cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711 - 418873
Journal Mail Official
jurnaldisiplin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873 Email : jurnaldisiplin@gmail.com
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 14110261     EISSN : 2746394X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Redaksi mengundang para dosen, pakar, mahasiswa, membahas dan masyarakat yang tertarik untuk menuangkan hasil yang diharapkan ke dalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Maret dan September . Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada metode penulisan ilmiah dan petunjuk penulisan sebagaimana terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 107 Documents
 1   2   3   4   5 
HAK AZASI DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM KULTUR BUDAYA HUKUM DI-ERA OTONOMI DAERAH: indonesia Bambang Sugianto; Derry Angling Kesuma
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 1, Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Hak dan Kewajiban Masyarakat tidak bisa terpisah dari kewajiban Pemerintah Daerah, karena hak dan kewajiban harus dilindungi oleh regulasi daerah melalui pelayanan dasar untuk masyarakat, tetapi sekarang banyak ditinggalkan dan regulasi sering menyamping hak dasar masyarakat. Penulisan ilmiah menggunakan metodologi yuridis normatif dengan membandingkan data pustaka dan perundang-undang yang berhubunga dengan regulasi daerah. Persoalan kebutuhan dasar masyarakat termasuk pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan terjadi ketimpangan ini dimana pemerintahan daerah lebih fokus kepada regulasi ekonomi dengan tujuan pertumbuhan dan percepatan pembangunan lebih dutamakan bukan berbicara layanan dasar masyarakat. Kedepan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan regulasi melalui Peraturan Daerah harus memperhatikan hak dasar dan pelayanan dasar sebagai pertimbangan fhilosopy suatu regulasi Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Otonomi Daerah Abstract The Rights and Obligations of the Community cannot be separated from the obligations of the Regional Government,because rights and obligations must be protected by local regulations through basic services to the community, but now many are abandoned and regulations often sidestep people's basic rights. Scientific writing uses normative juridical methodology by comparing library and statutory data relating to regional regulations. The issue of the basic needs of the community including basic health and education services occurs this imbalance where the local government is more focused on economic regulation with the aim of growth and accelerated development rather than talking about basic community services. In the future, Regional Governments in issuing regulations through Regional Regulations must consider the basic rights and basic services as consideration for regulation
BATASAN PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN: Indonesia Hasanal Mulkan; Luil Maknun
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 1, Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk batasan terhadap pidana seumur hidup menurut hukum pidana Indonesia dan kebijakan pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data skunder yang telah diperoleh selanjutnya diambil secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif, pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan, Batasan pidana penjara seumur hidup yang dianut KUHP yaitu sistem pidana yang harus dijalani terpidana sepanjang hidupnya dan Pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan memberikan aspek penjeraan kepada pelaku karena pelakunya tidak layak lagi sebagai manusia dinilai dari perbuatannya, tidak ada manfaat lagi untuk masyarakat. Dengan kata lain penerapan pidana seumur hidup memenuhi tujuan pemidanaan yang hendak dicapai yaitu keadilan Kata Kunci: Penerapan Pidana Seumur Hidup dan tujuan Pemidanaan
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA PALEMBANG DAN KENDALANYA: Indonesia Warmiyana Zairi Absi; Andi Candra
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 1, Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Palembang dilakukan dengan mekanisme: a. Penyuluhan ; b. Pendataan ; c. Pengukuran ; d. Sidang Panitia A; e. Pengumuman dan Pengesahan; dan f. Penerbitan Sertifikat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Palembang : 1. pertama, bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat. Ini merupakan hal paling krusial; 2. Kedua, bidang tanah yang dicatat dalam buku tanah, tetapi masih dalam keadaan sengketa atau perkara di pengadilan; 3. Ketiga, bidang tanah yang subyeknya tidak diketahui, tidak jelas, atau tidak berada di tempat ; 4. Keempat, bidang tanah yang akan dipetakan secara kadastral atau perbaikan kualitas gambar ; 5. kurangnya jumlah petugas yang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Palembang, kurangnya kemampuan petugas dalam penggunaan atau pengoperasian peralatan yang ada, kurangnya kendaraan operasional dan kendala lainnya pada dasarnya dapat diatasi oleh Badan Pertanahan Kota Palembang. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Faktor Penghambat, Pelaksanaan Abstract Implementation of Land Registration Through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Palembang City: a. Counseling; b. Data collection; c. Measurement; d. Committee A Meeting; e. Announcement and Ratification; and f. Issuance of Certificates. Factors that become obstacles or constraints in the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Palembang City: 1. First, parcels of land that meet the requirements for certificate issuance. This is the most crucial thing; 2. Second, parcels of land recorded in the land book, but still in a state of dispute or case in court; 3. Third, parcels of land whose subject is unknown, unclear, or not in place; 4. Fourth, plots of land to be mapped cadastrally or improving image quality; 5. the lack of officers carrying out Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Palembang City, the lack of officers' ability to use or operate existing equipment, the lack of operational vehicles and other obstacles can basically be overcome by the Palembang City Land Agency.
POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA: Indonesia Yuli Asmara Triputra; Wasitoh Meirani; Fransisca Ully Marshinta; Silvama Oktanisa; Dewi Indasari
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 1, Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perwujudan negara hukum Indonesia, disetujui pemenuhan hak-hak dasar negara atau hak asasi manusia (HAM). Bagaimana implementasi pemenuhan HAM diterapkan pada politik hukum HAM yang dijalankan. Politik hukum HAM Adalah kebijakan hukum HAM (hak asasi manusia kebijakan hukum) TENTANG penghormatan (untuk menghormati), Pemenuhan (untuk memenuhi) Dan Perlindungan HAM (untuk melindungi). Kebijakan ini dapat dibuat dalam bentuk pembuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu, atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Perdebatan tentang perlu tidaknya HAM Dipasang khusus dalam konstitusi yang telah dimulai sejak berdirinya negara Indonesia saat ini, maka dapatlah dilihat pembabakan Politik hukum HAM di Indonesia yang dimulai dari pembahasan dalam sidang BPUPKI, masa orde lama, orde baru, hingga pasca orde baru yang saat ini lazim dikenal dengan masa reformasi. Perjuangan panjang untuk memberikan Jaminan HAM bagi warga negara akhirnya membuahkan hasil dengan dinormakan nilai-nilai HAM ke dalam konstitusi ke dalam bab khusus tentang HAM yaitu Bab XA setelah melalui proses amandemen konstitusi Republik Indonesia. Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Asasi Manusia. Abstrak Terwujudnya supremasi hukum Indonesia, dijamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara atau HAM (HAM). Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia tergantung pada bagaimana politik hukum hak asasi manusia dijalankan. Politik hukum hak asasi manusia adalah kebijakan hukum hak asasi manusia tentang penghormatan, untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Kebijakan ini bisa dalam bentuk membuat, mengubah, memuat artikel tertentu, atau mencabut peraturan. Perdebatan tentang apakah hak asasi manusia harus diatur secara terpisah dalam konstitusi telah dimulai sejak berdirinya negara Indonesia sampai sekarang, dapat dilihat perpecahan politik hukum hak asasi manusia di Indonesia, yang dimulai dari perdebatan dalam sesi BPUPKI, orde lama, orde baru, hingga masa orde baru yang saat ini lazim dikenal sebagai masa reformasi. Perjuangan panjang untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara akhirnya terbayar dengan menormalkan nilai-nilai hak manusia ke dalam konstitusi menjadi bab khusus tentang hak asasi manusia, yaitu Bab XA setelah melalui proses amandemen konstitusi Republik Indonesia. .
ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF IDEAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS: Indonesia Rusniati Rusniati; Hendri. S
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 1, Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Terkait arbitrase adalah suatu proses di luar pengadilan di mana dua pihak ingin menyelesaikan perselisihannya dengan jalan mengumpulkan perundingan bersama di pihak ketiga untuk disetujui bersama / perdamaian di pihak ketiga. Terkait dengan arbitrase yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan hukum yang dilakukan karena kontrak-kontrak yang dibuat dengan baik dalam perdagangan, industri dan bisnis.Terdapat beberapa arbitrase dalam penyelesaian perselisihan / sengketa. Antara lain Para pihak memiliki beberapa kebebasan dalam: Memilih forum ( pilihan forum ); Memilih hukum ( choice of law); Memilih tempat ( pilihan tempat) ; Memilih arbiter ( pilihan arbiter ); Memilih bahasa ( pilihan bahasa ); dan dalam kontrak yang dapat diadakan untuk memilih mata uang yang digunakan ( pilihan mata uang ) sebagai alat pembayaran. Kaya Kunci: Penyelesaian Perselisihan, perubahan, Arbitrase Abstrak Whereas arbitration is a process outside the court where two parties who wish to settle a dispute by submitting collective bargaining to a third party to plan and provide a decision to be mutually agreed upon so that any type / type of rights, interests or claims that can be resolved by negotiation together / peace in the presence of third parties fairly and quickly. Whereas in arbitration there are parties to the dispute as a result of law that occur because of contracts made in trade, industry and business. There are several advantages of arbitration in resolving disputes / disputes. Among other parties the parties have various freedoms in: Choosing a forum ; Choosing law ; Choose a place; Choosing an arbitrator; Choose the language ; and In the contract, the parties may enter into an agreement to choose the currency used (choice of curency) as a means of payment.
PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK ) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA: Indonesia Liza Deshaini; Evi Oktarina
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 1, Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia adalah mereka harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen, kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen, mereka harus non profit making dalam profil aktivitasnya, mereka tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apapun dalam publikasi-publikasi mereka, mereka tidak boleh mengizinkan eksploitasi atas informasi dan advis yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan, mereka tidak boleh mengizinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka dan Peran Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia adalah menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, membuka konsultasi perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman klausul baku, jika ada pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK wajib melaporkan kepada penyidik, BPSK wajib menerima pengaduan seacara tertulis ataupun tidak tertulis mengenai berbagai jenis pelanggaran, BPSK bertugas melakulan pemeriksaan perkara dan penelitian terkait masalah perlindungan konsumen,BPSK berhak memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar undang-undang perlindungan konsumen, BPSK berhak menghadirkan saksi ahli, saksi atau seorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran undang- undang perlindungan konsumen, BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi, saksi ahli dan pelaku usaha – jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK, memeriksa kebenaran alat bukti untuk tujuan penyelidikan, memastikan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, BPSK harus memberitahukan setiap putusan atas pelangaran kepada pelaku usaha, BPSK berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK), Perlindungan Konsumen Abstract The Role of the Indonesian Consumers Foundation (YLKI) in Protection Consumers in Indonesia are they must exclusively represent the interests of consumers, the progress of trade will be meaningless if obtained in ways that harm consumers, they must be non-profit making in their activity profile, they may not accept advertisements for reasons any commercial in their publications, they may not allow exploitation of the information and advice they provide to consumers for trade purposes, they must not allow freedom of their actions and comments and the role of the Consumer Dispute Protection Agency (BPSK) in Consumer Protection in Indonesia is handle consumer cases through mediation, conciliation, and arbitration, open consumer protection consultations, oversee the inclusion of standard clauses, if there are violations of the Consumer Protection Act. BPSK is required to report to investigators, BPSK is required to receive complaints as written or unwritten about various types of violations, BPSK is tasked with carrying out examination of cases and research related to consumer protection issues, BPSK has the right to summon business actors who are suspected of violating the law consumer protection, BPSK has the right to present expert witnesses, witnesses or someone who is deemed aware of violations of the consumer protection law, BPSK can ask investigators for assistance in bringing witnesses, expert witnesses and business actors - if they do not want to fulfill the invitation from BPSK, check the correctness of evidence for the purpose of investigation, ensure the presence or absence of losses on the part of consumers, BPSK must notify every decision on violations to business actors, BPSK has the right to impose administrative sanctions on business actors who commit violations.
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAKAR PADA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MARTABAT PRESIDEN DAN KEAMANAN NEGARA Ismail Pettanase; Kinaria Afriani
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 1, Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Makar merupakan kejahatan terhadap keamanan negara dan termasuk kedalam delik politik. Perspektif kriminologi terhadap tindak pidana kejahatan terhadap negara atau makar memiliki unsur yang sama dengan delik percobaan, yakni dimulai dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan. Akan tetapi didalam makar tidak ada alasan penghapus penuntutan, sedangkan pada percobaan apabila pelaku kejahatan membatalkan niat jahatnya oleh diri sendiri maka hapuslah penuntutan pidana terhadap perbuatan tersebut. Perbedaan lain yang terdapat antara makar dengan percobaan adalah bahwa makar memiliki kekhususan pada objeknya, karena objek dalam perbuatan makar hanya beberapa hal tertentu yang diatur dalam KUHP.Kejahatan terhadap keamanan Negara (‘makar’) menurut Pasal 104 KUHP.“MAKAR” dengan maksud untuk meghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Yang disebut MAKAR secara mutlak perlu adanya suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan, seperti yang dimaksud pasal 53 KUHP. Pada makar tindak pidananya sendiri merupakan suatu tindakan pelaksanaan seperti yang dimaksudkanpasal 53 ayat (1) KUHP, maka tidak mungkin terdapat suau percobaan untuk melakukan suatu makar. Disyaratkan keharusan tentang adanya permulaan pelaksanaan pada tindak pidana makar, tidak cukup dari seorang pelaku, itu baru merupakan tindak persiapan melainkan harus sudan terwujud dalam suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan. Kata Kunci:Makar,Penuntutan Pidana, Tindak Pidana,dan Pidana Mati ABSTRACT The plot is a crime against state security and is included in political offenses. The criminological perspective on the crime of crime against the state or treason has the same element as the trial offense, which begins with the intention and beginning of implementation. However, in treason there is no reason for the removal of prosecution, whereas in the trial if the perpetrator of the crime cancels his malicious intentions by himself then delete the criminal prosecution against the act. Another difference that exists between treason and experiment is that treason has specificity on its object, because the object in treason is only certain things that are regulated in the Criminal Code. Crime against State security ('treason') according to Article 104 of the Criminal Code. eliminate lives or seize independence or negate the ability of the president or vice president to be threatened with capital punishment or imprisonment for life or imprisonment for a maximum of 20 years. The so-called MAKAR absolutely needs the beginning of an implementation action, as referred to in article 53 of the Criminal Code. In the treason the crime itself is an act of implementation as intended in paragraph 53 paragraph (1) of the Criminal Code, it is not possible to have an attempt to commit a plot. It is imperative that there is an initial implementation of a criminal offense, insufficient from an offender, it is only an act of preparation but must be realized in the beginning of an act of implementation.
SISTEM PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK Darmawan Darmawan; Firman Freaddy Busroh; Marsudi Utoyo
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembuktian merupakan salah satu proses yang sangat esensial dalam upaya penemuan kebenaran materiil suatu perkara pidana, sehingga dalam proses pembuktian perkara di pengadilan diperlukan alat bukti dan barang bukti yang benar-benar dapat membuat terang suatu tindak pidana yang disangkakannya. Untuk menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya, maka masalah pembuktian menduduki tempat yang sangat penting. Kata Kunci : Alat Bukti, Pembuktian, Pidana. Abstract Proof is one of the processes that is essential in the effort to find the material truth of a criminal case, so that in the process of proving a case in a court, evidence and evidence that really can make the light of a crime that is suspected. To find material truth, that is, the truth as complete as possible from an event so that it will make light of what crime happened and who did it, then the issue of proof occupies a very important place. Keywords: Evidence, Proof, Criminal.
KEBIJAKAN HUKUM REHABILITASI PENGGUNA NARKOBA Abdul Gamal Al Rasyid; Marsudi Utoyo; Firman Freaddy Busroh
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ni sebagai transnational crime. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Kata Kunci : Kejahatan, Narkoba, Pemberantasan Abstract The eradication of narcotics crime involves all nations in the world, but in fact the level of narcotics illicit trafficking is increasingly high and rampant. Some indications show that narcotics crime is extraordinary crime. The understanding is as a crime that has a very large and multi-dimensional impact on social, cultural, economic and political as well as the enormity of the negative impact caused by this crime. For that extraordinary punishment is needed for a type of crime that is extraordinary today that has occurred in all the nations in this world as transnational crime. Narcotics crime has been transnational in nature which is carried out with a modus operandi and sophisticated technology. Law enforcement officers are expected to be able to prevent and overcome these crimes in order to improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially for the next generation of the nation.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA YANG BEBAS DARI KORUPSI Muryanto Muryanto; Marsudi Utoyo; Firman Freaddy Busroh
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 2, September 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhanhak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembangmengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman,partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkanperan Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkankesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhanwilayah-wilayah strategis. Pemangkasan anggaran untuk semua kementerian dan lembaga negara, namun khusus pos anggaran dana desa tidak ada pengurangan.Ini menunjukkan konsistensi komitmen pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan dan pembangunan daerah tertinggal. Mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.Terhadap pengelolaan dana desa, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kelemahan utama pengawasan penggunaan dana desa sejatinya berpangkal pada kondisi sosiologis di pedesaan yang masih feodalistik. Lembaga apapun yang ada di pedesaan, akan cenderung melemah ataupun mudah diperlemah oleh kultur feodalistik yang ada sehingga terjadi korupsi. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Korupsi, Tanggung Jawab Abstract The granting of Village Fund Allocation is a form of fulfilling the village's right to carry out its autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself based on diversity, participation, original autonomy, democratization, community empowerment and increasing the role of the Village Government in providing services and improving the welfare of the community and spurring acceleration development and growth of strategic areas. Budget cuts for all ministries and state institutions, but specifically for village budget funds there is no reduction. This shows the consistency of the government's commitment in poverty alleviation programs in rural areas and the development of disadvantaged areas. Considering that the current village budget allocation is focused on the development of village infrastructure and community empowerment. Regarding the management of village funds, what is feared by many parties is their use which has the potential to be corrupted. Whether intentionally or unintentionally (due to a lack of understanding of how to use and administrative reporting) by village officials and anyone related to the use of village funds. The main weakness of the supervision of the use of village funds actually stems from the sociological conditions in the countryside which are still feudalistic. Any institution in the countryside will tend to weaken or be easily weakened by existing feudalistic culture, resulting in corruption.

Page 1 of 11 | Total Record : 107

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 30 No. 3 (2024) Vol. 30 No. 2 (2024) Vol. 30 No. 1 (2024): Maret Vol. 29 No. 4 (2023): Desember Vol. 29 No. 3 (2023): September Vol. 29 No. 2 (2023): Juni Vol. 29 No. 1 (2023): Maret Vol. 28 No. 4 (2022): Desember Vol. 28 No. 3 (2022): September Vol. 28 No. 2 (2022): Juni Vol. 28 No. 1 (2022): Maret Vol. 27 No. 4 (2021): Desember Vol. 27 No. 3 (2021): September Vol. 27 No. 2 (2021): Mei Vol. 27 No. 1 (2021): Maret Vol 26, No 2, September 2020 Vol 26, No 1, Maret 2020 Vol. 25 No 1, Maret 2019 Vol 23, No 2, September 2017 Vol 22, No 2, September 2016 Vol 18, No 1, Maret 2014 More Issue