cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eva Eviany
Contact Email
evaeviany@ipdn.ac.id
Phone
+6281394931914
Journal Mail Official
pptp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Tatapamong
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27150631     EISSN : 27232891     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tatapamong merupakan upaya Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang Perpolisian dan Tata Pamong yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara. Agar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tupoksinya sehari-hari lebih terarah dan terukur demi mencapai tujuan ketertiban bangsa dan negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TAN PAROKOK DI SEKRETARIAT PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU Toby Yasa Utama; Simao de Assuncao; Eva Eviany
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1511

Abstract

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Seluma salah satunya mengenai penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok sejauh ini pelaksanaannya belum berjalan secara optimal demi terwujudnya lingkungan kerja yang sehat tanpa asap rokok. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma; 2) untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok; 3) untuk menjelaskan dan menganalisis upaya-upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang pertama, belum terlaksana secara optimal disebabkan permasalahan mendasar yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Kedua, faktor penghambat dalam pelaksanaannya terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketiga, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan yaitu pihak penegak hukum (Satuan polisi pamong praja) harus tegas dalam pelaksanaan turun ke lapangan, menyediakan fasilitas berupa Smoking Area, menguatkan dan menegaskan sanksi. Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Aparatur Sipil Negara, Kabupaten Seluma
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATPOL PP DALAM UPAYA MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN PEJALAN KAKI PADA PASAR TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI Dadang Supriatna
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan penataan PKL oleh SATPOL PP di Pasar Tanjungsari dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari dan mendeskripsikan upaya SATPOL PP dalam menata PKL di Pasar Tanjungsari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mereduksi data, penyajian data, triangulasi sebagai, verivikasi data dari hasil wawancara dan data kunci sebagai informasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan pedagang kaki lima di wilayah pasar tanjungsari belum dapat dilakukan secara optimal oleh pihak satpol PP tanjungsari walaupun secara garis besar petugas lapangan telah melaksanakan tugas sesuai denagn SOP. Hai ini dapat terjadi dikarenakan mutu SDM dan sarana prasarana baik secara kuantitas maupun kualitas di jajaran satpol PP Tanjungsari belum memadai, sehingga masih terdapat kekurang optimalan dalam penertiban PKL di seputan pasar Tanjungsari. Upaya penertiban yang dilakukan oleh satpol PP wilayah kerja Tanjungsari meliputi beberapa tahapan yaitu pertama, upaya tindakan pencegahan secaar persuasif dengan melakukan penyusunan aturan dan penyusunan agenda kerja yang lebih rapi dan terstrutur, menyusun panduan kerja sebagai penguat SOP yang telah ditetapkan, melakukan evalusi kerja dengan melakukan reposisi pelaksaaan penugasan di lapangan oleh pimpinan sebagai bagian kewenangan dan penugasan, melaksanakan tugas dengan mengedapankan pendekatan secara humanis. Tahap kedua adalah upaya penindakan secara reprensif dengan memberikan solusi relokasi PKL ketempat yang telah disediakan yaitu lapangan pacuan kuda Tanjungsari yang terletak kurang lebih 100 meter fari pasar Tanjungsari. Tahapan yag ketiga adalah upaya pengawasan dengan pemberian punishent kepada pelanggar peraturan penertiban. Peneguran dilakukan oleh pihak Satpol PP sebanyak tiga kali teguran. Mulai dari teguran pertama yang bersifat membujuk untuk dapat mematuhi aturan, sampai dengan peneguran yang ketiga berupa eksekusi bagi pelanggar dengan konsekuensi seluruh pelatan pelanggar dianggku dan ditampung di kantor satpol PP Kabupaten Sumedang dan dapat dimbil oleh pemiliknya denga membawa dan menunjukan kepada petugas kartu identitas diri. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Trantibmas
PEMBELAJARAN DARI PENANGANAN COVID-19 MELALUI PROGRAM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT Bayu Krisna Ardiansyah; Regia Nadila Pradini
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1516

Abstract

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 yang telah menjadi pandemi dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pembelajaran apa yang didapatkan dalam penegakan program PPKM untuk mengurangi dampak dari pandemi sehingga dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lainnya. Penulisan penelitian ini menggunakan tiga macam sumber yaitu dari berbagai media massa, penelitian terdahulu dan survei lapangan dengan metode penelitian kualitatif fenomologi. Hasil kajian adalah bahwa ada delapan kunci utama dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Kunci utama tersebut adalah transparansi, pemimpin yang tanggap, perbaikan kebijakan, forum masyarakat, vaksinasi, peningkatan kualitas kesehatan, evaluasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi.Kata Kunci: Pandemi; Pembuatan Kebijakan; Respon Kebijakan; Dampak PPKM
IMPLEMENTASI PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH Anggita Bayu Anggraini
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1517

Abstract

Implementasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upayapencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengahmerupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran penegakan protokolkesehatan di Kabupaten Magelang serta mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian inimenggunakan teori implementasi Edward III yang dilakukan berdasarkan empat variable,yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Stuktur Birokrasi. Metodeyang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatifdengan cara eksploratif. Pengumpulan data menggunakan tiga alat penelitian, yakni;wawancara, observasi, dan analisis. Hasil analisisnya adalah: (1) Kesadaran masyarakatyang rendah menyebabkan penerapan protokol kesehatan menjadi tidak maksimal 2) Sanksiyang diberlakukan tidak memberikan efek jera. (3) Keterbatasan Anggaran. Berdasarkanhasil tersebut, diperlukan kolaborasi proaktif dari semua unsur pemerintah pusat, pemerintahdaerah, serta masyarakat. Pengembangan inovasi dalam pencegahan persebaran COVID-19,serta sosialisasi agar dapat diterima secara ilmiah dikalangan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi, Protokol Kesehatan, COVID-19
PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA MELINDUNGI PEMUKIMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Alexander Ambarita
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1812

Abstract

Kondisi alam Kabupaten Kotawaringin Barat dengan hutan dan lahan gambut yang rawan menjadi penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat melalui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, analisis SWOT dan penarikan kesimpulan. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui adanya peran utama dari BPBD di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berkoordinasi dengan TNI/POLRI, Masyarakat Peduli Api (MPA), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan manggala agni serta juga dengan memberikan sarana dan prasarana dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan berupa pompa air, selang pemadam, pendirian pos pemantauan titik api serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Faktor penghambat yaitu ada beberapa tempat yang sulit untuk menjangkau lokasi kejadian kebakaran, lahan gambut yang sulit diatasi dan musim kemarau panjang sehingga kekurangan sumber air untuk dilakukan pemadaman. Upaya yang dapat dilakukan dengan membuat embung atau kolam penampungan air dan membuat kanal dengan menggunakan alat berat exacavator sebagai alat utama sehingga sumber air mudah didapatkan dan merumuskan strategi melalui analisis SWOT. Kesimpulan penelitian adalahsecara garis besar peran BPBD dalam menangani bencana ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, namun pada peIaksanaan terdapat beberapa kendala sehingga penulis memberikan saran yaitu, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan BNPB dalam rangka pengadaan alat yang masih kurang seperti tabung oksigen bagi petugas penanganan kebakaran. Kata Kunci : Peran; Pencegahan; Kebakaran Hutan dan Lahan

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 1, Maret 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019