cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Maria Indira Aryani
Contact Email
maria_indira.hi@upnjatim.ac.id
Phone
+6231-8706369
Journal Mail Official
jgp@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global and Policy Journal of International Relations
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
ISSN : 23379960     EISSN : 27454274     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Global & Policy adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur. Global & Policy menerima artikel baik hasil pemikiran maupun hasil penelitian dalam bidang terkait kajian Hubungan Internasional kontemporer. Jurnal Global & Policy diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2021)" : 13 Documents clear
Peran Foundation for Education and Development Terhadap Pekerja Migran Myanmar di Thailand Selatan 2015-2018 Melalui Participation, Empowerment dan Mediator (PEM) Arisanto, Puguh Toko; Andini Lelemboto, Mega Christy
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2509

Abstract

Abstract Thailand is the largest destination country for migrant workers from Myanmar. Migration is carried out because of the necessities of living, work and natural disasters. However, the life of Myanmar migrant workers in Thailand is vulnerable and does not rid of problems as exploitation, violence, discrimination, HIV AIDS, abortion. Moreover, they commonly also work in unskilled sector due to the low level of education and the quality of human resources. FED, an NGO, as a non-state actor comes to assist in solving these problems. FED seeks to support the needs of migrant workers, especially in improving education and human resources. This paper will explain the role of the FED towards Myanmar migrant workers in Thailand in 2015-2018. To analyze it, the writer used the role of NGO theory which consists of participation, empowerment and mediator. The results in the study show that the FED has met three roles as an NGO. The role of participation is manifested in activities that require the activeness of migrant workers through educational programs, especially for children. Second, the concept of empowerment is realized through training programs in an effort to develop the capacity of migrant workers. Lastly is the role as a mediator, namely FED's efforts to bridge the migrant worker with the global community through its programs both through digital and non-digital mediation. Keywords : Migran workers, FED’s roles, Participation, Empowerment, Mediator Abstrak Thailand menjadi negara destinasi terbesar pekerja migran asal Myanmar. Migrasi dilakukan karena faktor kebutuhan hidup, pekerjaan dan bencana alam. Namun kehidupan pekerja migran Myanmar di Thailand rentan dan tidak luput dari permasalahan-permasalahan seperti eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, penyakit HIV AIDS, aborsi. Selain itu, mereka umumnya juga bekerja di sektor yang masuk kualifikasi unskilled. Hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. FED, sebuah NGO, sebagai aktor non negara hadir untuk membantu dalam penyelesaian masalah tersebut. FED berusaha untuk menyokong kebutuhan pekerja migran khususnya dalam peningkatan pendidikan dan sumber daya manusia. Tulisan ini akan menjelaskan peran FED terhadap pekerja migran Myanmar di Thailand tahun 2015-2018. Untuk menganalisisnya, penulis menggunakan teori peran NGO yang terdiri dari participation, empowerment dan mediator. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa FED telah menjadi tiga peran sebagai NGO. Peran participation diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang menuntut keaktifan pekerja migran melalui program-program pendidikan khususnya untuk anak-anak. Kedua, konsep peran empowerment diwujudkan melalui program- program pelatihan dalam upaya pengembangan kemampuan para pekerja migran. Terakhir adalah peran sebagai mediator yaitu upaya FED menjembatani pekerja migran Thailand dengan masyarakat global melalui program-programnya baik melalui mediasi digital maupun non digital. Kata Kunci : Pekerja Migran, Peran FED, Participation, Empowerment, Mediator
KEPENTINGAN PRANCIS DALAM INTERVENSI KEMANUSIAAN NATO DI LIBYA da ajauro, gaizcha hermano; Da Ajauro, Gaizcha Hermano
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2369

Abstract

Gelombang Musim Semi Arab di Libya terjadi pada tahun 2011 yang dimulai dengan demonstrasi karena penangkapan aktivis hak asasi manusia oleh pemerintah Libya. Banyak pihak yang terlibat dalam konflik internal di Libya, salah duanya NATO dan Perancis, untuk menggulingkan Pemerintah Moammar Ghadaffy yang sudah berkuasa lebih dari 41 tahun. Perancis memiliki keterlibatan yang besar dalam intervensi kemanusiaan di Libya. Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO dengan alasan kemanusiaan justru berbanding terbalik dengan kenyataannya. Intervensi kemanusiaan yang berbanding terbalik dengan kenyataan ini menunjukan bahwa Perancis memiliki kepentingan dibalik Intervensi di Libya. Penulisan ini dalam pembuatannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber literatur dan data-data yang sudah ada. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui alasan dibalik keterlibatan Perancis serta kepentingannya. Kerangka berpikir yang digunakan untuk mengalanisis masalah ini adalah konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional. Dengan sumber data yang sudah dikumpulkan seperti buku, jurnal, dokumen elektronik dan lainnya, data ini akan dianalisis untuk menjelaskan tentang kepentingan Perancis dalam intervensi kemanusiaan di Libya.  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2369
Saudi Vision 2030 dan Kebijakan Reformasi Pada Kerajaan Arab Saudi Derajat, Anna Zakiah; Kurniawan, Toni
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2465

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap problematika terkait Saudi Vision 2030 yang berkaitan dengan paham Wahhabi yang ada di Arab Saudi. Penelitian ini dinilai penitng karena dari beberapa kajian tentang visi 2030 Arab Saudi sendiri masih terlalu berfokus pada problem-problem dengan skala mikro, sehingga belum adanya kajian terkait bagaimana penerapan visi Arab Saudi dan paham Wahhabi yang saling bertentangan karena ideologi yang dibawa Wahhabi sendiri begitu terlalu konservatif. Dalam visi 2030 Arab Saudi juga akan menerapkan paham Islam moderat, bagi peneliti hal itu akan merugikan kelompok Wahhabi, karena paham yang sejak dulu sudah mengakar dalam diri Arab Saudi, perlahan akan tergantikan dengan paham baru berlandaskan kebijakan reformasi dalam Saudi Vision 2030. Peneliti menggunakan teori fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons dengan pendekatan decision making process. Pendekatan ini digunakan untuk menyuguhkan fokus kajian dalam pembacaan bagaimana pengaruh sebuah kelompok dalam suatu perpolitikan negara. Karena dalam memutuskan kebijakan, pemerintahan Arab Saudi tidak dapat berdiri sendiri karena ada sekelompok yang memiliki peran dan pengaruh di dalamnya.   Kata kunci: Saudi vision 2030, reformasi, Muhammad bin Salman, Wahhabi.  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2465
GASTRODIPLOMASI SEBAGAI SEBUAH STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPERKENALKAN BUDAYA KULINER DI PERANCIS Ramadhan, Khusairi
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2345

Abstract

Gastrodiplomasi merupakan bagian dari diplomasi publik yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk meningkatkan brand awareness suatu negara. Kementerian Pariwisata Indonesia membuat sebuah program gastrodiplomasi yang berupa Co-Branding Diaspora Restaurant Indonesia pada tahun 2018. Setelah 4 bulan program tersebut berjalan, salah satu restoran diaspora di Perancis yaitu restoran Djakarta Bali menunjukkan keberhasilan sehingga menjadi sorotan utama pemerintah Indonesia. Restoran ini berhasil mendatangkan pengunjung lokal, mendapatkan ulasan positif dari warga Perancis, dan mendapatkan nominasi sebagai restoran terbaik di Paris oleh salah satu situs. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana strategi gastrodiplomasi yang dilakukan Indonesia hingga bisa mencapai keberhasilan di Perancis. Untuk memahami fenomena ini, penulis menggunakan konsep gastrodiplomasi serta memakai metode kualitatif-deskriptif. Penggalian data juga dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui keberhasilan strategi gastrodiplomasi yang dilakukan di Perancis pada tahun 2018 – 2019. Hasil temuan penulis adalah terdapat dua strategi yang diterapkan, yaitu Product Marketing Strategy dan Media Relations Strategy.  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2345
Quo Vadis Diplomasi Parlemen Indonesia: Kepemimpinan DPR RI Pada Forum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Tahun 2011-2012 Bagus Firdaus, Muhammad Jullyo
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2348

Abstract

ABSTRAK Aktor parlemen dalam negara seringkali kurang dilihat sebagai aktor penting dalam Hubungan Internasional. Di era kontemporer, studi diplomasi dalam Hubungan Internasional mengalami perkembangan cukup pesat. Paper ini membahas mengenai penerapan diplomasi parlemen Indonesia (DPR RI) ketika menjadi pemimpin Asean Inter-Parliamnetary Assembly tahun 2011 hingga 2012. Diikuti dengan kepemipinan Indonesia (eksekutif) di ASEAN pada rentang tahun yang sama. Adanya pelaksanaan diplomasi parlemen Indonesia merupakan manifestasi dari doktrin Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, yang massif dikampenyakan pada periode 2001 hingga 2009 akan pentingnya diplomasi total bagi politik luar negeri Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional.  Pembahasan pada paper ini berfokus pada bagaimana posisi diplomasi parlemen Indonesia vis-à-vis dengan eksekutif dalam regional Asia Tenggara pada forum AIPA periode 2011-2012.  Penelitian ini berupaya menjabarkan akan posisi DPR RI sebagai representasi Indonesia di tingkat parlemen regional Asia Tenggara, sekaligus menafsirkan bahwa diplomasi total sebagai diplomasi multi-jalur sangat berpengaruh bagi diplomasi Indonesia dalam lingkungan internasional. Dalam penerapan diplomasi multi-jalur, penulis mengartikulasikan DPR RI sebagai diplomasi jalur 11/2. Penelitian ini, memberikan pandangan penting akan urgensi diplomasi total bagi politik luar negeri Indonesia melalui pelaksanaan diplomasi parlemen, ditemukan bahwa dalam mencapai kepentimgan nasional aktor legislatif dan eksekutif mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional.   Kata-Kata Kunci: diplomasi parlemen, DPR RI, Asean Inter-Parliamentary Assembly, diplomasi total, diplomasi multi-jalur.   The Position of Parliament in state often not seen as important actors in international relations. In the contemporary era, diplomatic studies in International Relations have developed quite rapidly. This paper discusses the implementation of Indonesian parliamentary diplomacy (DPR RI) when it became the leader of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly from 2011 to 2012. It Followed by the Indonesian leadership (executive) in ASEAN in the same year. The implementation of Indonesian parliamentary diplomacy is a manifestation of Foreign Minister Hassan Wirajuda's doctrine, which was massively expressed in the period 2001 to 2009 on the importance of total diplomacy for Indonesia's foreign policy in achieving national interests. The discussion in this paper focuses on the diplomatic position of the Indonesian parliament vis-à-vis with executives in the Southeast Asia region at the AIPA forum for the period 2011-2012. This research seeks to elaborate on the position of the Indonesian Parliament as a representation of Indonesia at the regional parliamentary level in Southeast Asia, as well as interpreting that total diplomacy as multi-track diplomacy is very influential for Indonesian diplomacy in the international environment. In the application of multi-track diplomacy, the writer articulates the DPR RI as track 11/2 diplomacy. This research, providing an important view of the urgency of total diplomacy for Indonesia’s foreign policy through the implementation of parliamentary diplomacy. And also found that in achieving national interests the legislative and executive actors supported efforts to achieve national interests. Keywords: parliamentary diplomacy, The House Of Representatives Of The Republic Of Indonesia, Asean Inter-Parliamentary Assembly, total diplomacy, multi-track diplomacy.
Kegagalan Implementasi CEDAW di Brunei Darussalam Tahun 2014: Penerapan Sharia Penal Code ISLAMIYAH, ANNISA NUR
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2410

Abstract

Peraturan yang terdapat pada norma internasional dapat mempengaruhi perilaku negara. namun dalam praktiknya, hal terbesar yang mempengaruhi perilaku negara dalam dunia internasional adalah ideologi negara sebagai identitas yang ingin dibentuk. Kiprah Brunei Darussalam didalam dunia internasional dibuktikan dengan upaya-upaya Brunei untuk ikut serta dalam konvensi atau dalam organisasi internasional. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang mengaksesi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 2006. Dengan status Brunei sebagai negara pihak pada konvensi CEDAW seharusnya membuat Brunei dapat mengadopsi pasal-pasal CEDAW didalam kebijakannya. Namun, pada kasus sharia penal code ini dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia, yang dalam penelitian ini akan fokus pada hak-hak wanita. Penelitian ini akan mengidentifikasi kegagalan implementasi CEDAW di Brunei Darussalam dengan mengkaji perbedaan pasal yang terdapat pada sharia penal code dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan teori domestic salience yang diusung oleh Andrew P. Cortell dan James W. Davis untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi CEDAW di Brunei Darussalam. Hasil dari penelitian ini adalah MIB merupakan faktor utama yang mempengaruhi kondisi domestic Brunei yang berdampak pada gagalnya implementasi CEDAW karena menempati posisi Low Domestic Salience.  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2410
Diplomasi Budaya melalui Nation Branding Wonderful Indonesia di Era New Normal Tourism Yulliana, Engga Ayu
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2409

Abstract

ABSTRACT Tourism is the leading sector in the largest foreign exchange earner after the palm oil industry. The prospects for growth in Indonesian tourism are strongly supported by cultural diversity and local wisdom that characterizes the nation. The achievement of tourism must be dashed due to the impact of the Covid-19 pandemic which caused a decrease in tourist visits in the January-June 2020 period by 59.86 percent. This study aims to examine the cultural diplomacy strategy through the nation branding wonderful Indonesia in order to restore national tourism in the new normal era. The method used in this research is literature study using secondary data support. The results of the discussion show that efforts to promote the nation's culture and local wisdom have long been reflected in the Wonderful Indonesia logo brand which was then officially designated as the master tourism brand in 2016. Wonderful Indonesia reflects the nation's commitment to the quality of tourist destinations in Indonesia. The cultural diplomacy approach in the nation branding wonderful Indonesia was then adapted to a new pattern through the digitalization of tourism which involved public diplomacy and digital diplomacy. The transformation of the logo brand has also changed with a new slogan in the form of toughtful Indonesia which is in line with the call to carry out activities from home only. The digitalization of tourism encourages the existence of new normal tourism which then creates a new tourism activity transformation in the form of solo travel activities, virtual reality tourism, and staycation. Keywords : Cultural diplomacy, Wonderful Indonesia, New Normal Tourism  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2409
Komparasi Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping Dalam Merespons Sengketa Laut Cina Selatan Menggunakan Pendekatan Small Theory Sesa, Zalwa Apriliana
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2473

Abstract

Dinamika konflik di Laut Cina Selatan memiliki dampak yang besar dalam proses penyelesaian konflik dengan melibatkan berbagai negara. Salah satunya berimplikasi pada ketegangan antara Indonesia dan Cina dengan adanya klaim sepihak yang dilakukan Cina akan blok Natuna walaupun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam konflik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa komparasi langkah kebijakan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping dalam merespons konflik Laut Cina Selatan. Penelitian ini dianalisa menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri Small Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua tokoh dari segi pandangan dan karakteristik dalam menentukan langkah kebijakan luar negeri yang diambil. Berbagai faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap setiap langkah kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh kedua tokoh tersebut.Kata kunci : Komparasi, Kebijakan Luar Negeri, Laut Cina Selatan.  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2473
Cool Japan Initiative Sebagai Multitrack Diplomacy Jepang Dalam Menyebarkan Budayanya di Indonesia 2011-2019 Praditya, Herpinando Trisnu; Arisanto, Puguh Toko
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana penggunaan diplomasi multi jalur Jepang dengan menggunakan nation branding “Cool Japan Initiative” di Indonesia pada tahun 2011-2019. Melalui upaya tersebut, Jepang memanfaatkan kekayaan budayanya yang diminati masyarakat untuk dijadikan sebagai kekuatan dalam menarik minat masyarakat serta meningkatkan citra dan perekonomian Jepang. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Jepang menciptakan Cool Japan Initiative sebagai nation branding serta peran pemerintah Jepang dan aktor non-negara dalam mensukseskan Cool Japan Initiative di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang menggunakan diplomasi multijalur third track melalui bisnis melalui Cool Japan Initiative sebagai nation branding Jepang ke Indonesia dengan memberikan investasi kepada beberapa perusahaan Jepang maupun Indonesia yang mendukung Cool Japan Initiative. Selain itu, aktor non-negara juga berperan dengan menggunakan jalur diplomasi multijalur fourth track melalui masyarakat sipil, kelompok kepentingan, dan media massa dalam memperkenalkan kebudayaan dan produk Jepang di Indonesia. Kata Kunci : Jepang, Cool Japan Initiative, Indonesia, Budaya, Nation Branding  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2505
Diplomasi Stadion Cina Dengan Qatar Tahun 2014 Untuk Ajang Piala Dunia FIFA Ananda, Titan Yusti; Aryani, Maria Indira
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i1.2684

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mekanisme berjalannya diplomasi stadion yang dilakukan Cina yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping yang mempunyai antusiasme tinggi terhadap sektor olahraga di bidang sepakbola dan mendekati Qatar untuk membahas mengenai diplomasi stadion, dengan menggunakan rumusan masalah bagaimana Cina dapat menggandeng Qatar dalam konsep diplomasi stadion untuk ajang Piala Dunia, yang di dorong dengan satu faktor yakni foreign aid yang bertujuan untuk memberi konsep diplomasi stadion jalan untuk kesuksesan dalam berdiplomasi dengan negara yang dituju, serta mengetahui apa saja keuntungan yang didapat kedua negara tersebut yakni Cina dengan Qatar dalam membuat suatu semangat tersendiri untuk meraih idealis masing-masing suatu negara dalam ajang Piala Dunia FIFA di tahun 2022. Jangkauan penelitian dalam artikel ini adalah tahun 2014 yang merupakan tahun awal Cina dengan Qatar berdiplomasi untuk pembangunan stadium di kota Lusail, Qatar. Serta berisikan kesimpulan yang menjelaskan tentang hasil pembahasan artikel peneliti yang merelevansikan dengan konsep foreign aid.  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i1.2684

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 01 (2024) Vol 11, No 02 (2023) Vol 11, No 01 (2023) Vol 10, No 02 (2022) Vol 10, No 01 (2022) Vol 9, No 02 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 03 (2020) Vol 8, No 02 (2020) Vol 8, No 01 (2020) Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019) Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 02 (2017) Vol 5, No 01 (2017) Vol 4, No 02 (2016) Vol 4, No 01 (2016) Vol 3, No 02 (2015) Vol 3, No 01 (2015) Vol 2, No 02 (2014) Vol 2, No 01 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue