya penyakit korona virus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS- CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Karena pandemi ini pemerintah turun tangan untuk memberikan kebijakan-kebijaka dalam menangani pandemi covid 19, oleh karena itu topik ini menarik untuk di teliti karena banyaknya pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia sudah menjalankan kebijakan semkasimal mungkin dengan cara menerapkan PSBB agar meminimalisirkan penyebaran virus dan memberikan bantuan dana kepada masyarakat, dan perlu diketahui bahwa sebenarnya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah di buat agar masyarakat Indonesia dapat menjalani hidup sebagaimana biasanya dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI DITENGAH PANDEMI COVID-19 DAN KAITANNYA DENGAN HAM ]]>
<![CDATA[Rahmatullah, Rahmatullah]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sudah sangat mengakar dan merajalela di Indonesia, yang kita ketahui selama ini tindak kejahatan korupsi ini berkaitan dengan tindak pidana, namun secara tidak langsung korupsi sangat berhubungan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), hak-hak rakyat kecil dirampas oleh pejabat negara yang melakukan korupsi. Terlebih lagi negara sedang dilanda pandemic Covid-19. Tulisan ini dibuat menggunakan metode penelitian normatif untuk melihat penegakan hukum terhadap korupsi dimasa pandemic Covid-19 dan kaitannya dengan HAM. Upaya-upaya pemberantasan korupsi harus benar-benar dilakukan secara serius, karena Korupsi menjadi salah satu penyebab negara belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negara]]>
<![CDATA[SIKAP TEGAS PEMERINTAH DALAM UPAYA MEMBERIKAN SANKSI PADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Surya Kharisma. W.A., I Gede MK.]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban mematuhi porotokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1), dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum secara rinci, kewajiban perlindungan kesehatan bagi individu meliputi penggunaan alat pelindung diri berupa masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.]]>
<![CDATA[SEMAKIN MENINGKATNYA PRESENTASE GOLPUT KHUSUSNYA DIKALA PANDEMI, HAK GOLPUT BAGI RAKYAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ]]>
<![CDATA[Andita Pratidina Lestari, Ketut]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena perilaku non voting yang dikenal dengan Golput di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Alasan di balik Golput bersifat politis seperti pemilu tidak dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi birokrasi dan aparatur negara tidak netral. Sedangkan meningkatnya perilaku non voting Golput pada Pemilu 2020 disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap institusi politik yang seakan kurang adil dalam mengambil keputusan memingat kondisi di tengah pandemi seperti ini. Apalagi mengingat himbauan pemerintah yang seakan tidak konsisten dengan mengambil kebijakan. Namun faktor yang paling dominan menurunkan partisipasi pemilih adalah kekhawatiran masyarakat akan jaminan kesehatan dari pihak penyelenggara, apalagi dalam pemilu serentak ini akan di hadiri oleh banyak orang dan mungkin saja akan menimbulkan klaster baru penyebaran virus itu sendiri.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nelly Kristinah]]>;
<![CDATA[Bety Lauren]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini]]>;
<![CDATA[Vera Ayu Riandini]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan dan merupakan pelaksana utama fungsi dan tugas Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Fungsi pokok dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea dan cukai sebagai sumber penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pusat Kota Batam dan Kepala Subdirektorat Perdagangan Barang Badan Badan Usaha Batam (BP Batam). Setelah mendapatkan data dan hasil wawancara, penulis menguji dan menganalisis serta mengkolerasi data tersebut dengan teori hukum dengan maksud untuk menarik kesimpulan tentang penegakan hukum atas pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cukai di Batam. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan teknik dan metode pelaksanaan fungsi pengawasan lalu lintas barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Batam serta mengetahui faktor-faktor penghambat fungsi tersebut. Informasi yang didapat diharapkan dapat membantu penegak hukum terkait tindak pidana perdagangan barang impor di Batam..]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa]]>;
<![CDATA[Ni Kadek Cindy Arieska Putri]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid 19 adalah menyebarnya penyakit korona virus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS- CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Karena pandemi ini pemerintah turun tangan untuk memberikan kebijakan-kebijaka dalam menangani pandemi covid 19, oleh karena itu topik ini menarik untuk di teliti karena banyaknya pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia sudah menjalankan kebijakan semkasimal mungkin dengan cara menerapkan PSBB agar meminimalisirkan penyebaran virus dan memberikan bantuan dana kepada masyarakat, dan perlu diketahui bahwa sebenarnya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah di buat agar masyarakat Indonesia dapat menjalani hidup sebagaimana biasanya dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI DITENGAH PANDEMI COVID-19 DAN KAITANNYA DENGAN HAM ]]>
<![CDATA[Rahmatullah Rahmatullah]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sudah sangat mengakar dan merajalela di Indonesia, yang kita ketahui selama ini tindak kejahatan korupsi ini berkaitan dengan tindak pidana, namun secara tidak langsung korupsi sangat berhubungan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), hak-hak rakyat kecil dirampas oleh pejabat negara yang melakukan korupsi. Terlebih lagi negara sedang dilanda pandemic Covid-19. Tulisan ini dibuat menggunakan metode penelitian normatif untuk melihat penegakan hukum terhadap korupsi dimasa pandemic Covid-19 dan kaitannya dengan HAM. Upaya-upaya pemberantasan korupsi harus benar-benar dilakukan secara serius, karena Korupsi menjadi salah satu penyebab negara belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negara]]>
<![CDATA[SIKAP TEGAS PEMERINTAH DALAM UPAYA MEMBERIKAN SANKSI PADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[I Gede MK. Surya Kharisma. W.A.]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban mematuhi porotokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1), dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum secara rinci, kewajiban perlindungan kesehatan bagi individu meliputi penggunaan alat pelindung diri berupa masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.]]>
<![CDATA[SEMAKIN MENINGKATNYA PRESENTASE GOLPUT KHUSUSNYA DIKALA PANDEMI, HAK GOLPUT BAGI RAKYAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ]]>
<![CDATA[Ketut Andita Pratidina Lestari]]>
<![CDATA[ Ganesha Civic Education Journal Vol 3 No 1 (2021): April, Ganesha Civic Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena perilaku non voting yang dikenal dengan Golput di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Alasan di balik Golput bersifat politis seperti pemilu tidak dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi birokrasi dan aparatur negara tidak netral. Sedangkan meningkatnya perilaku non voting Golput pada Pemilu 2020 disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap institusi politik yang seakan kurang adil dalam mengambil keputusan memingat kondisi di tengah pandemi seperti ini. Apalagi mengingat himbauan pemerintah yang seakan tidak konsisten dengan mengambil kebijakan. Namun faktor yang paling dominan menurunkan partisipasi pemilih adalah kekhawatiran masyarakat akan jaminan kesehatan dari pihak penyelenggara, apalagi dalam pemilu serentak ini akan di hadiri oleh banyak orang dan mungkin saja akan menimbulkan klaster baru penyebaran virus itu sendiri.]]>
